Amid accusations of al-Māwardī’s theological alignment with the Muʿtazilite and criticisms that his interpretation of the jināyah (criminal law) verses contradicts human values, this study highlights the anthropocentric nature of his exegetical approach. By analyzing his commentary on jināyah verses, it demonstrates how he employs the tafsīr bi al-ma’thūr (tradition-based) method—relying on the hadith and accounts from the Prophet’s companions and the tābi’īn—which characterizes his work as tafsīr jam’i al-aqwāl (an eclectic method). In presenting the perspectives of the companions and classical scholars, al-Māwardī’s commentary shares similarities with that of al-Ṭabarī (though less comprehensive), Ibn al-Jawzī’s Zād al-Masīr, and al-Ṣābūnī’s Ṣafwah al-Tafāsīr. However, it diverges significantly from al-Ṣābūnī’s other work, Rawā’i‘ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām. Furthermore, this research proves that al-Māwardī consistently applies the Shāfi‘ī method of legal deduction (istinbāṭ al-ḥukm), wherein legal rulings must fundamentally derive from the Quran, hadith, opinions of the companions, takhyīr (option), ijmā‘ (consensus), and istidlāl (inferential reasoning). Abstrak Di tengah tudingan teologi al-Māwardī yang menganut Muʿtazilah, dan metode penafsiran ayat-ayat jinayat-nya yang menurut sebagian kalangan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, artikel ini justru menyoroti metode penafsirannya yang antroposentris. Dengan menganalisis penafsirannya pada ayat-ayat jināyah melalui metode tafsir bi al-ma’thūr yang mendasarkan pada hadis dan riwayat para sahabat dan tābi’īn, tafsir al-Māwardī bercorak tafsīr jam’i al-aqwāl (metode eklektik). Tafsir al-Māwardī memiliki kesamaan dengan tafsir al-Ṭabarī, (meski tidak sekomprehensif al-Ṭabarī), tafsir Ibn al-Jauzī dalam kitab Zād al-Masīr, dan tafsir al-Ṣābūnī dalam kitab Ṣafwah al-Tafsīr yang juga menghadirkan pendapat-pendapat sahabat dan ulama. Akan tetapi, tafsir ini berbeda dengan kitab al-Ṣābūnī dalam Rawāi’ al-Bāyān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām. Penelitian ini juga membuktikan bahwa metode istīnbāṭ hukum yang digunakan al-Māwardī dalam penafsirannya secara konsisten menggunakan metode istinbāṭ al-ḥukm al-Shāfi’ī, yaitu penetapan suatu hukum didasarkan pada dalīl Al-Qur’an, Hadis, pendapat sahabat, takhyīr, ijmā’, dan istidlāl.
This study examines the Niniak Mamak tradition as a customary institution with authority over decision-making and dispute resolution within the Acehnese Jamee community. It explores how the matrilineal Niniak Mamak institution has persisted despite the dominance of a patrilineal social structure and the modern legal system in Aceh. The study analyzes the roles and authority of Niniak Mamak in adjudicating customary legal disputes. Data were collected through field observations and in-depth interviews with Niniak Mamak involved in dispute resolution. The findings show that dispute settlement follows several stages: complaint submission by aggrieved parties, fact-finding investigations, customary deliberation among stakeholders, imposition of sanctions such as fines or community service, and reconciliation through a customary ceremony known as duduak sapapan sapambatang di tangah umah. This process involves Niniak Mamak from both parties to restore social relations and encourage mutual forgiveness between offenders and victims. The decisions produced become binding customary legal norms guiding future dispute resolution. The study concludes that the Niniak Mamak institution remains relevant as a customary dispute resolution mechanism. It continues to function effectively in promoting restorative justice, social harmony, and community-based reconciliation within a changing legal and social context in Aceh. Abstrak Penelitian ini mengkaji tradisi Niniak Mamak sebagai pemimpin adat yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan adat, termasuk penyelesaian sengketa hukum pada masyarakat Suku Jamee Aceh. Fokus penelitian adalah bagaimana sistem matrilineal yang melekat pada lembaga Niniak Mamak tetap bertahan dan menjalankan fungsi adat di tengah dominasi sistem patrilineal serta perkembangan sistem hukum modern di Aceh. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran dan kewenangan Niniak Mamak dalam memutus dan menyelesaikan sengketa hukum adat. Data diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan para Niniak Mamak yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengaduan oleh pihak yang dirugikan, penyelidikan untuk mengumpulkan fakta, musyawarah adat bersama pihak terkait, penetapan sanksi adat berupa denda atau kerja sosial, serta rekonsiliasi melalui upacara adat yang dikenal sebagai “duduak sapapan sapambatang ditangah umah”. Proses ini melibatkan Niniak Mamak dari kedua belah pihak guna memulihkan hubungan sosial dan mendorong saling memaafkan antara pelaku dan korban. Keputusan yang dihasilkan menjadi pedoman hukum adat yang wajib dipatuhi. Temuan ini mengimplikasikan bahwa Niniak Mamak tetap relevan dalam penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif dan rekonsiliasi sosial.
