Pajak, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Pembangunan Daerah Di Indonesia

Adanya otonomi daerah yang memberi wewenang lebih besar kepada daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah ternyata belum cukup mampu untuk menutup anggaran belanja daerah. Untuk itu pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Dana Bagi Hasil Pajak yang diharapkan dapat menjadikan pemerataan kesejahteraan dengan memainkan fungsi pajak sebagai redistribusi pendapatan. Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia. Pada penelitian ini dilakukan analisis mengenai pengaruh DBH Pajak terhadap IPM dimana data diambil dari 34 provinsi selama 5 (lima) tahun yaitu 2017 sampai dengan 2021. Dengan variabel terikat adalah IPM dan variabel bebas DBH pajak, DAK fisik, DAK non fisik dan jumlah penduduk diperoleh hasil regresi data panel dengan model terbaik fixed effect model. Peran pajak yang diwakili oleh variabel Dana Bagi Hasil Pajak ternyata memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia meskipun memang hasil menunjukkan tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik ternyata memberikan dampak yang berbeda terhadap IPM. DAK Fisik memiliki pengaruh negative terhadap IPM berbeda dengan DAK Non Fisik yang memiliki pengaruh positif terhadap IPM.