Abstract: It is generally consented that the marginalisation of the indigenous communities of North Borneo in the economic transformation is a repercussion of the economic change under capitalism. This economic change was manifested by the changing orientation from subsistence to commercialism, the expansive penetration of money economy and the amelioration of internal development. The main objective here is to investigate the historical circumstances relating to the marginalisation of the indigenous economy in North Borneo in 1881-1941. The methodology employed is based on a historical interpretation derived from content analysis of views found in existing historical writings and selected archival documents. This research finding emphasises the importance of indigenous communities adapting to commercialism and a money economy in their economic affairs during the transition from self-sufficiency to commercialism. This led to the conclusion that the lack of such adaptation and late exposure to the money economy were the causes of the indigenous communities’ slow pace of economic progress under capitalism compared to the Chinese immigrant community. The contribution of this research includes the historical analysis that may be beneficial for policy makers to improve the economy of the existing indigenous communities. Abstrak: Secara umum disepakati bahwa marginalisasi masyarakat pribumi Borneo Utara dalam transformasi ekonomi merupakan dampak dari perubahan ekonomi di bawah kapitalisme. Perubahan ekonomi ini tampak pada pergeseran orientasi dari ekonomi subsisten ke komersialisme, meluasnya penetrasi ekonomi uang, serta meningkatnya pembangunan internal. Tujuan utama kajian ini adalah menelaah kondisi historis yang berkaitan dengan marginalisasi ekonomi pribumi di Borneo Utara pada tahun 1881–1941. Metode yang digunakan adalah interpretasi historis berdasarkan analisis isi terhadap pandangan dalam karya-karya sejarah yang ada serta dokumen arsip terpilih. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya kemampuan masyarakat pribumi beradaptasi dengan komersialisme dan ekonomi uang dalam kegiatan ekonomi mereka selama masa peralihan dari swasembada menuju komersialisme. Kajian ini menyimpulkan bahwa kurangnya adaptasi tersebut dan keterlambatan dalam mengenal ekonomi uang menjadi penyebab lambatnya kemajuan ekonomi masyarakat pribumi di bawah kapitalisme dibandingkan dengan komunitas imigran Tionghoa. Kontribusi penelitian ini berupa analisis historis yang dapat bermanfaat bagi para pembuat kebijakan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pribumi saat ini.
Abstract: The transport networks of pre-colonial Northwest Borneo, here understood as the territories of present-day Brunei, Sarawak, and Sabah, are examined in terms of their general conditions. The region had a long history of political dynamics, a thriving economy, and active commercial ventures. Drawing on archival records, travelers’ accounts, and secondary literature through a qualitative historical method, the study analyzes the nature, capacity, form, and function of the transport systems that served this trade. Two systems operated in the pre-colonial period. Waterways were the primary means of communication because of the riverine and coastal landscape, while overland transport was used mainly where water transport was limited. Differences in the shape and functionality of both systems reflected the region’s geo-environmental conditions: swamps and dense forest restricted road development, whereas rivers, ports, and the South China Sea supported inland and maritime trade. The findings provide a foundation for understanding the later evolution of modern transportation in Northwest Borneo. Abstrak: Jaringan transportasi di Borneo Barat Laut pada masa pra-kolonial, yang di sini dipahami sebagai wilayah Brunei, Sarawak, dan Sabah masa kini, dikaji berdasarkan kondisi umumnya. Kawasan ini memiliki sejarah panjang dinamika politik, ekonomi yang berkembang, dan kegiatan perdagangan yang aktif. Dengan memanfaatkan arsip, catatan perjalanan, dan literatur sekunder melalui metode sejarah kualitatif, penelitian ini menganalisis sifat, kapasitas, bentuk, dan fungsi sistem transportasi yang melayani perdagangan tersebut. Dua sistem beroperasi pada masa pra-kolonial. Jalur air menjadi sarana komunikasi utama karena lanskap sungai dan pesisir, sedangkan transportasi darat digunakan terutama di tempat yang tidak terjangkau transportasi air. Perbedaan bentuk dan fungsi kedua sistem itu mencerminkan kondisi geo-lingkungan kawasan: rawa dan hutan lebat membatasi pembangunan jalan, sementara sungai, pelabuhan, dan Laut Cina Selatan menopang perdagangan pedalaman dan maritim. Temuan ini menjadi landasan untuk memahami perkembangan transportasi modern di Borneo Barat Laut.