The establishment of BPI Danantara as Indonesia’s state-owned enterprise (SOE) super-holding has renewed debates over the balance between state control and market logic in managing strategic public assets. This article examines the normative foundations of SOE governance through the framework of siyāsah shar’iyyah, using a normative-conceptual approach grounded in classical and contemporary fiqh literature and constitutional analysis. The study focuses on two dimensions. First, regarding state authority, the post-reform SOE structure—comprising the State-Owned Enterprises Board (BP BUMN), BPI Danantara, and SOE Boards of Directors—corresponds to the doctrines of wilāyah ‘āmmah and wilāyah khāṣṣah, which justify delegated authority while maintaining accountability to the state. Second, regarding public interest, the principle taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah establishes public welfare as a condition of policy legitimacy. Drawing on al-Gazālī’s classification of maṣlaḥah mursalah, the analysis shows that efficiency gains at the taḥsīniyyāt level cannot justify weakening state control over interests categorized as ḍarūriyyāt. The study concludes that SOE governance must satisfy both constitutional and sharia-based legitimacy by prioritizing the collective public interest. Abstrak Pembentukan BPI Danantara sebagai superholding BUMN Indonesia telah memperbarui perdebatan mengenai keseimbangan antara kontrol negara dan logika pasar dalam pengelolaan aset publik strategis. Artikel ini mengkaji landasan normatif tata kelola BUMN melalui kerangka siyāsah shar'iyyah dengan pendekatan normatif-konseptual yang bertumpu pada literatur fikih klasik dan kontemporer serta analisis konstitusional. Kajian ini berfokus pada dua dimensi. Pertama, terkait kewenangan negara, struktur BUMN pascareformasi yang terdiri atas BP BUMN, BPI Danantara, dan Direksi BUMN sesuai dengan doktrin wilāyah ‘āmmah dan wilāyah khāṣṣah, yang memberikan dasar normatif bagi pendelegasian kewenangan dengan tetap menjaga akuntabilitas kepada negara. Kedua, terkait kepentingan publik, prinsip taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah menempatkan kemaslahatan publik sebagai dasar legitimasi kebijakan. Berdasarkan klasifikasi maṣlaḥah mursalah menurut al-Gazālī, analisis menunjukkan bahwa efisiensi pada tingkat taḥsīniyyāt tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi kontrol negara atas kepentingan yang termasuk dalam kategori ḍarūriyyāt. Studi ini menyimpulkan bahwa tata kelola BUMN harus memenuhi legitimasi konstitusional sekaligus legitimasi normatif berbasis Syariah dengan tetap memprioritaskan kepentingan publik secara kolektif.
