Penelitian ini menjelaskan tentang dinamika kebijakan pengalihan Eks PNPM menjadi Badan Usaha Milik Desa bersama (BUM Desa bersama). Pengalihan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa tersebut. Penelitian ini dilakukan di Eks PNPM Kecamatan Sungai Tarab. Tujuan Penelitian ini mengkaji proses transformasi yang dihadapi oleh UPK DAPM Lenggogeni yang merupakan Eks PNPM dalam bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) bersama. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Wawancara dilakukan dengan Ketua DAPM Lenggogeni Kecamatan Sungai Tarab, Sekretaris Nagari, Camat Sungai Tarab dan Kabid Pemberdayaan Masyarakat PMD-PPKB Tanah Datar. Hasil yang didapatkan adalah bahwa melihat aspek implementasi kebijakan oleh Edward III berupa komunikasi yang tidak lancar antara pengelola eks PNPM dengan dinas PMD PPKB karena penolakan yang tegas dari pihak pengelola menjadi dinamika tersendiri. Kemudian untuk aspek sumber daya manusia terdapat kekurangan personil dari dinas, begitu juga sumber daya finansial yang mesti diambil dari aset dana pengelola Eks PNPM, sehingga menyulitkan dinas PMD PPKB untuk melakukan tahapan transformasi. Disposisi dari dinas cukup jelas meskipun beberapa petunjuk SOP belum disediakan, begitu juga aspek fragmentasi yang belum dibangun antar lembaga desa. Hal ini menyulitkan pembentukan struktur organisasi yang mapan sebagai hasil dari implementasi transformasi Eks PNPM menjadi BUM Desa bersama. Dari empat tahapan transformasi belum satu pun yang dilakukan, sehingga dikhawatirkan dalam rentang waktu lebih kurang dua bulan tersisa kebijakan ini tidak bisa diimplementasikan di Kecamatan Sungai Tarab

This study explains the dynamics of the policy of transferring former PNPM into Village-Owned Enterprises (Bumdes). This transfer is based on Government Regulation No. 11 of 2021 concerning the Bumdes. This research was conducted in the former PNPM Sungai Tarab District. The purpose of this study is to examine how this transformation takes shape and what obstacles are faced by UPK DAPM Lenggogeni which is a former PNPM in transforming into a Joint Village Owned Enterprise (Bumdes). The research method used is descriptive qualitative research method. Interviews were conducted with the Chair of the DAPM Lenggogeni, Sungai Tarab Sub-district, the Secretary of Nagari, the Sub-district of Sungai Tarab and the Head of Community Empowerment of the Tanah Datar DPMD. The results obtained are that a number of former PNPM Financial Management Units (UPKs) are still skeptical of this change, this is because there are doubts about the transparency and accountability of PP No. 11 of 2021 which does not get clarity on the legal risks that are obtained if a UPK does not transform. The UPK also felt anxious and worried about the entry of intervention from outside parties so that it would cause conflict within the UPK.

Penelitian-ini-dilakukan-untuk-mengetahui-tingkat-kepuasan-masyarakat terhadap-pelayanan-di Kantor-Wali Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota diukur-dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini menggunakan adalah analisis kuantitatif deskriptifmenggunakan analisis Indeks-Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan KEPMENPAN Nomor 14 tahun-2017. Teknik pengumpulan data berupa kuesioner, dokumentasi dan observasi terjun ke lapangan dengan masyarakat dengan sampel penelitian berjumlah 95-masyarakat menggunakan-metode sampel acak (simple random-sampling). Pelayanan Publik di Nagari Simpang Kapuak meliputi 9 unsur Indeks Kepuasan Masyarakat diantaranya: Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan-Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya atau Tarif; Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; Sarana dan Prasarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sesuai dengan KEPMENPAN Nomor 14 tahun 2017 untuk pelayanan Kantor Wali Nagari Simpang Kapuak-sudah-berjalan-dengan-baik dengan nilai interval 3,095 dan setelah di koversikan menjadi 77,37. Maka kinerja pelayanan publik berada dalam kategori “B” yang artinya baik.

