Nyimak: Journal of Communication

This research is prompted by the reality that despite significant growth in Indonesia's tourism sector, the utilization of natural resources, especially in coastal areas, is still not fully optimized and is susceptible to corporate control, which can displace local communities. This situation is further complicated by issues of unequal access and power dynamics that hinder fair ecotourism management. The study's primary goal is to identify stakeholders and analyze the function of participatory communication in managing the Ketapang Urban Aquaculture (KUA) ecotourism site to ensure equitable access. Adopting a constructivist paradigm and a qualitative methodology, data was collected through a combination of in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs), and direct field observations. The findings reveal that, while the KUA project has been successful in terms of physical development, significant gaps remain at the community level, including the absence of structured community development programs and a low level of environmental awareness. Participatory communication serves as a crucial tool for bridging the diverse interests of various parties and boosting community involvement, which has been shown to mitigate conflict and strengthen solidarity among stakeholders. Consequently, this research advocates for a more inclusive communication approach to enhance sustainable ecotourism management.Keywords: Participatory communication, local community, stakeholder analysis, ecotourism ABSTRAKRiset ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa meskipun sektor pariwisata Indonesia telah berkembang pesat, pemanfaatan sumber daya alam, khususnya di wilayah pesisir, masih belum optimal dan rentan terhadap dominasi korporasi yang dapat meminggirkan masyarakat lokal. Kondisi ini diperburuk oleh masalah ketidakadilan akses dan kekuasaan yang menghambat pengelolaan ekowisata yang adil. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan pemangku kepentingan dan menganalisis peran komunikasi partisipatif dalam pengelolaan Ekowisata Ketapang Urban Aquaculture (KUA) untuk mewujudkan keadilan akses. Menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, FGD, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun proyek KUA berhasil mencapai pembangunan fisik, ada kesenjangan signifikan di tingkat komunitas, seperti kurangnya program pengembangan masyarakat dan rendahnya kesadaran lingkungan. Komunikasi partisipatif menjadi elemen utama untuk menjembatani kepentingan berbagai pihak dan meningkatkan partisipasi masyarakat, yang terbukti dapat mengurangi konflik dan memperkuat solidaritas antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, riset ini merekomendasikan strategi komunikasi yang lebih inklusif untuk perbaikan pengelolaan ekowisata yang berkelanjutan.Kata Kunci: Komunikasi partisipatif, komunitas lokal, analisis stakeholder, ekowisata

Previous research has shown that political influencers affect internal political efficacy. The widespread exposure of Generation Z to political influencers on social media raises the question of whether this exposure enhances political knowledge, comprehension, and skills. The study examines the linear impact of political influencers on internal political efficacy by categorizing exposure as low, medium, or high. A survey was distributed through social media platforms. The study population consisted of Generation Z social media users, selected through purposive sampling (N = 488). Eligibility criteria included being between the ages of 17 and 26, holding Indonesian citizenship, and following at least one political influencer on social media. Data were analyzed using linear regression with SPSS version 25. The findings indicate that the influence of political influencers varies according to the level of their following. Influencers significantly affected internal political efficacy only among participants who followed them moderately. This effect was seen only among individuals with low or average political interest. For those with a high interest in politics, the influence of political influencers was minimal, likely because these individuals seek information from other sources. These results contribute to understanding the non-linear relationship between political influencer exposure and internal political efficacy.Keywords: Generation Z, internal political efficacy, political influencers, political interest ABSTRAKStudi terdahulu telah menunjukkan adanya pengaruh dari political influencer terhadap internal political efficacy. Dengan begitu banyak terpaan political influencer yang dapat diterima Generasi Z melalui media sosial, memunculkan pertanyan apakah semua terpaan tersebut berfungsi optimal dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan skill di bidang politik dari Gen Z. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak linier dari political influencer terhadap internal political efficacy, dengan membaginya pada tiga kelompok tingkatan following (rendah, sedang, tinggi). Penelitian menggunakan metode survei yang dilakukan dengan mendistribusikan kuesioner melalui jejaring media sosial. Populasi merupakan Generasi Z pengguna media sosial, dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling (N=488). Kriteria sampel adalah mereka dengan usia 17-26 tahun (Gen Z), warga negara Indonesia, dan mem follow minimum satu political influencer di media sosial. Analisis data menggunakan analisis regresi linier dengan aplikasi SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa pengaruh influencer politik memiliki perbedaan pada tingkat following yang berbeda. Hanya pada kelompok following moderat, influencer memberikan dampak pada internal political efficacy Gen Z. Selain itu, pengaruh influencer hanya berlaku jika individu memiliki ketertarikan politik yang rendah atau rata-rata. Ketika individu memiliki ketertarikan politik yang tinggi maka pengaruh influencer cenderung berkurang, hal ini dimungkinkan karena mereka dengan ketertarikan politik yang tinggi cenderung akan mencari informasi dari sumber alternatif lainnya. Temuan ini memberikan sumbangan konseptual terkait adanya hubungan non linier dari pengaruh political influencer terhadap internal political efficacy. Kata Kunci: Generasi Z, efikasi politik internal, influencer politik, minat politik

Dayah ulama in Aceh play a central role in shaping social and political order through their strong moral legitimacy. In the 2024 Aceh regional election, their involvement reflects a shift from moral figures to strategic political actors. This study illustrates how dayah ulama’s political communication influences public participation and shapes local political dynamics. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and thematic analysis. Findings show that dayah ulama utilize traditional preaching and modern strategies, such as social media, to expand political influence. [Added: Reference to integrative vs. polarizing impacts]. Their involvement goes beyond candidate support, constructing political narratives emphasizing pious leadership, sharia protection, and Islamic values in governance. While their communication reinforces shared cultural-religious identity, it can also sharpen social and political divisions depending on context. This contributes to broader discussions on faith-based political communication, showing parallels with global patterns where religious authority functions both as integrative and polarizing force in multicultural societies. Keywords: Political communication, dayah ulama, Aceh election, political participation, moral legitimacy ABSTRAKDayah ulama di Aceh memainkan peran sentral dalam membentuk tatanan sosial dan politik melalui legitimasi moral mereka. Dalam Pilkada Aceh 2024, keterlibatan mereka menyoroti pergeseran dari tokoh moral menjadi aktor politik strategis. Penelitian ini menggambarkan bagaimana komunikasi politik dayah ulama mempengaruhi partisipasi publik dan membentuk dinamika politik lokal. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis tematik. Temuan menunjukkan bahwa dayah ulama menggunakan metode khotbah tradisional dan strategi komunikasi modern seperti media sosial untuk memperluas pengaruh politik. [Added: Penekanan pada dampak integratif vs. eksklusif]. Keterlibatan mereka melampaui dukungan kandidat, membangun narasi politik tentang kepemimpinan saleh, perlindungan syariah, dan integrasi nilai Islam dalam pemerintahan lokal. Komunikasi mereka dapat memperkuat identitas budaya-agama bersama namun juga berpotensi mempertajam perpecahan sosial dan politik tergantung konteks. Kontribusi penelitian menghubungkan kasus Aceh dengan studi komunikasi politik global, menunjukkan fungsi ganda agama sebagai kekuatan pemersatu sekaligus sumber polarisasi.Kata Kunci: Komunikasi politik, dayah ulama, pilkada Aceh, partisipasi politik, legitimasi moral

