
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi proses Implementasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu melalui penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Wirausaha di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisa dokumen. Wawancara dilakukan kepada Kepala Satuan Pelaksana PKT, SKPD Pendamping PKT Bidang Perindustrian, dan SKPD Pendamping PKT Bidang UKM Kecamatan Duren Sawit. Implementasi PKT di Kecamatan Duren Sawit pada penelitian ini menggunakan analisa berdasar teori dari George Edward III, yang pada hasilnya mengatakan bahwa faktor yang terlibat untuk melihat kinerja implementor yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi menjadi terlihat bagaimana dari setiap tahapan proses program mulai dari Pendaftaran hingga Permodalan melibatkan keempat faktor dari teori tersebut, sehingga mewujudkan apa yang dituju dalam dasar program ini yang mengatakan terwujudnya iklim kolaboratif antar pemerintah, dunia wirausaha, dan masyarakat sehingga nanti pada kurun waktu program ini jalankan dapat menciptakan target makro minimal 200.000 wirausaha baru dari hasil binaan di seluruh kecamatan yang berada di DKI Jakarta
Peneliti mengkaji mengenai Dinamika Konflik Agraria BPN dan PT. KAI, Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan Masyarakat Kebonharjo. Konflik ini mempunyai eksistensi yang begitu besar di tingkat nasional karena pada saat konflik ini terjadi, Kementrian Negara pun ikut turut ambil dalam penyelesaian masalah. Luas tanah yang diperebutkan juga menjadi salah satu dasar pengambilan judul penelitian ini. Lamanya proses penyelesaian sengketa menjadi salah satu hal yang menarik sebenarnya bagaimana proses yang terjadi di dalamnya dari awal timbulnya konflik hingga resolusi dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penulis ingin menggambarkan keadaan yang sebenarnya kemudian melakukan analisis secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui secara detail mengenai konflik yang terjadi di daerah Kebonharjo, Kota Semarang ini. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Kebonharjo pada saat perkumpulan forum pemuda dan bercengkerama di angkringan agar mendapat informasi yang lebih detail, selain itu juga data diperoleh dari Pengadilan Negeri Semarang melalui penyimpulan laporan perkara yang masuk serta melalui dokumen pendukung yang diperoleh dari jurnal dan internet. Penelitian ini menghasilkan sebuah temuan berupa pembatalan sertifikat yang dilakukan oleh BPN dikarenakan memang hasil siding berpihak ke perusahaan PT. KAI. Di samping hasil tersebut karena juga adanya momentum politik yang dulu dimanfaatkan disaat terdapat dinamika pemilihan umum Walikota, sehingga kebijakan Pemerintah Daerah yang berwenang dan berkuasa pada zaman dahulu adalah menerbitkan surat bagi Masyarakat Kebonharjo karena menganggap tanah tersebut sebagai tanah partikuler dan berubah menjadi tanah negara yang bisa ditempati Warga Negara Indonesia sesuai keputusan Presiden dan Kebijakan daerah. Konflik ini berakhir dengan diberikannya kompensasi dari PT. KAI sesuai NJOP yang berlaku, yang diusahakan sejak awal oleh Pemerintah Kota Semarang. Penggusuran juga melalui proses yang resmi dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku dibuktikan dengan surat izin penggusuran oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karena demikian apa yang menjadi penelitian dari peneliti, diyakini masih banyak kekurangan yang terjadi. Saran, kritik serta masukkan sangat diperlukan dalam penelitian ini terutama lebih mendalami secara detail momentum politik yang sedang terjadi pasa saat itu dan dinamika politik yang harus didalami lebih mendalam karena faktor yang mempengaruhi konflik itu terjadi tidak dapat terlepas dari konstelasi politik yang ada dan direncanakan
The presence of the internet and social media has a huge impact on people's attitudes and behavior. Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) is an example of how the harmony of community activities (real and virtual) is tested when faced with cases of violence that occur around them. This research explicitly aims to look at digital activism carried out by the Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) based on agenda setting theory. Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) as a social media group that has been established in various social activities replaces the role of mass media in raising the issue to the pu blic. Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) has successfully used social media as a starting point for a movement to help victims of violence so that it is able to influence government policy in viewing the case. Through McCombs and Shaw's agenda setting theory, this research reveals how digital activism can transform into the real world and its implications for solving the cases it handles. The results of this study indicate that the Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) has a major role in solving one of the cases of violence involving domestic workers. Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) became the accelerator for the resolution of the case by taking the initiative to accumulate social support from netizens through social media. This social support is then transformed into the real world in the form of providing legal assistance by the Team Media Informasi Kota Semarang (MIK Semar) to the victims.