Abstract: Raymond Paul Westerling has become a symbol of Dutch colonial violence in South Sulawesi following Indonesia’s independence in 1945. The release of The East (De Oost) in 2021 reignited public controversy, with Westerling’s daughter, Palmyra Westerling, and Dutch organizations, including FIN and Maluku4Maluku, protesting the film’s portrayal of him. Meanwhile, the filmmakers defended their historical approach by citing primary sources. This study examines competing representations of Westerling through family accounts, historical records, veterans’ testimonies, and cinematic narratives. Using an interpretive qualitative approach informed by phenomenology and memory studies, it compares the film’s narrative and visual representations with family statements, veterans’ responses, historical documentation, and the filmmakers’ explanations. The findings reveal contrasting constructions of Westerling’s identity. Palmyra’s account emphasizes familial memories of him as a loving father and respectable individual. In contrast, the film portrays him as a charismatic military commander associated with colonial violence, drawing on historical documentation, veterans’ testimonies, and cinematic dramatization. These differences reflect distinct positions of remembrance rather than merely divergent opinions about an individual. Family memory prioritizes domestic intimacy, whereas historical and cinematic memories situate Westerling within the broader context of Dutch military violence in Indonesia. The controversy thus highlights tensions between personal memory, collective identity, historical accountability, and the ethical representation of colonial violence. Abstrak: Raymond Paul Westerling menjadi simbol kekerasan kolonial Belanda di Sulawesi Selatan setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945. Penayangan film The East (De Oost) pada 2021 memicu kontroversi, termasuk protes dari putrinya, Palmyra Westerling, serta organisasi Belanda, FIN dan Maluku4Maluku, yang menilai penggambaran tersebut tidak sesuai dengan pemahaman mereka. Sementara itu, pembuat film mempertahankan pendekatan historisnya dengan merujuk pada sumber primer. Penelitian ini mengkaji representasi Westerling yang saling bertentangan melalui ingatan keluarga, catatan sejarah, kesaksian veteran, dan narasi sinematik. Dengan pendekatan kualitatif interpretatif yang berlandaskan fenomenologi dan studi ingatan, penelitian ini membandingkan representasi naratif dan visual dalam film dengan pernyataan keluarga, tanggapan veteran, dokumentasi sejarah, serta penjelasan pembuat film. Temuan menunjukkan perbedaan konstruksi identitas Westerling. Palmyra menekankan ingatan keluarga yang menggambarkannya sebagai ayah penyayang dan pribadi terhormat. Sebaliknya, film menampilkan Westerling sebagai komandan militer karismatik yang terkait dengan kekerasan kolonial melalui dokumentasi sejarah, kesaksian veteran, dan dramatisasi sinematik. Perbedaan tersebut mencerminkan posisi ingatan yang berlainan. Ingatan keluarga berpusat pada keintiman domestik, sedangkan ingatan historis dan sinematik menempatkannya dalam konteks kekerasan militer Belanda di Indonesia. Kontroversi ini memperlihatkan ketegangan antara ingatan pribadi, identitas kolektif, pertanggungjawaban sejarah, dan tanggung jawab etis dalam merepresentasikan kekerasan kolonial.