The implementation of the 2024 Presidential Election cannot be separated from the dynamics of the use of social media as a medium for political communication, and Instagram is one of the social media used to convey political messages to the public. In this study, these political messages are manifested in the form of political narratives that compete with each other on social media. This research aims to (1) analyze the framing of the political narratives of Anies Baswedan and Prabowo Subianto uploaded on their Instagram accounts; and (2) how the ideas behind these political narratives are articulated. A qualitative approach was used in this study and Entman's framing analysis model was used as the method. The research findings reveal a fundamental conflict within the political narratives of Anies Baswedan and Prabowo Subianto. This contestation of political narratives is geared toward strengthening electability and capturing public attention. Prabowo's concept of sustainability demonstrates his desire to continue pro-people programs deemed successful during Jokowi's administration (Jokowinomics), such as various assistance programs for the underprivileged. Unlike Prabowo Subianto, Anies Baswedan emphasized ideas for change, such as eradicating poverty in Indonesia. The final results of the 2024 presidential election demonstrated that the political narrative regarding the need for sustainability successfully led Prabowo to victory.Keywords: 2024 Presidential Election, Instagram, framing, political narrative, Anies Baswedan, Prabowo Subianto ABSTRAKPelaksanaan Pilpres 2024 tidak dapat terlepas dari dinamika penggunaan media sosial sebagai media komunikasi politik, dan Instagram menjadi salah media sosial yang dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan politik kepada khalayak. Dalam penelitian ini, pesan-pesan politik tersebut mewujud dalam bentuk narasi politik yang kemudian saling berkontestasi satu sama lain di media sosial. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis pembingkaian narasi politik Anies Baswedan dan Prabowo Subianto yang diunggah di akun Instagram keduanya; (2) bagaimana artikulasi ide-ide yang ada di balik narasi politik tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif serta model analisis framing Entman sebagai metode. Hasil penelitian menunjukkan adanya pertentangan fundamental dalam bingkai narasi politik Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Kontestasi tersebut mengarah pada upaya memperkuat elektabilitas serta merebut perhatian publik. Ide keberlanjutan yang diusung Prabowo menunjukkan keinginan Prabowo melanjutkan program-program pro rakyat yang dinilai berhasil pada era pemerintahan Jokowi (Jokowinomics), misalnya berbagai program bantuan untuk masyarakat pra sejahtera. Berbeda dari Prabowo, Anies Baswedan lebih menonjolkan ide-ide perubahan, misalnya memberantas kemiskinan di Indonesia. Hasil akhir Pilpres 2024 kemudian menunjukkan bahwa narasi politik mengenai perlunya keberlanjutan berhasil mengantarkan Prabowo menuju kemenangan.Kata Kunci: Pilpres 2024, Instagram, framing, narasi politik, Anies Baswedan, Prabowo Subianto

This study aims to understand the influence of political communication on public trust in the early post-election leadership period in Indonesia, which is often referred to as the honeymoon period. It also aims to address a gap in existing studies by emphasizing the strategic importance of political communication in this critical stage of governmental transition. This study uses a quantitative approach, and the primary data source is represented by the dataset of the Populix survey on?social media users X and TikTok, as well as additional data collected independently, such as scientific articles, news, and website information. The supplemental material was coded?via NVivo 12 Plus by adopting the method of systematic coding. These findings indicate that transparent, open, and interactive political communication is very important in building public trust in new leaders after the elections in Indonesia. Factors such as transparency, openness of information, and effective use of social media and digital platforms are key to strengthening legitimacy and public support while maintaining political stability in democratic consolidation. Furthermore, the public satisfaction levels in the different sectors in?the first 100 days of leadership also indicate a positive relationship between responsive political communication and support and the new government’s legitimacy. Keywords: Political communication, public trust, early leadership, post-election, honeymoon period ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh komunikasi politik terhadap kepercayaan publik pada masa awal kepemimpinan pascapemilu di Indonesia, yang sering disebut sebagai honeymoon period. Studi ini juga dimaksudkan untuk mengisi kekosongan literatur yang selama ini kurang menyoroti peran strategis komunikasi politik dalam fase krusial transisi pemerintahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data utama berupa hasil survei Populix yang mencerminkan persepsi pengguna media sosial X dan TikTok, serta data tambahan yang dikumpulkan secara mandiri berupa artikel ilmiah, berita, dan informasi relevan dari situs web. Data tambahan tersebut dianalisis menggunakan NVivo 12 Plus melalui proses coding secara sistematis. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi politik yang transparan, terbuka, dan interaktif sangat penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemimpin baru pasca pemilu di Indonesia. Faktor seperti transparansi, keterbukaan informasi, serta penggunaan media sosial dan platform digital secara efektif menjadi kunci memperkuat legitimasi dan dukungan publik, sekaligus menjaga stabilitas politik dalam proses konsolidasi demokrasi. Selain itu, tingkat kepuasan publik terhadap berbagai sektor pada 100 hari pertama masa kepemimpinan juga mencerminkan korelasi positif antara komunikasi politik yang responsif dengan meningkatnya dukungan dan legitimasi terhadap pemerintahan baru. Kata Kunci: Komunikasi politik, kepercayaan pPublik, kepemimpinan awal, pascapemilu, honeymoon period

