This article examines whether Shiʻism is represented in transliterated aljamiado-Morisco literature in Islamic Spain. It adopts the position that sectarian elements may be identified through careful textual analysis without presupposing institutional Shiʻi structures. The study comparatively analyzes selected manuscripts, including Ms. 565 (University of Bologna) and Ms. 5337 (National Library of Madrid), and distinguishes between explicit and implicit Shiʻi elements. These materials are considered alongside narratives included in the Jang-Nāmeh, one of numerous works that followed Ferdowsī’s Shahnameh, a major work of Persian epic literature. In the Jang-Nāmeh, ʻAlī ibn Abī Ṭālib appears as an epic-religious figure, while the other three caliphs are absent or presented only briefly. The findings indicate the presence of narrative, doctrinal, and commemorative features, especially those concerning ʻAlī’s prominent position and the Twelve Imāms, which suggest the circulation of Shiʻi-inflected memories within a predominantly Sunni environment.[Artikel ini mengkaji apakah Syiah direpresentasikan dalam literatur Aljamiado-Morisco yang ditransliterasikan di Spanyol Islam. Artikel ini berangkat dari pandangan bahwa unsur-unsur sektarian dapat diidentifikasi melalui analisis tekstual yang cermat tanpa mengandaikan keberadaan struktur kelembagaan Syiah. Penelitian ini secara komparatif menganalisis beberapa manuskrip terpilih, termasuk Ms. 565 (Universitas Bologna) dan Ms. 5337 (Perpustakaan Nasional Madrid), serta membedakan antara unsur-unsur Syiah yang eksplisit dan implisit. Bahan-bahan tersebut dikaji bersama narasi-narasi yang terdapat dalam Jang-Nāmeh, salah satu dari sejumlah karya yang mengikuti tradisi Shahnameh karya Ferdowsī, sebuah karya utama dalam sastra epik Persia. Dalam Jang-Nāmeh, ʻAlī ibn Abī Ṭālib tampil sebagai figur epik-religius, sementara tiga khalifah lainnya tidak muncul atau hanya ditampilkan secara singkat. Temuan penelitian menunjukkan adanya unsur-unsur naratif dan doktrinal, terutama yang berkaitan dengan kedudukan penting ʻAlī dan Dua Belas Imam, yang mengindikasikan sirkulasi ingatan yang dipengaruhi oleh tradisi Syiah dalam lingkungan yang didominasi oleh Sunni.]
This article examines how Isrāʼīliyyāt in Muqātil b. Sulaymān’s tafsīr shaped the historiography of early Sunni exegesis, raising the question of whether Muqātil should be read as an isolated source or as a transmission node linking the earliest exegetical tradition to later works. The study situates Muqātil within a network of reports that involves first- and second-generation transmitters such as Ibn ʻAbbās (d. 68/687), Mujāhid (d. 104/722), Qatādah (d. 117/735), and al-Suddī (d. 127/745), as well as the exegetical traditions of Transoxanian/Hanafi-Māturīdī, Nīshāpūrī, and Andalusian scholarship. The article argues that Muqātil was not merely a transmitter of Isrāʼīliyyāt narratives, but also a tafsīr master who selected, recontextualized, and preserved early material for later Sunni tafsīr. The findings further show that reception on Muqātil’s work was selective, layered, and expansive both historically and geographically. Early tafsīr historiography is therefore better understood as a dynamic transmission network rather than a model centered solely on al-Ṭabarī (d. 310/923).[Artikel ini meneliti bagaimana Isrāʼīliyyāt dalam tafsir Muqātil b. Sulaymān berperan dalam historiografi tafsir Sunni awal, dengan fokus pada pertanyaan apakah Muqātil harus dibaca sebagai sumber terisolasi atau sebagai simpul transmisi yang menghubungkan generasi awal dengan tradisi sesudahnya. Artikel ini menempatkan Muqātil dalam jaringan riwayat yang juga melibatkan para perawi generasi pertama dan kedua, seperti Ibn ʻAbbās (d. 68/687), Mujāhid (d. 104/722), Qatādah (d. 117/735), and al-Suddī (d. 127/745), serta tradisi penafsiran Transoxanian/Hanafī-Māturīdī, Nīshāpūrī, dan Andalusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Muqātil bukan sekadar perawi narasi Isrāʼīliyyāt, melainkan pakar tafsir yang menyeleksi, merekontekstualisasi, dan mewariskan materi tafsir awal untuk tafsir Sunni selanjutnya. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa resepsi terhadap Muqātil bersifat selektif, berlapis, dan berkembang secara historis dan geografis. Historiografi tafsir awal, dengan demikian, lebih tepat dipahami sebagai jaringan transmisi yang dinamis, bukan sebagai model yang hanya berpusat pada al-Ṭabarī (d. 310/923).]