Menjadi salah satu pusat aktivitas industri di Jawa Tengah membuat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Semarang cukup tinggi. Penyerapan tenaga kerja yang meningkat membuat kebutuhan akan hunian juga bertambah. Tenaga kerja seperti buruh memerlukan hunian sewa yang layak dan juga terjangkau di sekitar kawasan industri. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengembang bersama-sama mewujudkan kebutuhan akan hunian kepada buruh dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui Program Satu Juta Rumah. Rusunawa Ungaran merupakan hasil dari program Satu Juta Rumah yang dibangun di Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Buruh memiliki keinginan dan pertimbangan sendiri untuk memilih hunian yang cocok dengan kebutuhannya, oleh karena itu penelitian ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi preferensi buruh industri untuk tinggal di Rusunawa Ungaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh apa saja yang mempengaruhi buruh industri untuk memilih Rusunawa Ungaran sebagai tempat tinggalnya dengan meneliti karakteristik buruh industri dan meneliti pengaruh variabel tarif sewa, aksesibilitas, fasilitas hunian, atribut bangunan dan interaksi sosial. Teknik pengambilan sample menggunakan teknik purposive sampling dan dianalisa dengan metode statistik deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa variabel atribut bangunan, variabel aksesibilitas dan variabel interaksi sosial memiliki nilai variabel positif yang berpengaruh signifikan terhadap preferensi buruh industri dalam memilih Rusunawa Ungaran sebagai tempat tinggal
Penelitian ini merupakan wujud rasa ingin tahu penulis tentang Pusat Informasi Publik Kota Semarang. Rentang penelitian pada tahun 2018-2020. Dengan rumusan masalah tentang bagaimana pengamatan penulis tentang keterbukaan informasi publik di PIP beserta hasil pengamatan tentang 3 in 1 yang dilaksanakan berbasis website. Menggunakan metode penetilitan kualitatif deskriptif untuk menganalisa gap antara gambaran ideal pada UU No. 14 Tahun 2008 dengan kenyataan pelaksaanaan di PIP. PIP berlokasi di Kota Semarang yang dalam pelaksanaannya dinaungi dibawah Diskominfo Kota Semarang Seksi Pelayanan Informasi Publik. Hasil penelitian dan pengamatan penulis bahwa keterbukaan informasi publik yang dilakukan di PIP belum berjalan ideal bercermin kepada pengalaman penulis yang dituliskan pada penelitian ini. Ketidak idealan itu dikarenakan pihak PIP sendiri belum bisa memberikan informasi yang dibutuhkan secara maksimal yang diminta untuk kepentingan penulisan di peneltian ini. Namun dilain pihak penulis mengapresiasi kinerja untuk website PIP. Didalam website tersebut sudah mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan awal penelitian. Klaim inovasi dari pihak PIP kurang valid karena sebuah website adalah kewajiban untuk mewujudkan transparansi sesuai good governance. Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih adanya krtidak idealan yang terjadi dalam tubuh PIP sehingga saran yang harus dilakukan adalah pemerintah dapat mengembangkan pengelolaan PIP kearah yang lebih baik.