This research analyzes the communication and collaboration model of the Indonesian delegation during the humanitarian assistance mission following the 2025 Myanmar earthquake. While natural disasters in Southeast Asia are frequent and require coordinated international responses, the effectiveness of such missions is heavily dependent on communication and collaboration dynamics, especially within politically sensitive environments. This study addresses a specific scholarly gap by empirically examining how a multi-agency delegation's operational model functions in a context of domestic conflict and political instability. The analysis is guided by a synthesized theoretical framework that integrates crisis communication, disaster diplomacy, and collaborative governance theory. Using a qualitative case study approach, data was collected through in-depth interviews with delegation members, document analysis, and participant observation. The findings reveal that the delegation's model, initiated through formal coordination with the Myanmar government and the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance (AHA Centre), was characterized by an active, adaptive, and highly structured information exchange. The mission's success was enabled by a robust institutional design that included the formation of an agile advance team, and by facilitative leadership that guided the mission's humanitarian and diplomatic objectives. The study contributes to the academic literature by providing a novel application of the Ansell & Gash collaborative governance model to a humanitarian, cross-border context and by offering an empirical example of how disaster diplomacy is operationalized. Practical implications for developing training and guidelines for future international disaster responses are also discussed.Keywords: Communication, collaboration, humanitarian aid, Indonesian delegation, Myanmar earthquake ABSTRAKPenelitian ini menganalisis model komunikasi dan kolaborasi delegasi Indonesia selama misi bantuan kemanusiaan pascagempa bumi Myanmar 2025. Meskipun bencana alam di Asia Tenggara sering terjadi dan membutuhkan respons internasional yang terkoordinasi, efektivitas misi tersebut sangat bergantung pada dinamika komunikasi dan kolaborasi, terutama dalam lingkungan yang sensitif secara politik. Studi ini membahas kesenjangan ilmiah yang spesifik dengan mengkaji secara empiris bagaimana model operasional delegasi multi-lembaga berfungsi dalam konteks konflik domestik dan ketidakstabilan politik. Analisis ini dipandu oleh kerangka teori terpadu yang mengintegrasikan komunikasi krisis, diplomasi bencana, dan teori tata kelola kolaboratif. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan anggota delegasi, analisis dokumen, dan observasi partisipan. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa model delegasi, yang diinisiasi melalui koordinasi formal dengan pemerintah Myanmar dan Pusat Koordinasi ASEAN untuk Bantuan Kemanusiaan (AHA Centre), dicirikan oleh pertukaran informasi yang aktif, adaptif, dan sangat terstruktur. Keberhasilan misi ini dimungkinkan oleh desain kelembagaan yang kokoh, yang mencakup pembentukan tim tanggap tanggap, dan kepemimpinan fasilitatif yang memandu tujuan kemanusiaan dan diplomatik misi. Studi ini berkontribusi pada literatur akademis dengan menyediakan aplikasi baru model tata kelola kolaboratif Ansell & Gash dalam konteks kemanusiaan lintas batas, serta dengan menawarkan contoh empiris tentang bagaimana diplomasi bencana dioperasionalkan. Implikasi praktis untuk pengembangan pelatihan dan pedoman bagi respons bencana internasional di masa mendatang juga dibahas.Kata Kunci: Komunikasi, kolaborasi, bantuan kemanusiaan, delegasi Indonesia, gempa bumi Myanmar

In the era of information transparency and rising public expectations, governmental institution face challenges not only in disseminating information but also in cultivating lasting stakeholder relationships. The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, as the principal administrator of fiscal policy, must manage fiscal communication in a way that balances efficiency with inclusivity. This study examines the Ministry's communication strategy for engaging both internal and external stakeholders. Employing Stakeholder Engagement theory, a qualitative methodology, and a case study approach, data were gathered via in-depth interviews with six heads of Sub-Division from the Bureau of Communication and Information Services, Ministry of Finance. Research indicates that stakeholder engagement techniques concentrate on four approaches: dialogue, information distribution, message transmission, and broadcasting. Internal elements, including motivation, authority, and organizational dynamics, affect communication efficacy. Stakeholder mapping, communication strategy, and risk management are essential in the external setting. These practices demonstrate how internal organizational capacity and external stakeholder dynamics jointly influence engagement outcomes, including legitimacy, participation, and collaborative value creation. The primary contribution of this study is the development of a conceptual model that explains the mechanisms linking internal organizational factors to external stakeholder engagement. This model offers a comprehensive understanding of how state institutions can transform communication into participatory and accountable governance. It emphasizes the significance of transformative communication in promoting participatory, inclusive, transparent, and responsive governance that aligns with public needs. Keywords: External communication, internal communication, public participation, stakeholder engagement, strategic communication ABSTRAKDi era transparansi informasi dan meningkatnya ekspektasi publik, lembaga pemerintah menghadapi tantangan tidak hanya dalam menyebarkan informasi tetapi juga dalam membangun hubungan pemangku kepentingan yang berkelanjutan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagai administrator utama kebijakan fiskal, harus mengelola komunikasi fiskal dengan menyeimbangkan efisiensi dan inklusivitas. Penelitian ini mengkaji strategi komunikasi Kementerian dalam melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. Dengan menggunakan teori Stakeholder Engagement, metodologi kualitatif, dan pendekatan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam kepala Sub Bagian dari Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik keterlibatan pemangku kepentingan berpusat pada empat pendekatan: dialog, distribusi informasi, penyampaian pesan, dan penyiaran. Faktor internal termasuk motivasi, otoritas, dan dinamika organisasi yang mempengaruhi efektivitas komunikasi, sedangkan proses eksternal seperti pemetaan pemangku kepentingan, perancangan strategi, dan manajemen risiko menjadi landasan operasional. Praktik-praktik ini menunjukkan bagaimana kapasitas organisasi internal dan dinamika pemangku kepentingan eksternal secara bersama-sama membentuk hasil keterlibatan, seperti legitimasi, partisipasi, dan penciptaan nilai kolaboratif. Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan model konseptual yang menjelaskan mekanisme yang menghubungkan faktor internal organisasi dengan keterlibatan pemangku kepentingan eksternal. Model ini menawarkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana lembaga negara dapat mengubah komunikasi menjadi tata kelola yang partisipatif dan akuntabel. Penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi transformatif dalam mendorong tata kelola yang partisipatif, inklusif, transparan, dan responsif sesuai dengan kebutuhan publik.Kata Kunci: Komunikasi eksternal, komunikasi internal, komunikasi strategis, partisipasi publik, stakeholder engagement