Abstract: Sirampog black rice (Oryza sativa L.), a pigmented landrace cultivated for generations on the southern slopes of Mount Slamet in Brebes Regency, Central Java, is now grown by only five or six farmers. This study examines its historical decline and what it reveals about local food security. Using library research, colonial archives from the Delpher digital collection, and field data from 40 purposively selected respondents collected between July and October 2025, the study reconstructs the transition from diverse, ritually embedded rice cultivation to the standardized white-rice system established during the Green Revolution. Archival evidence shows that black rice was known, traded, chemically analyzed, and used in rituals across the Indonesian archipelago since at least the 1840s, although colonial authorities consistently treated it as a marginal crop. Because Sirampog was officially registered as a variety only in 2020, these records represent the history of black rice as a broader type rather than the specific landrace. Field findings identify long growing periods, unstable prices, limited market access, and consumer preference for white rice as the main causes of its decline. Nevertheless, its high anthocyanin content, dietary fiber, drought tolerance, and cultural significance demonstrate its value within a food sovereignty perspective, highlighting landrace conservation as a foundation for resilient and diverse local food systems. Abstrak: Beras hitam Sirampog (Oryza sativa L.), varietas lokal berpigmen yang dibudidayakan secara turun-temurun di lereng selatan Gunung Slamet, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kini hanya ditanam oleh lima atau enam petani. Penelitian ini mengkaji sejarah penyusutannya serta maknanya bagi ketahanan pangan lokal. Penelitian menggunakan studi pustaka, arsip kolonial dari koleksi digital Delpher, dan data lapangan dari 40 responden yang dipilih secara purposif pada Juli–Oktober 2025. Hasil penelitian merekonstruksi perubahan dari budaya padi yang beragam, berakar pada ritual, dan dikelola komunitas menuju sistem beras putih yang terstandar sejak Revolusi Hijau. Bukti arsip menunjukkan bahwa beras hitam telah dikenal, diperdagangkan, dianalisis secara kimiawi, dan digunakan dalam berbagai ritual di Nusantara sejak sedikitnya dekade 1840-an, tetapi tetap diposisikan sebagai komoditas marginal oleh pemerintah kolonial. Karena Sirampog baru terdaftar sebagai varietas pada 2020, arsip tersebut merepresentasikan sejarah beras hitam sebagai tipe yang lebih luas. Temuan lapangan menunjukkan bahwa masa tanam yang panjang, harga yang tidak stabil, keterbatasan akses pasar, dan preferensi terhadap beras putih menjadi penyebab utama penyusutannya. Meskipun demikian, kandungan antosianin, serat pangan, toleransi terhadap kekeringan, dan nilai budayanya menunjukkan pentingnya pelestarian varietas lokal sebagai fondasi sistem pangan yang beragam, tangguh, dan berkelanjutan.
Abstract: During British colonisation, the Malays were often described as ‘lazy,’ a label frequently blamed for their perceived economic backwardness, despite the country's rapid growth. This stereotype led to the belief that the Malays made little contribution to the country's economic development. This study challenges that notion by examining the migration of Malays to Kerian, where their involvement in padi cultivation significantly contributed to the area's development as the ‘rice bowl’ of Perak and the Federated Malay States. By focusing on Kerian as a case study, this paper argues that the Malays played a pivotal role in the region’s economic growth, thus disproving the colonial-era stereotype. This research contributes to the ongoing debate on the economic contributions of the Malays during the colonial period. It provides new insights into the dynamics of Malay migration and agricultural development. Abstrak: Selama masa kolonial Inggris, orang Melayu sering digambarkan sebagai kelompok yang "malas", suatu label yang kerap dijadikan penyebab bagi anggapan keterbelakangan ekonomi mereka, meskipun negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Stereotip ini melahirkan keyakinan bahwa orang Melayu memberikan kontribusi yang kecil terhadap pembangunan ekonomi negara. Penelitian ini menantang anggapan tersebut dengan mengkaji migrasi orang Melayu ke Kerian, di mana keterlibatan mereka dalam budidaya padi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan wilayah tersebut sebagai "lumbung padi" Perak dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (Federated Malay States). Dengan menjadikan Kerian sebagai studi kasus, artikel ini berargumen bahwa orang Melayu memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut, sehingga mematahkan stereotip yang berkembang pada masa kolonial. Penelitian ini berkontribusi pada perdebatan yang terus berlangsung mengenai kontribusi ekonomi orang Melayu selama periode kolonial serta memberikan wawasan baru mengenai dinamika migrasi orang Melayu dan perkembangan pertanian.