Although no manuscript of al-Suyūṭī’s (d. 911/1505) unfinished Majmaʻ al-Baḥrayn wa Maṭlaʻ al-Badrayn is currently known to survive, al-Suyūṭī himself identifies it as a major project intended to bring together the transmitted and rational dimensions of Qurʼānic interpretation. The article reconstructs a hypothetical version of the work by critically synthesizing material from al-Suyūṭī’s tafsīr writings, including al-Iklīl, Muʻtarak al-Aqrān, Tanāsuq Al-Durar, and al-Durr al-Manthūr, following the author’s methodological rules as explicated in al-Itqān. Situating itself within established practices of historical textual reconstruction of Islamic texts, this article argues further that such reconstruction is possible if undertaken with careful creativity, allowing verifiable textual evidence to be distinguished from scholarly inference.[Meskipun hingga kini tidak diketahui adanya manuskrip Majmaʻ al-Baḥrayn wa Maṭlaʻ al-Badrayn karya al-Suyūṭī (w. 911/1505) yang belum selesai tersebut, al-Suyūṭī sendiri menyebutnya sebagai sebuah proyek besar yang dimaksudkan untuk mempertemukan dimensi riwayat dan rasional dalam penafsiran Al-Qur’an. Artikel ini merekonstruksi versi hipotetis dari karya tersebut dengan menyintesiskan secara kritis materi dari berbagai karya tafsir al-Suyūṭī, termasuk al-Iklīl, Muʻtarak al-Aqrān, Tanāsuq al-Durar, dan al-Durr al-Manthūr, dengan mengikuti kaidah-kaidah metodologis yang dijelaskan oleh penulis dalam al-Itqān. Dengan menempatkan kajian ini dalam praktik-praktik yang telah mapan dalam rekonstruksi tekstual historis atas teks-teks Islam, artikel ini lebih lanjut berargumen bahwa rekonstruksi semacam itu dimungkinkan jika dilakukan dengan kreativitas yang hati-hati, sehingga bukti tekstual yang dapat diverifikasi dapat dibedakan dari inferensi ilmiah.]