At that time, the Indonesian government was organizing regional elections, part of the ongoing general election process following the presidential and legislative elections. In a short period, a public movement emerged to reject and cancel the Draft Law (RUU) proposed by the Indonesian Parliament, following the Constitutional Court's ruling on presidential nomination thresholds and political party participation in elections. The "Cancel Culture" movement, known as the "Emergency Alert," quickly gained momentum and was carried out by various groups across Indonesia. It culminated in massive demonstrations involving diverse communities. This study’s key question is how the "Emergency Alert" movement, through social media, managed to oppose the regional election bill so quickly and effectively, motivating people to participate in both online and physical protests. The research aims to understand the content and platforms used in social media to shape public participation, and how the characteristics of new media triggered rapid and widespread engagement. Using new media, social media, and cancel culture theories, this qualitative research with a constructivist framework found that new media characteristics—interactivity, friendliness, richness, autonomy, playfulness, privacy, and personalization—were crucial in mobilizing support for the "Emergency Alert" movement. Keywords: Digital Political Activism, Cancel Culture, Emergency Alert ABSTRAK Pemerintah Indonesia saat itu tengah menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, bagian dari proses pemilihan umum yang sedang berlangsung setelah pemilihan presiden dan legislatif. Dalam waktu yang singkat, muncul gerakan masyarakat untuk menolak dan membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan oleh DPR RI, menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden dan partisipasi partai politik dalam pemilu. Gerakan "cancel culture" yang dikenal sebagai "Peringatan Darurat" dengan cepat mendapatkan momentum dan dilakukan oleh berbagai kelompok di seluruh Indonesia. Puncaknya adalah demonstrasi besar-besaran yang melibatkan berbagai komunitas. Pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana gerakan "Peringatan Darurat" melalui media sosial berhasil menentang RUU PILKADA dengan begitu cepat dan efektif, memotivasi orang untuk berpartisipasi dalam protes fisik dan online. Penelitian ini berupaya memahami konten dan platform media sosial yang digunakan untuk membentuk partisipasi publik dalam gerakan ini, dan bagaimana karakteristik media baru memicu keterlibatan yang cepat dan meluas. Penelitian ini menggunakan teori media baru, media sosial, dan budaya pembatalan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka konstruktivis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik media baru—interaktivitas, keramahan, kekayaan media, otonomi, keceriaan, privasi, dan personalisasi—sangat penting dalam memobilisasi dukungan untuk gerakan “Peringatan Darurat”. Kata Kunci: Aktivitas Politik Digital, Cancel Culture, Peringatan Darurat

This article examines how online news frames environmental issues in the corn development program in Dompu, West Nusa Tenggara, Indonesia. Furthermore, this article uses qualitative-exploratory research to analyze the news content with the analytical knife of Robert M. Entmen's framing model. Then, the data analysis tool uses NVivo 12 Plus to code the data and distribute terms and words that correlate with the framing of online news. The findings showed that certain aspects of the maize development program were more prominent, in general, the national online media emphasized elements of “make moral judgment” and “treatment recommendation”. In contrast, the local online media emphasized “define problem” and “diagnose cause”. Both online media explicitly instructed how environmental issues in Dompu Regency are important for environmental journalists. Thus, this implies differences in framing between national and local online media, and illustrates that environmental journalists have an important role in framing environmental issues. Keyword: Media framing, Online news, Environment issues, Corn program, Dompu. ABSTRAK Artikel ini meneliti bagaimana berita online membingkai isu lingkungan dalam program pengembangan jagung di Dompu, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Lebih lanjut, artikel ini menggunakan penelitian kualitatif-eksploratif untuk menganalisis konten berita dengan pisau analisis model framing Robert M. Entmen. Kemudian, alat analisis data menggunakan NVivo 12 Plus untuk mengkodekan data dan mendistribusikan istilah dan kata-kata yang berkorelasi dengan pembingkaian berita online. Temuan penelitian menunjukkan bahwa aspek-aspek tertentu dari program pengembangan jagung lebih menonjol, secara umum, media daring nasional menekankan unsur “make moral judgment” dan juga “treatment recommendation”. Sebaliknya, media daring lokal menekankan pada unsur “define problem” dan “diagnose cause”. Kedua media daring tersebut secara eksplisit menginstruksikan bagaimana isu lingkungan di Kabupaten Dompu menjadi penting bagi jurnalis lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menyiratkan adanya perbedaan pembingkaian antara media daring nasional dan lokal, dan menggambarkan bahwa jurnalis lingkungan memiliki peran penting dalam membingkai isu-isu lingkungan Kata Kunci: Pembingkaian media, Berita online, Isu lingkungan, Program jagung, Dompu.

Infidelity can occur due to a lack of quality interpersonal communication between partners. This study aims to analyze communication patterns in toxic relationships and how communication is used as a strategy in dealing with infidelity in victims of infidelity who are under the auspices of the Rifka Annisa Foundation. The theory used in this study is the theory of relationship stages, where relationships occur gradually, moving from initial contact to deeper intimacy and sometimes even shifting to damage. This study uses a qualitative approach. Data collection was carried out through documentation, observation, and in-depth interviews with six people. In this study, data analysis was carried out interactively. The results of the study found that self-disclosure plays an important role in the stages of toxic relationships. However, if there is a decrease in self-disclosure, it can lead to potential conflict and injustice. Self-disclosure is related to the victim's perception of injustice in understanding the complexity of interpersonal conflict because interpersonal communication built between partners tends to be manipulative, and responses to infidelity vary, including proactive efforts to improve relationships, focus on self-well-being, seek help from a counselor and break off relations with a partner. Keyword: Interpersonal Communication, Relationship Stages, Self-Disclosure, Toxic Relationship ABSTRAK Perselingkuhan dapat terjadi akibat kurangnya kualitas komunikasi interpersonal antara pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola komunikasi dalam hubungan toksik dan bagaimana komunikasi digunakan sebagai strategi dalam menghadapi perselingkuhan pada korban perselingkuhan yang berada di bawah naungan Yayasan Rifka Annisa. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tahapan hubungan, dimana hubungan terjadi secara bertahap, bergerak dari kontak awal menuju keintiman yang lebih dalam dan terkadang bahkan bergeser ke arah kerusakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam terhadap enam orang. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara interaktif. Hasil penelitian menemukan bahwa pengungkapan diri memegang peranan penting dalam tahapan hubungan toksik. Namun, apabila terjadi penurunan pengungkapan diri, maka dapat menimbulkan potensi konflik dan ketidakadilan. Pengungkapan diri terkait dengan persepsi korban tentang ketidakadilan dalam memahami kompleksitas konflik interpersonal karena komunikasi interpersonal yang dibangun antara pasangan cenderung manipulatif, dan respons terhadap perselingkuhan bervariasi, termasuk upaya proaktif untuk meningkatkan hubungan, fokus pada kesejahteraan diri, mencari bantuan dari konselor dan memutuskan hubungan dengan pasangan. Kata Kunci: Komunikasi Antarpribadi, Tahapan Hubungan, Pengungkapan Diri, Hubungan Beracun

