This article analyzes dissenting opinions in Constitutional Court Decisions Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024 and Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 from the perspective of judicial heroism. It examines the extent to which the opinions of Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, and Arief Hidayat contain elements of judicial courage in protecting electoral integrity and constitutional democracy. This normative legal research uses conceptual, statutory, and case approaches. The findings identify elements of judicial heroism in linking the legitimacy of electoral results to democratic process integrity and protecting free and fair elections. However, the arguments face doctrinal limitations concerning causal links between violations and results, standards of proof, proportionality of remedies, and the potential expansion of the Court’s authority. The dissenting opinions in the 2024 presidential election dispute are therefore better understood as judicial arguments containing elements of judicial heroism rather than absolute forms of judicial heroism.
Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, batas intervensi pengadilan dalam pelaksanaannya di Indonesia belum diatur secara tegas. Artikel ini mengkaji standar konstitusional kepastian hukum dalam pembatalan, pengakuan, eksekuatur, dan pelaksanaan putusan arbitrase serta merumuskan model pembaruan yang mempertahankan fungsi pendukung pengadilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan terbatas untuk menganalisis enam putusan Mahkamah Konstitusi (Nomor 15/PUU-XII/2014, 26/PUU-XV/2017, 93/PUU-X/2012, 4/PUUXXII/2024, 100/PUU-XXII/2024, dan 131/PUU-XXII/2024) sebagai satu rangkaian yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan model intervensi pengadilan terbatas berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menempatkan pengadilan sebagai penjamin proses hukum yang adil dan pelaksanaan putusan tanpa memeriksa kembali pokok sengketa. Kerangka konstitusional tersebut menjadi dasar reformulasi yang mencakup pembatasan ketertiban umum sebagai alasan penolakan pelaksanaan putusan, pemisahan rezim arbitrase domestik dan internasional, penyederhanaan pendaftaran dan eksekuatur, serta penguatan otonomi kelembagaan arbitrase tanpa mengalihkan kewenangan negara untuk melakukan eksekusi paksa.
Although the Constitutional Court decision is final and binding, the Court has revised its constitutional interpretation in several judicial reviews of the Election Law, including Decision 116/PUU-XXI/2023 on the parliamentary threshold. In previous rulings, the Court treated the 4% threshold as an open legal policy, but in the latest, the 4% threshold applies only to the 2024 Election and is conditionally constitutional for future elections. This study examines why the Court reached this ruling and its implications for electoral reform. Drawing on electoral reform theory, doctrinal and normative analysis of Court decisions (2007-2023) and empirical indicators (the Pedersen Index, the Effective Number of Parliamentary Parties, and party vote data (2004–2024)), the study finds that judicial restraint creates uncertainty in electoral reform. The threshold setting likely reflects the interplay between the Court’s rationality of representation and political party bargaining interests. This study contributes to understanding conditional constitutionality as a strategic constitutional mechanism and to interbranch dynamics that shape electoral reform.
Pelaksanaan kewenangan quasi-peradilan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) berpotensi menimbulkan problematika konstitusional karena Pasal 117 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) belum mengatur kualifikasi hukum bagi anggota yang menjalankan fungsi adjudikatif. Artikel ini bertujuan menganalisis ketidaksesuaian antara desain rekrutmen dan karakter kewenangan adjudikatif Bawaslu serta merumuskan norma kualifikasi hukum untuk memperkuat legitimasi kewenangan quasi-peradilan. Riset ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terbatas. Hasil riset menunjukkan bahwa absennya standar kapasitas yuridis berpotensi memengaruhi konsistensi putusan, kepastian hukum, dan legitimasi penyelesaian sengketa pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Putusan Nomor 104/PUU-XXIII/2025, memperkuat kedudukan adjudikatif Bawaslu sehingga memerlukan profesionalitas hukum yang memadai. Artikel ini mengusulkan penambahan norma kualifikasi hukum dalam Pasal 117 UU Pemilu secara aditif tanpa mengubah struktur dasar rekrutmen.
Penelitian ini mengkaji tantangan hukum legalisasi ganja medis di Indonesia setelah putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan mengenai akses ganja medis bagi anak dengan cerebral palsy. Tujuannya adalah menilai pelarangan ganja medis dari perspektif hak konstitusional atas pelayanan kesehatan dan manfaat ilmu pengetahuan serta mengkaji reklasifikasi sebagai alternatif kebijakan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan teknik bola salju, kemudian dianalisis menggunakan triangulasi. Hasil penelitian menekankan perbedaan antara obat turunan ganja yang terstandardisasi dan ganja rekreasional. Legalisasi menghadapi hambatan regulasi, stigma sosial, serta keterbatasan bukti klinis domestik. Penelitian ini merekomendasikan penelitian klinis dan pertimbangan reklasifikasi sediaan ganja medis yang sesuai ke dalam Narkotika Golongan II berdasarkan bukti keamanan dan khasiat serta pengawasan ketat, guna mendukung hak atas kesehatan yang dijamin konstitusi Indonesia dan hukum internasional.