This study examines a forgotten yet crucial aspect of the history of literacy in Indonesia by focusing on Taman Poestaka, a publishing arm of Muhammadiyah, founded in 1920. Drawing on Soeara Moehammadijah, a magazine published between 1921 and 1939, this article argues that Muhammadiyah regarded literacy as essential to advancing native population under colonial rule. The institution embraced modernity through the printing press, which enabled ideas to circulate more rapidly, widely, and efficiently through the publication of magazines, newspapers, brochures, books, and other printed materials. It disseminated Islamic teachings and public knowledge, both in the form of original publications and translated works, to the native people of the Dutch East Indies in more efficient and far-reaching ways, thereby contributing to the emergence of educated and modern-minded native Muslims. It also became a center for the creation of new knowledge and the development of native writers. In addition, it functioned as a public space where people exchanged ideas through a shared language, Indonesian, thereby nurturing a sense of cohesion, solidarity, and nationhood. This study demonstrates that Taman Poestaka played a significant role in fostering a culture of literacy within Muhammadiyah and in transforming Indonesian society into a more knowledgeable community at a time when the Dutch colonial government neglected native advancement and literacy remained low.[Studi ini mengkaji salah satu aspek yang terlupakan namun krusial dalam sejarah literasi di Indonesia, dengan berfokus pada Taman Poestaka, sebuah penerbitan milik organisasi Muhammadiyah, yang didirikan pada 1920. Dengan menelaah majalah Soeara Moehammadijah yang terbit antara tahun 1921 dan 1939, artikel ini berargumen bahwa Muhammadiyah memandang literasi sebagai sarana yang esensial untuk memajukan masyarakat pribumi yang tertindas di bawah pemerintahan kolonial. Lembaga ini mengadopsi modernitas melalui pemanfaatan mesin cetak, yang memungkinkan penyebaran gagasan secara lebih cepat, luas, dan terjangkau melalui penerbitan majalah, surat kabar, brosur, buku, serta berbagai bahan bacaan cetak lainnya. Taman Poestaka menyebarluaskan ajaran Islam dan pengetahuan umum, baik melalui karya asli maupun karya terjemahan, kepada masyarakat pribumi di Hindia Belanda, sehingga mendorong lahirnya kaum Muslim yang terdidik dan berpikiran modern. Lembaga ini juga menjadi pusat lahirnya pengetahuan baru serta pengembangan para penulis pribumi. Selain itu, Taman Poestaka berfungsi sebagai ruang publik tempat masyarakat bertukar gagasan dengan menggunakan bahasa bersama, yaitu bahasa Indonesia, yang pada gilirannya menumbuhkan rasa kohesi, solidaritas, dan kebangsaan. Studi ini menunjukkan bahwa Taman Poestaka memainkan peran penting dalam menumbuhkan budaya literasi di lingkungan Muhammadiyah serta mentransformasikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih berpengetahuan pada masa ketika pemerintah kolonial Belanda mengabaikan kemajuan masyarakat pribumi dan tingkat literasi masih rendah.]
This article examines the complex entanglements between state security forces and Islamic non-state actors in the dynamics of security and insecurity in post-conflict Poso, Indonesia. Drawing on and expanding the notion of “security blurs” proposed by Diphoorn and Grassiani, we investigate how Islamic religious discourses, authorities, and practices are inextricably woven into the fabric of security governance in this post-conflict context. The article reveals that policing against religious terrorism in Poso fundamentally involves engagements and collaborations with diverse Islamic non-state security actors, ranging from former jihadist combatants and ex-convicted terrorists to local Islamic religious leaders and community networks. This study argues that the entanglement of Islamic religious actors with state security forces simultaneously produces both security and insecurity. This form of “religious policing”—shaped significantly by Islamic norms, discourses, and actors—challenges the prevailing assumption in modern policing scholarship that security governance must necessarily be secular and impartial.[Artikel ini mengkaji keterkaitan kompleks antara aparat keamanan negara dan aktor-aktor Islam non-negara dalam dinamika keamanan dan ketidakamanan di Poso, Indonesia, pasca-konflik. Dengan mengacu pada sekaligus mengembangkan konsep “security blurs” yang dikemukakan oleh Diphoorn dan Grassiani, kami menyelidiki bagaimana wacana, otoritas, dan praktik keagamaan Islam terjalin erat dalam struktur tata kelola keamanan dalam konteks pasca-konflik ini. Artikel ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum terhadap terorisme bermotif agama di Poso pada dasarnya melibatkan interaksi dan kolaborasi dengan berbagai aktor keamanan non-negara Islam, mulai dari mantan kombatan jihad, mantan terpidana teroris, hingga pemimpin agama Islam lokal dan jaringan masyarakat. Studi ini berpendapat bahwa keterkaitan antara aktor-aktor agama Islam dengan pasukan keamanan negara secara bersamaan menghasilkan keamanan dan ketidakamanan. Bentuk religious policing (penegakan hukum berbasis agama) yang secara signifikan dibentuk oleh norma, wacana, dan aktor Islam ini menantang asumsi yang berlaku dalam kajian penegakan hukum modern bahwa tata kelola keamanan harus bersifat sekuler dan imparsial.]
