Perselisihan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) merupakan fenomena yang melekat dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia dan menjadi indikator penting bagi stabilitas sistem politik serta legitimasi pemerintahan. Selama dua dekade terakhir, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yudisial yang berwenang memutus perselisihan hasil pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Namun, perkembangan kompleksitas politik, seperti politisasi birokrasi, penyalahgunaan sumber daya negara, dan disinformasi digital, menunjukkan keterbatasan mekanisme yudisial dalam menjangkau seluruh dimensi penyimpangan pemilu. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui hak angket sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD NRI 1945 berpotensi memainkan peran strategis sebagai instrumen pengawasan politik terhadap integritas proses pemilihan presiden. Akan tetapi, konstruksi hukum hak angket DPR terhadap PHPU Presiden masih bersifat umum dan belum diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 maupun UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kekosongan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi konflik kewenangan antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi normatif dan konseptual terhadap hak angket DPR agar dapat berfungsi secara efektif sebagai mekanisme checks and balances dalam memperkuat akuntabilitas dan legitimasi demokrasi konstitusional di Indonesia.
Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Korban perdagangan orang tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual atau pelacuran, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau bahkan praktik serupa perbudakan, seperti kasus yang pernah terjadi dan sudah diputus hakim dalam putusan No.216/PID.B/2011/PN.BTM dan No.587 /PID. SUS/ 2023 /PN.Pdg Dari kedua putusan tersebut hakim menjatuhkan putusan dengan berbagai pertimbangan. Pada putusan No.216/PID.B/2011/PN.BTM hakim menjatuhkan putusan dari aspek yuridis, terdakwa terbukti membawa korban ke Malaysia untuk di jadikan TKI dengan cara yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dilewati oleh seseorang yang akan bekerja ke Luar Negeri. Dan aspek non yuridis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, terlibat dalam pengiriman korban ke Malaysia. Pada Putusan Hakim kedua No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg pertimbangan dari aspek yuridis terdakwa terbukti menjadi penyalur korban yang akan bekerja ke Malaysia, secara non yuridis terdakwa mengakui semua keterangan dan bukti yang ada di dalam persidangan. Pertanggungjawaban suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai Putusan Hakim No. 216/PID.B/ 2011/PN.BTM dengan penjara selama 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sebanyak Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dan Putusan Hakim No. 587/ Pid.Sus/ 2023/ PN.Pdg meliputi sanksi hukuman penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah).
Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang mengatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Namun, dalam penanganan perkara politik uang pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota, ketidakhadiran terlapor menyebabkan proses penanganan perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, meskipun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah melakukan pemanggilan dan upaya pencarian terhadap terlapor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pemeriksaan in absentia dalam penanganan perkara politik uang serta dampaknya terhadap penyelesaian penyidikan pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, sedangkan data primer dikumpulkan melalui studi lapangan dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan in absentia belum dapat diterapkan dalam penanganan perkara tersebut karena tidak memiliki dasar hukum yang memadai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, keterbatasan waktu penanganan perkara, khususnya jangka waktu penyidikan selama 14 hari, menjadi kendala dalam penyelesaian perkara ketika terlapor tidak memenuhi panggilan. Meskipun Bawaslu telah melaksanakan prosedur penanganan perkara sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020, ketidakhadiran terlapor dan berakhirnya batas waktu penanganan perkara mengakibatkan proses penegakan hukum tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya proses pemeriksaan terhadap terlapor, terhambatnya pemenuhan kebutuhan pembuktian, dan tidak terselesaikannya perkara dalam tahap penyidikan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerangka hukum dan mekanisme penanganan perkara politik uang untuk menjamin efektivitas penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah.
Pelaksanaan pengurusan identitas kendaraan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Namun terhadap kendaraan milik badan hukum ditemukan adanya celah tindak pidana untuk memalsukan dokumen persyaratan pengurusan kendaraan milik badan hukum yaitu dengan membuat surat kuasa dan membubuhkan stempel milik badan hukum yang tidak sah. Maka diperlukan upaya Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen kendaraan khususnya milik badan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan didukung pendekatan yuridis normatif. Upaya Subdirektorat Registrasi Dan Identifikasi untuk mencegah penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum adalah mencocokkan data persyaratan pada tahun sebelumnya pada saat perpanjangan pajak. Apabila terdapat perubahan penerima kuasa maka harus melampirkan KTP pemberi kuasa dan melampirkan SK Kemenkumham tentang Organ Badan Hukum yang berlaku dan menolak permohonan registrasi yang terindikasi menggunakan dokumen palsu serta menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum melalui penguatan sistem digitalisasi dan integrasi data antar instansi yang terhubung secara real-time, pengembangan mekanisme verifikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses, penerapan e-BPKB sebagai bentuk transformasi layanan berbasis elektronik, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas Registrasi dan Identifikasi melalui pelatihan berkelanjutan.
Pengelolaan investasi dan kekayaan negara melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memerlukan kerangka tata kelola yang menjamin kepastian hukum, independensi pemantauan, pencegahan konflik kepentingan, dan akuntabilitas kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan pengaturan hukum mengenai kedudukan, kewenangan, independensi, dan akuntabilitas Komite Pemantau dan Akuntabilitas (KPA), serta merumuskan desain pengaturan yang ideal untuk meningkatkan efektivitas pemantauan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui penafsiran hukum dan penalaran preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 telah memberikan dasar pembentukan KPA, tetapi belum mengatur secara terperinci kedudukan kelembagaan, batas kewenangan, jaminan independensi, akses informasi, dan mekanisme pertanggungjawaban. Sementara itu, pengaturan konflik kepentingan dalam Pasal 27 masih memerlukan penjabaran operasional, khususnya mengenai konsekuensi pengungkapan kepentingan oleh anggota KPA. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Presiden yang mengatur kriteria dan mekanisme pengangkatan anggota, larangan rangkap jabatan yang berpotensi menimbulkan konflik fungsi, mitigasi konflik kepentingan, prosedur pemantauan, serta kewajiban menanggapi dan menindaklanjuti rekomendasi. Rekonstruksi tersebut diharapkan membentuk mekanisme pemantauan yang independen, transparan, dan akuntabel tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya.