In today's digital age, a more critical approach is needed to understand the social and ethical implications of Artificial Intelegence (AI) on future corporate governance, including human oversight in the application of AI itself. The aim of this study is to analyze how three international media outlets, DQ India, The Independent and Business Insider, portray the adoption of AI-based Chief Executive Officer or abbriviated as CEO's in the context of corporate governance. Using Entman's framing analysis, it identifies the themes, narratives and ideologies in the news about AI in corporate governance and examines how differences in media ideology influence the view of this technology. Stakeholder and shareholder theory is used to identify how the media connects AI to traditional theories in the world of corporate identity. The findings reveal the existence of the media's political economy as the main axis, showing that DQ India views AI as a solution to improve operational efficiency and reduce reliance on human managers. In contrast, The Independent takes a more cautious view, considering the potential risks and ethical implications of AI adoption. Business Insider, on the other hand, focused on the financial benefits that companies can realize by using AI in business management. Keyword: Corporate Identity; Digital Leadership; Framing Analysis; Political Economy of Media; Stakeholder Theory. ABSTRAK Di era serba digital saat ini perlu ada pendekatan yang lebih kritis dalam memahami dampak sosial dan etika Kecerdasan Artifisial (AI) dalam kepemimpinan masa depan, termasuk pengawasan manusia dalam penerapan AI itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tiga media internasional, DQ India, The Independent, dan Business Insider, membingkai adopsi Chief Executive Officer (CEO) berbasis AI dalam konteks kepemimpinan perusahaan. Penelitian ini menggunakan Analisis Framing Entman, diarahkan untuk mengidentifikasi tema, narasi, dan ideologi yang terkandung dalam berita tentang AI dalam kepemimpinan, serta bagaimana perbedaan ideologi media mempengaruhi perspektif terhadap teknologi ini. Teori pemangku kepentingan dan pemegang saham digunakan untuk melihat bagaimana media menghubungkan AI dengan teori tradisional terkait identitas korporasi. Hasilnya menunjukkan adanya pusara ekonomi politik media sebagai poros utama yang menunjukkan bahwa DQ India memandang AI sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi ketergantungan pada manajer manusia. Sebaliknya, The Independent menyajikan pandangan yang lebih hati-hati dengan mempertimbangkan potensi risiko dan penerapan etis dari adopsi AI. Sementara itu, Business Insider fokus pada manfaat finansial yang dapat diperoleh perusahaan dengan mengadopsi AI dalam kepemimpinan. Kata Kunci: Analisis Pembingkaian; Ekonomi Politik Media; Identitas Korporasi; Kepemimpinan Digital; Teori Pemangku Kepentingan

The development of Indonesia’s Blue Economic Zone relies on effective communication structures to facilitate coordination among key stakeholders. However, the interaction between religious leaders and the military in this process presents structural challenges that impact collaboration efforts. Using Giddens’ Structuration Theory as a framework, this study examines how communication dynamics shape the roles of these two groups in the Blue Economy’s development.This qualitative case study was conducted across six Indonesian provinces, involving informants from the TNI, religious leadership, and local communities. Findings indicate that collaboration remains weak, as discussions rarely prioritize joint efforts—accounting for less than 50% of total deliberations. Moreover, differing interpretations of economic development create contrasting discourses: the military emphasizes security and strategic control, while religious leaders focus on ethical stewardship and community welfare. This structural disconnect hinders cohesive policy-making and implementation.To bridge this gap, the study suggests the establishment of an ad hoc communication task force to foster structured dialogue and legitimacy between these actors. These findings contribute to the understanding of communication in multi-stakeholder governance and highlight the need for adaptive institutional structures in Blue Economy initiatives Keywords: Structuration, Religionist and Military, Development Communication ABSTRAK Pengembangan Zona Ekonomi Biru di Indonesia bergantung pada struktur komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi koordinasi di antara para pemangku kepentingan utama. Namun, interaksi antara pemuka agama dan militer dalam proses ini menghadirkan tantangan struktural yang berdampak pada upaya kolaborasi. Dengan menggunakan Teori Strukturasi Giddens sebagai kerangka analisis, penelitian ini mengkaji bagaimana dinamika komunikasi membentuk peran kedua kelompok tersebut dalam pengembangan Ekonomi Biru. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus kualitatif yang dilakukan di enam provinsi di Indonesia, dengan informan yang terdiri dari anggota TNI, pemuka agama, dan komunitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kolaborasi masih lemah, di mana diskusi terkait pengembangan Ekonomi Biru jarang menempatkan kerja sama sebagai prioritas utama—tercatat bahwa kolaborasi hanya dibahas dalam kurang dari 50% dari total diskusi yang dilakukan. Selain itu, terdapat perbedaan interpretasi mengenai konsep pembangunan ekonomi, di mana militer lebih menitikberatkan pada aspek keamanan dan kontrol strategis, sedangkan pemuka agama lebih berfokus pada pengelolaan etis serta kesejahteraan masyarakat. Ketidaksinambungan struktural ini menghambat perumusan kebijakan yang kohesif serta implementasi program secara efektif. Untuk menjembatani kesenjangan ini, penelitian ini merekomendasikan pembentukan gugus tugas komunikasi ad hoc guna mendorong dialog yang lebih terstruktur serta membangun legitimasi antara kedua aktor tersebut. Temuan ini memberikan kontribusi dalam pemahaman komunikasi dalam tata kelola multi-pemangku kepentingan serta menekankan perlunya struktur kelembagaan yang adaptif dalam inisiatif Ekonomi Biru. Kata Kunci: Ekonomi Lokal, Komunikasi Kewirausahaan, Mitos, Pariwisata Berkelanjutan, Wisata Religi.