Jurnal ini membahas tentang “Kontribusi Persatuan Mahasiswa Islam Patani (Selatan Thailand) di Indonesia (PMIPTI) Wilayah Sumatera Barat Tahun 2017-2022 dalam Penyelesaian Konflik di Patani Thailand Selatan”. Sub fokus penelitian dalam skripsi ini adalah apa yang melatarbelakangi munculnya konflik yang terjadi di Patani dan bagaimana kontribusi PMIPTI Wilayah Sumatera Barat Tahun 2017-2022 dalam penyelesaian konflik di Patani. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi munculnya konflik yang terjadi di Patani dan untuk mengetahui kontribusi PMIPTI Wilayah Sumatera Barat Tahun 2017-2022 dalam Penyelesaian Konflik di Patani. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian penulis dapat diungkapkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya konflik di Patani, yaitu berawal dari perebutan wilayah dan kekuasaan antara Inggris dan Thailand yang bersaing untuk menguasai Semenanjung Melayu. Pada akhirnya Kerajaan Siam Thailand yang dapat menaklukkan Kerajaan Melayu Patani. Sejak Melayu Patani berada di bawah naungan Kerajaan Siam Thailand, rakyat Patani mengalami banyak diskriminasi di antaranya munculnya peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Kerajaan Thailand terhadap warga Patani yang mengancam identitas masyarakat Patani itu sendiri. Kontribusi yang dilakukan PMIPTI Wilayah Sumatera Barat terhadap penyelesaian konflik di Patani, yaitu dengan cara memberitahukan kepada dunia luar terutama tokoh-tokoh masyarakat dan aparat-aparat pemerintah di Negara Indonesia terkait problematika yang dihadapi oleh masyarakat Patani dewasa ini dengan melakukan berbagai kegiatan serta membuka ruang politik untuk menyampaikan masalah-masalah konflik yang terjadi di Patani, Selatan Thailand.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini Kamis, 24 April 2022, bertempat di rumah Nagari Tanjung Kec. Sungayang Kab. Tanah Datar. Dimulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pukul 22.00 WIB dan diakhiri dengan sesi foto bersama. Kami tim pengabdian sangat berharap sosialisasi dan pemberdayaan ini dapat berlanjut di tempat lain. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat dalam Peningkatan Wawasan Islam Nasional di Tanjung dan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat setempat. Kata Kunci: Islam, Kebangsaan

Sosialisasi Penguatan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Kelompok Wanita Tani Sakura dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Dusun Tapi Nagari Tabek dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi di rumah Ketua Kelompok Tani Sakura Dusun Tapi Nagari Tabek Kecamatan Pariangan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh lima orang Dosen dari empat Fakultas yang ada di IAIN Batusangkar. Jumlah Peserta yang diikutkan dalam kegiatan diskusi ilmiah ini berjumlah 19 orang, yang berasal dari masyarakat Dusun Tapi Nagari Tabek Kecamatan Pariangan ditambah dengan lima orang Dosen IAIN Batusangkar. Pada Kegiatan ini masyarakat menerima materi yang diberikan oleh narasumber dalam bentuk bahan tayang dan bahan lainnya. Kata Kunci: sosialisasi, pendidikan kesejahteraan, kelompok wanita tani.

Women's political rights are often debated. Often deprived of women's rights. This is because women are often only involved in domestic or domestic matters. Basically, women's rights are the same as men's rights, including citizenship rights, education rights, opinion rights, and other rights. In connection with the position of women in obtaining political rights in the Islamic system and concept, it has been widely expressed. Some argue that Islam does not recognize political rights for women. There are those who view the same thing, there are also those who argue that Islam establishes and recognizes political rights for women except for being leaders of the state. This paper tries to describe the political rights of women in Islam and also explores the constitution of the Indonesian state. The method used is to conduct research on several literatures on politics in general regarding women's political rights and then compare them with one another.

