Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Social Media Marketing terhadap Brand Awareness dengan Brand Identity sebagai variabel mediasi pada pelanggan Apotek Tamanharjo Singosari. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei terhadap pelanggan Apotek Tamanharjo yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Social Media Marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Awareness (β = 0,229; p < 0,05) dan Brand Identity (β = 0,490; p < 0,05). Brand Identity juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Brand Awareness (β = 0,415; p < 0,05). Selain itu, Brand Identity terbukti memediasi secara parsial pengaruh Social Media Marketing terhadap Brand Awareness (β = 0,203; p < 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas pemasaran melalui media sosial akan semakin optimal apabila didukung oleh identitas merek yang kuat dan konsisten sehingga mampu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek.
Perkembangan media massa dan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi, termasuk informasi mengenai pelayanan kesehatan. Dalam praktiknya, pemberitaan negatif terhadap dokter sering kali berkembang lebih cepat daripada proses klarifikasi, sehingga dapat memengaruhi reputasi, kepercayaan masyarakat, bahkan kepastian hukum bagi dokter yang sedang menjalankan tugas profesinya. Kondisi ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang mampu memberikan perlindungan hukum tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi dokter dalam menghadapi pemberitaan negatif selama memberikan pelayanan kesehatan serta merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih seimbang. Penelitian menggunakan metode socio-legal dengan memadukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang tersedia belum berjalan secara optimal karena masih terdapat ketidakharmonisan pengaturan dan belum adanya mekanisme yang efektif dalam menangani pemberitaan yang merugikan dokter. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi perlindungan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan profesi dokter, kebebasan pers, dan hak masyarakat atas informasi yang benar, akurat, dan bertanggung jawab.
Penelitian ini menganalisis kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari perspektif keadilan, negara kesejahteraan, dan implementasi kebijakan publik. Menggunakan metode yuridis normatif, penelitian mengkaji kesesuaian kebijakan dengan asas keadilan dan ekuitas. Hasil penelitian menunjukkan secara filosofis kebijakan KRIS sejalan dengan amanat konstitusi. Namun dalam praktiknya, implementasi terkendala kekaburan norma, ketiadaan sanksi tegas, dan minimnya dukungan finansial bagi rumah sakit kurang mampu untuk memenuhi 12 kriteria fasilitas standar. Penelitian menyimpulkan bahwa evaluasi menyeluruh, pengawasan, dan insentif fiskal dari pemerintah pusat dan daerah sangat krusial. Selain itu, peningkatan literasi hukum diperlukan agar pasien menjadi konsumen cerdas yang mampu menuntut hak pelayanan kesehatan bermutu.
Penelitian ini menganalisis pengaruh variasi flowrate udara terhadap karakteristik co-gasifikasi limbah daun dan ranting bambu menggunakan gasifier tipe updraft dengan katalis karbon aktif dan zeolit. Pengujian dilakukan secara eksperimental dengan massa biomassa 1 kg untuk setiap percobaan pada lima rasio daun-ranting, yaitu 700-300, 600-400, 500-500, 400-600, dan 300-700 g. Flowrate udara ditetapkan sebesar 2; 3,5; dan 5 m/s, sedangkan karbon aktif dan zeolit masing-masing 200 g. Parameter penelitian meliputi distribusi temperatur, konsentrasi H₂, CH₄, CO, dan CO₂, serta karakteristik nyala api. Flowrate 2 m/s menghasilkan temperatur lokal tertinggi sekitar 850-870 °C, tetapi pola panas dan pembentukan gas lebih berfluktuasi. Flowrate 3,5 m/s memberikan proses yang relatif stabil dan menghasilkan nyala terkuat pada rasio 600 g daun-400 g ranting. Flowrate 5 m/s mempercepat pemanasan dan menghasilkan komposisi rata-rata gas mampu bakar terbaik pada rasio 700 g daun-300 g ranting, dengan H₂ 2.108,75 ppm, CH₄ 51.996,51 ppm, dan CO 1.700,85 ppm. Hasil menunjukkan bahwa kondisi optimum bergantung pada sasaran proses: kestabilan lebih baik pada 3,5 m/s, sedangkan produksi gas mampu bakar lebih didukung pada 5 m/s.
Clinical pathways are essential instruments for ensuring the quality of medical services, patient safety, and legal protection for healthcare workers. However, their implementation continues to face various challenges in healthcare facilities, including in the Obstetrics Ward of Abepura Regional General Hospital (RSUD Abepura). This study aims to analyze the legal implications of non-compliance with clinical pathways and identify the factors that hinder healthcare workers in their implementation. This research employs an empirical legal method using a normative–empirical approach through questionnaires, observations, and document reviews. The results show that most healthcare workers have a strong understanding of the legal obligations related to clinical pathway implementation, with 95% of respondents acknowledging the legal risks associated with failing to follow established standards. Nevertheless, several discrepancies in practice were found, such as performing episiotomy without indication, incomplete clinical pathway documentation, and a lack of integration between manual clinical pathways and electronic medical records. The main barriers identified include high workload, insufficient training, limited facilities, and weak coordination among healthcare personnel. The discussion reveals a gap between legal awareness and operational application. In conclusion, the implementation of clinical pathways is not yet optimal and requires managerial strengthening, enhanced training, improved facilities, and integrated information systems to support compliance and minimize legal risks.