This study aims to map the research landscape of cross-cultural communication on digital platforms, identify knowledge gaps, and analyze existing trends. Specifically, this research examines the evolution of research, inter-country collaboration, and its impact. Quantitative bibliometric methods were applied to data from the Scopus database (2011–2024), analyzing key indicators such as the number of publications, citations, h-index, keyword trends, and author collaboration networks (co-authorship networks). The results show the dominance of the United States in the number of publications (157) and citations (69), reflecting a strong research ecosystem and global influence. Collaboration network analysis shows that while some countries, such as China, have strong intra-country collaboration (indicated by high Single Country Publications (SCP)), other countries, such as Spain, show more significant international collaboration (Multiple Country Publications/MCP). Developing countries, although their contribution is smaller quantitatively, exhibit unique collaboration patterns that focus on regional and local issues, enriching the global perspective in this research. This study identifies a lack of in-depth studies on specific digital platforms beyond Western-based platforms, as well as the need for further research on the impact of non-Western cultures in online interactions. Keywords: Cross-Cultural Communication, Digital Platforms, Collaboration, Citation, Bibliometrics. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memetakan lanskap penelitian komunikasi lintas budaya di platform digital, mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, dan menganalisis tren yang ada. Secara khusus, penelitian ini mengkaji evolusi penelitian, kolaborasi antarnegara, dan dampaknya. Metode bibliometrik kuantitatif diterapkan pada data dari database Scopus (2011–2024), dengan menganalisis indikator kunci seperti jumlah publikasi, sitasi, h-index, tren kata kunci, dan jaringan kolaborasi penulis (co-authorship networks). Hasil penelitian menunjukkan dominasi Amerika Serikat dalam jumlah publikasi (157) dan sitasi (69), yang mencerminkan ekosistem penelitian yang kuat dan pengaruh global. Analisis jaringan kolaborasi menunjukkan bahwa sementara beberapa negara, seperti Tiongkok, memiliki kolaborasi intra-country yang kuat (ditunjukkan oleh Single Country Publications (SCP) yang tinggi), negara lain, seperti Spanyol, menunjukkan kolaborasi internasional yang lebih signifikan (Multiple Country Publications/MCP). Negara-negara berkembang, meskipun kontribusinya lebih kecil secara kuantitatif, menunjukkan pola kolaborasi unik yang berfokus pada isu-isu regional dan lokal, memperkaya perspektif global dalam penelitian ini. Penelitian ini mengidentifikasi kurangnya studi mendalam tentang platform digital spesifik di luar platform yang berbasis di Barat, serta perlunya penelitian lebih lanjut tentang dampak budaya non-Barat dalam interaksi online. Kata Kunci: Komunikasi Lintas Budaya, Platform Digital, Kolaborasi, Sitasi, Bibliometrik.

Religious tourism is pilgrimages and visits to holy places for religious ceremonies. Considered a major pilgrimage site, the Tomb of Sheikh Quro in Karawang is visited often for spiritual reasons. Apart from its intrinsic value, religious travel boosts the local economy and helps small businesses and traders especially. It generates fresh business prospects, therefore helping nearby towns. The synergy between myths and entrepreneurial communication in maintaining religious tourism is investigated in this paper. It gathers data by participant observation, in-depth interviews, and surveys using a descriptive approach including quantitative and qualitative data. Results expose that stories about Sheikh Quro's miracles draw pilgrims and support economic development, especially in small trade, lodging, and transportation. The study emphasizes how religious beliefs and cultural narratives can define entrepreneurial communication. By involving the local community in the upkeep of Sheikh Quro's Tomb, spiritual relics are kept intact and economic gains are raised. By means of focused campaigns and outstanding services, strategic communication enables local businesses to maximize pilgrim arrivals, so increasing visitor happiness and tourist sustainability. Keywords: Cultural narrative, Entrepreneurial communication, Local economy, Sustainable tourism, Tourism communication. ABSTRAK Wisata religi adalah ziarah dan kunjungan ke tempat-tempat suci untuk upacara keagamaan. Dianggap sebagai situs ziarah utama, Makam Syekh Quro di Karawang sering dikunjungi karena alasan spiritual. Terlepas dari nilai intrinsiknya, perjalanan religius meningkatkan ekonomi lokal dan membantu usaha kecil dan pedagang khususnya. Hal ini menghasilkan prospek bisnis yang segar, sehingga membantu kota-kota di sekitarnya. Sinergi antara mitos dan komunikasi kewirausahaan dalam mempertahankan wisata religi diselidiki dalam makalah ini. Penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan survei dengan menggunakan pendekatan deskriptif termasuk data kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerita tentang mukjizat Syekh Quro menarik para peziarah dan mendukung pembangunan ekonomi, terutama dalam perdagangan kecil, penginapan, dan transportasi. Penelitian ini menekankan bagaimana kepercayaan agama dan narasi budaya dapat mendefinisikan komunikasi kewirausahaan. Dengan melibatkan masyarakat setempat dalam pemeliharaan Makam Syekh Quro, peninggalan spiritual tetap terjaga dan keuntungan ekonomi meningkat. Melalui kampanye yang terfokus dan layanan yang luar biasa, komunikasi strategis memungkinkan bisnis lokal untuk memaksimalkan kedatangan peziarah, sehingga meningkatkan kebahagiaan pengunjung dan keberlanjutan wisata. Kata Kunci: Ekonomi lokal, Komunikasi kewirausahaan, Mitos, Pariwisata berkelanjutan, Wisata religi

