Analisis pengawasan kapal perikanan terhadap penanggulangan illegal fishing di perairan kabupaten kepulauan sangihe, indonesia

Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain yaitu Philipina dan juga mempunyai karakteristik wilayah perairan yang memiliki keragaman sumberdaya hayati yang bernilai ekonomis tinggi. Permasalahan yang dihadapai saat ini adalah masih maraknya kegiatan illegal fishing yang terjadi baik dilakukan oleh kapal ikan asing ataupun kapal ikan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis stakeholder prioritas dan faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis AHP (Analisis Hirarki Proses) yaitu untuk menentukan stakeholder prioritas dan faktor-faktor prioritas dalam pengawasan kapal perikanan dan meningkatkan strategi penerapan kebijakan yang tepat dalam kegiatan pengawasanillegal fishing di wilayah perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah pusat menjadi stakholder prioritas dalam pengawasan kegiatan illegal fishing di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang didukung oleh kegiatan penegakan hukum dan peran dari pemerintah daerah. Faktor-faktor penting dalam pengawasan kegiatan illegal fishing yaitu ketersediaanya sarana, prasarana pengawasan dan anggaran pengawasan serta ditunjang dengan sumber daya manusia pengawas yang terampil dan juga sosialisasi peraturan sehingga kegiatan pengawasan kapal perikanan dapat berjalan dengan optimal. Title: Analysis of Fishing Vessel Supervision on Illegal Fishing Control in the Waters of The Regency of Sangihe Islands, Indonesia The regency of Sangihe Islands belongs to an area directly bordering with the neighborhood country, the Philippines and also possesses a typical marine waters with diverse highly economic living resources. Recent problem is illegal fishing practices done by either Indonesian or foreign fishing vessels. Analyze stakeholder priorities and important factors in controlling the illegal fishing activities. The study used a Hierarchy Process Analysis to determine the priority stakeholders and the priority factors in fishery vessel supervision and develop the appropriate policy implementation strategy in illegal fishing surveillance activities in the territorial waters of Sangihe Islands Regency. Results indicated that the Central Government became the priority stakeholder in supervising the illegal fishing in the waters of Sangihe Islands regency, supported by law enforcement activities and the role of the local government. Important factors in the supervision of illegal fishing activities are availability of facilities, monitoring infrastructure and supervision budget and supported by skilled human resources supervisor and also socialization of regulation so that fishery supervision activity can run optimal.