Etika dalam Islam dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Ada dua alasan pentingnya etika dalam islam. Pertama politik dipandang sebagai bagian dari ibadah sehingga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip ibadah. Misalnya dalam berpolitik harus diniatka LillahiTa’ala. Kedua, etika politik diandang sangat perlu dalam islam karena politik itu berkenaan dengan prinsip islam dalam pengelolaan masyarakat. Berpolitik sering menyangkut hubungan antar manusia, misalnya saling menghormati, menghargai, saling menghargai hak orang lain, saling menerima, dan tidak memaksakan pendapat sendiri. Itulah prinsip-prinsip hubungan antar manusia yang harus berlaku di dalam dunia politik.Kajian tentang hal ini belum merata diketahui oleh semua umat. Hal ini menjadi menarik, karena aturan tentang Etika (Etika Politik Islam) ini masih tetap dalam pembicaraan oleh pakar muslim. Tulisan ini mengemukakan bagaimana eksistensi etika berpolitik dalam pandangan islam. Untuk tulisan ini penulis melakukan penelitian kepada beberapa literature tentang politik secara umum mengenai Etika Politik Islam kemudian membandingkannya satu sama lain. Kemudian penulis melihat kepada prinsip-prinsip ajaran Islam secara umum dan dihubungkan kepada ajaran Islam tentang etika dengan segala ruang lingkupnya. Dari sini difahami bahwa etika politik islam merupakan kajian yang masih belum final dan berpeluang untuk terus menerus dikaji.

Pembinaan rumah baca dilakukan di yayasan Siti Hajir Uwo (Shuwo) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021. Yayasan Shuwo berada di Kenagarian Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Yayasan ini memiliki rumah baca yang berada di nagari Sungayang tersebut. Rumah baca ini baru dibuka, oleh sebab itu yayasan ini membutuhkan bantuaan pembinaan dalam mengelola rumah baca tersebut. Kehadiran rumah baca merupakan suatu wadah yang bisa digunakan oleh masyarakat sekitar nagari sungayang untuk meningkatkan literasi informasi. Dengan meningkatnya literasi informasi maka akan menjadikan nagari sungayang dengan masyarakat yang berwawasan luas karena memiliki rumah baca yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di nagari Sungayang tersebut. Pembinaan rumah baca ini dilakukan oleh dua orang dosen dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Batusangkar dan 10 orag mahasiswa yang berasal dari program studi ilmu perpustakaan dan informasi islam. Setelah dilakukan pembinaan pada tanggal 12 April tersebut maka hasil yang diperoleh adalah buku-buku yang sudah terssusun dengan rapi dan dosen-dosen yang mengikuti pembinaan ini memberikan informasi bagaimana mengelola rumah baca yang baik.Kata Kunci: pembinaan, rumah baca, literasi, informasi

Density of traffic is increasing very quickly in Indonesia ending of the time and that’s problem making serious of traffic Jam. One of city experience that is Padang. One of the area experience that traffic is Bundaran air Mancur, Pasar Raya Padang. This research destination is to know and to description Padang Governmental to overcoming traffic Jam in Bundaran Air Mancur, Pasar Raya Padang. Location of this thesis is Bundaran Air Mancur, Pasar Raya Padang, using qualitative and descriptive method, and purposive sampling to choice the informan. This thesis using 8 method books, 19 theory books, 5 of journal and 8 websites. If we hooked the problem with aspect of transportation like Le Grand, Julian and Ray Robinson said in their book they said that four aspects of transportation to look city of transportation is availability, quality, accessibility, and price then Padang Governmental already take out some policy but that policy not yet to support aspect of transportation. From the result of this research can we make conclution that legitimate policy take out of Padang Governmental in just in sector price. Other aspect like availability, accessibility and quality not yet to be serious attention by taker of policy of transportation. Padang Governmental give autonomy for Communication Department to put in order operational transportation problems in Padang City included in Bundaran Air Mancur be based on Padang Mayor Regulation Number 31 years 2008, where Communication Department posess one of task to manage and traffic engineer. By based on that Communication Department have knit some special policy without Mayor and Indonesian Legislation Assembly agreement. Policy take out by Communication Depatment to solve traffic Jam in Bundaran Air Mancur is canalisation system.

This study aims to determine the effect of the principles of good corporate governance (GCG) in this case transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness towards service quality at the Padang branch of PT Bank BTPN Tbk. The results of this study indicate that Good Corporate Governance (GCG) (X) has a significant effect on the Service Quality of Padang Branch BTPN Banks (Y). The contribution of Good Corporate Governance (X) to Service Quality (Y) is 79.9% and found to have a significant effect, while the remaining 20.1% is another factor not examined. The most powerful dimension of correlation is transparency with a correlation value of 0.896. All dimensions of service quality including tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy have a strong correlation with Service Quality (Y), and are significant. The strongest correlation dimension is Reliability with a correlation value of 0.900.