Indonesia, located in the Pacific Ring of Fire, is highly vulnerable to natural disasters, particularly volcanic eruptions. The Yogyakarta Province, including Sleman Regency, regularly faces threats from Mount Merapi eruptions. This research aims to analyze the integration of disaster communication in Sleman Regency through a cultural approach and the utilization of the SIMANTAB (Sleman Disaster Resilience Information System) application. Using a qualitative case study method, data were collected through in-depth interviews with the Regional Disaster Management Agency (BPBD), local communities, and residents. The findings reveal that BPBD Sleman successfully integrates technology and local cultural values in crafting effective disaster communication messages. The SIMANTAB application is used as the primary tool in disaster mitigation and management, particularly for Mount Merapi eruptions, while still respecting local wisdom and involving community leaders. This digital innovation aligns with E-Government principles while preserving cultural values in message delivery. Strong leadership commitment, collaboration with media actors, and ongoing training and support for the community enhance preparedness for emergency situations. This study underscores the importance of integrating cultural and technological approaches to strengthen sustainable disaster communication strategies that are responsive to community needs. Keywords: Disaster Communication, SIMANTAB Application, Merapi Mount Abstrak Indonesia, terletak di wilayah cincin api Pasifik, memiliki risiko tinggi terhadap bencana alam, terutama erupsi gunung berapi. Provinsi Yogyakarta, termasuk Kabupaten Sleman, secara rutin menghadapi ancaman erupsi Gunung Merapi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi komunikasi bencana di Kabupaten Sleman melalui pendekatan budaya dan penggunaan aplikasi SIMANTAB (Sistem Informasi Sleman Tangguh Bencana). Menggunakan metode kualitatif dan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), komunitas lokal, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Sleman berhasil menggabungkan teknologi dan budaya dalam menyusun pesan komunikasi bencana yang efektif. Aplikasi SIMANTAB digunakan sebagai alat utama dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, khususnya terkait erupsi Gunung Merapi, dengan tetap mempertimbangkan kearifan lokal dan peran tokoh masyarakat. Inovasi digitalisasi ini sejalan dengan prinsip E-Government, namun tetap mempertahankan nilai budaya dalam penyampaian pesan. Komitmen pemimpin daerah, kolaborasi dengan media, serta pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat memperkuat kesiapan menghadapi situasi darurat. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi budaya dan teknologi dalam memperkuat strategi komunikasi bencana yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kata Kunci: Komunikasi Bencana, Aplikasi SIMANTAB, Gunung Merapi

This study examines the characteristics, role of social media, and self-esteem of victims in cyberbullying cases in Indonesia, motivated by the growing phenomenon of bullying behavior on social media platforms. The research aims to analyze how these characteristics and the social environment influence the self-esteem of cyberbullying victims. The study employed a qualitative descriptive method, using purposive sampling to select 20 informants who have experienced cyberbullying, including children, adolescents, and adults in Bandung. Data were collected through in-depth interviews. The findings indicate that cyberbullying negatively impacts victims' self-esteem, leading to trauma, social isolation, and reduced confidence. This lack of self-esteem is influenced by the anonymity of perpetrators and the rapid spread of harmful content. The study also highlights that gender, age, and social environment significantly shape the victims' experiences. Negative emotional turmoil is a major reason for perpetrators to engage in cyberbullying. The results suggest that early prevention and intervention from parents or guardians are crucial. Families should prioritize creating a supportive environment to enhance the resilience of children exposed to cyberbullying. These insights can contribute to developing more effective strategies to reduce the impact of cyberbullying on victims. Keywords: cyberbullying, social media, self-esteem. Abstrak Penelitian ini mengkaji karakteristik, peran media sosial, dan harga diri (self-esteem) korban dalam kasus cyberbullying di Indonesia, yang dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena perilaku perundungan di media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana karakteristik dan lingkungan sosial mempengaruhi harga diri korban cyberbullying. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pemilihan 20 informan yang pernah menjadi korban cyberbullying melalui teknik purposive sampling, mencakup anak-anak, remaja, dan dewasa di Kota Bandung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberbullying berdampak negatif pada harga diri korban, menyebabkan trauma, isolasi sosial, dan penurunan rasa percaya diri. Rendahnya harga diri ini dipengaruhi oleh anonimitas pelaku dan penyebaran informasi yang cepat. Penelitian juga menemukan bahwa jenis kelamin, usia, dan lingkungan sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalaman korban. Gejolak emosi negatif menjadi alasan utama pelaku melakukan cyberbullying. Hasil ini mengindikasikan pentingnya pencegahan dan intervensi dini dari orang tua atau wali. Keluarga harus menciptakan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan ketahanan anak yang mengalami cyberbullying. Temuan ini dapat berkontribusi pada pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif cyberbullying terhadap korban. Kata Kunci: cyberbullying, media sosial, self-esteem.

This study examines the impact of identity-based political marketing on voter interest in Tasikmalaya City for the 2024 Legislative Elections. Using a quantitative research design with a survey approach, data were collected through questionnaires distributed to a randomly selected sample from the city's official voter list. Multiple linear regression analysis was employed to assess the relationship between identity-based political marketing strategies (independent variables) and voter interest (dependent variable). The findings indicate that identity-based political marketing strategies—which include ethnic, religious, and cultural factors—significantly influence voter interest. This underscores the critical role of identity politics in shaping voter preferences in Tasikmalaya City. These results suggest that political parties and legislative candidates should tailor their campaign strategies to align with the local voter identity dynamics. Understanding the complexity of identity politics is essential for political actors to formulate effective and relevant campaign strategies. A deep understanding of how identity factors influence voter engagement can enhance voter participation and promote a more inclusive and representative democratic process. This research provides valuable insights into how identity politics can be strategically leveraged to influence election outcomes. Keywords: Political Marketing, Identity Politics, Voter Interest, Legislative Elections, Abstrak Penelitian ini mengkaji dampak pemasaran politik berbasis identitas terhadap minat pemilih di Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Legislatif 2024. Menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei, data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada sampel yang dipilih secara acak dari daftar pemilih tetap (DPT) kota tersebut. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai hubungan antara strategi pemasaran politik berbasis identitas (variabel independen) dan minat pemilih (variabel dependen). Temuan menunjukkan bahwa strategi pemasaran politik berbasis identitas—yang mencakup faktor etnis, agama, dan budaya—secara signifikan memengaruhi minat pemilih. Hal ini menegaskan peran penting politik identitas dalam membentuk preferensi pemilih di Kota Tasikmalaya. Hasil ini menyarankan agar partai politik dan calon legislatif menyesuaikan strategi kampanye mereka dengan dinamika identitas pemilih lokal. Memahami kompleksitas politik identitas penting bagi aktor politik untuk merumuskan strategi kampanye yang efektif dan relevan. Pemahaman yang mendalam tentang bagaimana faktor identitas memengaruhi keterlibatan pemilih dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan mendorong proses demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana politik identitas dapat dimanfaatkan secara strategis untuk memengaruhi hasil pemilihan. Kata Kunci: Marketing Politik, Politik Identitas, Minat Pemilih, Pemilu Legislatif,