This study analyzes normative conflicts between Aceh's Qanun Jinayat and the new Criminal Code through a legal pluralism framework. The focus centers on significant differences in criminal act formulations, juridical elements, and sanctions—particularly for khamr, adultery, and khalwat violations. Using a qualitative case study approach, this research draws on analysis of relevant legislation and in-depth interviews with Sharia Court judges and jinayat law practitioners in Aceh. The study reveals that legal pluralism in Aceh is dynamic, reflecting political tensions between central and regional authorities. Qanun Jinayat, rooted in fiqh al-jināyāt, now faces normative opposition from Article 613 of the new Criminal Code — a condition that requires systematic legal harmonization while risking the erosion of Aceh's long-held special autonomy. As an original contribution, this study proposes a "dual law enforcement" model to accommodate Aceh's religious and cultural specificities without sacrificing national legal unity. Sanctions such as caning should be replaced with rehabilitative alternatives better aligned with contemporary human rights principles. This research contributes meaningfully to the asymmetric decentralization discourse and to the understanding of the complex socio-political implications within special autonomous regions. Abstrak Penelitian ini menganalisis konflik normatif antara Qanun Jinayat Aceh dan KUHP baru melalui kerangka teoritis pluralisme hukum. Fokus kajian tertuju pada perbedaan signifikan dalam rumusan tindak pidana, unsur-unsur yuridis, dan jenis sanksi, khususnya untuk pelanggaran khamr, zina, dan khalwat. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini didukung analisis peraturan perundang-undangan relevan serta wawancara mendalam dengan hakim Mahkamah Syar'iyah dan praktisi hukum jinayat di Aceh. Studi ini mengungkapkan bahwa pluralisme hukum di Aceh bersifat dinamis, mencerminkan tarik-ulur politik antara pusat dan daerah. Qanun Jinayat yang berakar pada fikih jinayat kini menghadapi pertentangan normatif dari Pasal 613 KUHP baru — kondisi yang menuntut harmonisasi hukum sistematis sekaligus berpotensi mengikis otonomi khusus Aceh. Sebagai kontribusi orisinal, penelitian ini menawarkan model "penegakan hukum jalur ganda" untuk mengakomodasi kekhususan agama dan budaya Aceh tanpa mengorbankan persatuan dan kepastian hukum nasional. Sanksi cambuk direkomendasikan untuk dimodifikasi menjadi alternatif sanksi rehabilitatif yang lebih selaras dengan prinsip hak asasi manusia kontemporer. Penelitian ini berkontribusi penting bagi wacana desentralisasi asimetris dan pemahaman implikasi sosial-politik dalam harmonisasi hukum di daerah otonom khusus.
The Bugis community in Wajo has a distinct inheritance law that differs from those of other regions in Indonesia. In lieu of applying the law precisely as it is specified in Islamic fiqh, they adapt it to reflect the dominant local culture. The objective of this research is to elucidate the conflict between the Islamic fiqh-based inheritance law and the indigenous customs of the Bugis community residing in Wajo, South Sulawesi. By examining manuscript evaluations and oral traditions prevalent in the local community, this research uncovers the nature of contestation over inheritance distribution, as well as the factors and consequences that contribute to it. In the practice of inheritance division, the Bugis community in Wajo prioritizes the benefits of cohabitation to reduce disputes arising from asset division, according to this study's findings. Gender equality is of significant importance to them, and they regard mutual agreement as the standard by which they seek to reconcile legitimate interests and ensure an equitable distribution of inheritance. Abstrak Masyarakat Bugis di Wajo memiliki hukum waris yang berbeda dengan hukum waris di wilayah lain di Indonesia. Mereka tidak menggunakan hukum yang diterapkan dalam fikih secara an-sich, melainkan dimodifikasi dengan budaya lokal yang berlaku. Artikel ini mengungkap kontestasi yang terjadi antara hukum warisan yang dituangkan dalam fikih dengan budaya lokal yang dianut masyarakat Bugis di Wajo, Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini bersumber dari manuskrip dan tradisi lisan yang digunakan dan berlaku dalam masyarakat setempat. Penelitian ini mengungkap wujud dari kontestasi yang terjadi dalam pembagian harta warisan, faktor, dan implikasi dari kontestasi tersebut. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik pembagian warisan masyarakat Bugis di Wajo memprioritaskan kemashalahatan hidup bersama sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi akibat pembagian harta warisan ini. Bagi mereka, kesetaraan gender menjadi perhatian khusus dan kesepakatan bersama menjadi tolak ukur untuk mencari solusi kemashlahatan dan keadilan dalam berbagi harta warisan.