Corporate Social Responsibility (CSR) plays a vital role in fostering an empowered and sustainable society, particularly concerning environmental conservation efforts. This study explores the implementation of CSR communication through a multicultural lens by PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II Sungai Pakning, focusing on its "Permata Hijau Pesisir Gambut" program aimed at preserving the environment and protecting coastal areas. Employing a qualitative descriptive method, data were gathered through in-depth interviews, literature reviews, and document analysis. The Miles and Huberman data analysis model was utilized, which encompasses data collection, presentation, and simultaneous conclusion drawing, supported by source triangulation to ensure data validity. The findings indicate that PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II effectively adopts the triple bottom line approach of "planet, people, and profit" to attain sustainable development. By integrating multicultural principles, the CSR program aligns with community needs and cultural contexts along the peatland coast. A symmetrical CSR communication model was implemented, incorporating socialization, training, and direct assistance in collaboration with local groups, such as the Harapan Bersama Group, to establish the Mangrove Education Center Ecotourism. This approach exemplifies the effectiveness of culturally adaptive CSR strategies in promoting environmental sustainability. Keywords: CSR Communication, Multicultural, Sustainable Environment, Pertamina Abstrak Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) memainkan peran penting dalam membangun masyarakat yang berdaya dan berkelanjutan, terutama dalam upaya konservasi lingkungan. Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan komunikasi CSR melalui pendekatan multikultural oleh PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II Sungai Pakning, dengan fokus pada program "Permata Hijau Pesisir Gambut" yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan dan melindungi daerah pesisir. Menggunakan metode deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, tinjauan pustaka, dan analisis dokumen. Model analisis data Miles dan Huberman digunakan, yang mencakup pengumpulan data, presentasi, dan penarikan kesimpulan secara bersamaan, didukung oleh triangulasi sumber untuk memastikan validitas data. Temuan menunjukkan bahwa PT Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit II berhasil mengadopsi pendekatan triple bottom line "planet, people, dan profit" untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip multikultural, program CSR ini selaras dengan kebutuhan komunitas dan konteks budaya di sepanjang pesisir lahan gambut. Model komunikasi CSR yang simetris diterapkan, mencakup sosialisasi, pelatihan, dan bantuan langsung bekerja sama dengan kelompok lokal, seperti Harapan Bersama Group, untuk mendirikan Ecotourism Pusat Pendidikan Mangrove. Pendekatan ini menunjukkan efektivitas strategi CSR yang adaptif secara budaya dalam mempromosikan keberlanjutan lingkungan. Kata Kunci: Komunikasi CSR, Lingkungan Berkelanjutan, Pertamina

Violence against women in politics is fundamentally rooted in the patriarchal socio-cultural construct that creates unfair and unequal perspectives, disadvantaging women while benefiting men. This study focuses on the violence experienced by women due to the perspectives and power relations shaped by long-standing patriarchal values. Using Standpoint Theory and the theory of power relations in communication influenced by patriarchal culture, this research analyzes how differences in viewpoints between men and women can lead to divergent ideas, attitudes, knowledge, and behaviors regarding women. The study adopts a qualitative approach using a single holistic case study method. The research object is the perspective underlying violence against women in politics. The entrenched patriarchal culture has reinforced discriminatory understanding and awareness towards women. Consequently, this study emphasizes the importance of a continuous movement to eradicate political violence, aiming to establish a political communication framework that is free from violence and equitable for all, regardless of gender. Keywords: Political Violence, Patriarchy, Political Culture, Women, Standpoint Theory Abstrak Kekerasan terhadap perempuan dalam politik pada dasarnya berakar pada konstruksi sosial-budaya patriarkal yang membentuk perspektif yang tidak adil dan tidak setara, merugikan perempuan dan menguntungkan laki-laki. Penelitian ini berfokus pada kekerasan yang dialami perempuan akibat perspektif dan relasi kuasa yang dibentuk oleh nilai-nilai patriarki yang telah lama mengakar. Dengan menggunakan Teori Standpoint dan teori relasi kuasa dalam komunikasi yang dipengaruhi oleh budaya patriarkal, penelitian ini menganalisis bagaimana perbedaan sudut pandang antara laki-laki dan perempuan dapat menghasilkan ide, sikap, pengetahuan, dan perilaku yang berbeda terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus holistik tunggal. Objek penelitian adalah perspektif yang melandasi kekerasan terhadap perempuan dalam politik. Budaya patriarkal yang mengakar kuat telah memperkuat pemahaman dan kesadaran diskriminatif terhadap perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya gerakan berkelanjutan untuk menghapus kekerasan politik, dengan tujuan membangun kerangka komunikasi politik yang bebas dari kekerasan dan adil bagi semua pihak, tanpa memandang gender. Kata kunci: kekerasan-politik, partiarki, budaya politik, perempuan, stanpoint theory

The widespread use of social media has fundamentally transformed how people communicate, collaborate, and interact, leading to significant shifts in social structure and contemporary cultural order. This study aims to analyze the role of social media in revolutionizing public service implementation in the digital era. The research uses a qualitative approach, utilizing Google Collab and Nvivo as analytical tools. Key findings reveal that internet usage is dominated by adolescents and adults, which accelerates the adoption of public services through social media, primarily due to the high level of technological literacy among users. The results of this study contribute to the literature by highlighting the role of social media as an effective tool to overcome the limitations of conventional communication in public services. The practical implications of this study indicate the potential for improving public service standards at the international level through the optimization of social media to reach the community more broadly and efficiently. Keywords: social media, e-government, e-governance, innovation division, web 2.0 Abstrak Penggunaan media sosial yang luas telah secara mendasar mengubah cara orang berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinteraksi, serta menyebabkan pergeseran signifikan dalam struktur sosial dan tatanan budaya kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam merevolusi implementasi pelayanan publik di era digital. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan alat analisis Google Collab dan Nvivo. Temuan utama menunjukkan bahwa penggunaan internet didominasi oleh remaja dan orang dewasa, yang mempercepat adopsi layanan publik melalui media sosial, terutama karena tingginya tingkat literasi teknologi di kalangan pengguna. Hasil penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menekankan peran media sosial sebagai alat efektif untuk mengatasi keterbatasan komunikasi konvensional dalam pelayanan publik. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan potensi peningkatan standar pelayanan publik di tingkat internasional melalui optimalisasi media sosial untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efisien. Kata Kunci: media sosial, e-government, e-governance, divisi inovasi, web 2.0