Post conflict societies face major challenges in rebuilding social unity, particularly in areas with long histories of communal and religious tension such as Mamasa, West Sulawesi. This study aims to analyze how customary authority and religious institutions interact with state institutions in sustaining post conflict peace in Mamasa. The research adopts a qualitative design using a case study approach. Data were collected through in depth semi structured interviews with ten purposively selected informants, including customary leaders, religious leaders, community members, youth figures, representatives of the Interfaith Harmony Forum (FKUB), and local government actors, supplemented by participant observation and an analysis of relevant policy documents. The data were analyzed thematically using an interpretative approach through coding, iterative theme development, and source triangulation. The findings indicate that sustainable peace in Mamasa is produced through a hybrid configuration that integrates the cultural legitimacy of customary institutions, the moral authority of religious actors, and the procedural support of state institutions in conflict resolution. The implication of this research is that strengthening institutional collaboration that connects restorative justice procedures with customary mediation and interfaith moral leadership is crucial for making reconciliation more durable. Masyarakat pascakonflik menghadapi tantangan besar untuk membangun kembali kesatuan sosial, terutama di wilayah yang memiliki sejarah ketegangan komunal dan keagamaan seperti Mamasa, Sulawesi Barat. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana otoritas adat dan institusi keagamaan berinteraksi dengan institusi negara dalam mempertahankan perdamaian pascakonflik di Mamasa. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan studi kasus intrinsik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi terstruktur dengan 10 informan yang dipilih secara purposif, yakni pemimpin adat, pemimpin agama, anggota masyarakat, tokoh pemuda, perwakilan FKUB, dan aktor pemerintah daerah, serta dilengkapi observasi partisipatif dan analisis dokumen kebijakan terkait. Data dianalisis secara tematik dengan pendekatan interpretatif melalui pengodean, pengembangan tema secara iteratif, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdamaian berkelanjutan di Mamasa terbentuk melalui konfigurasi hibrida yang mengintegrasikan legitimasi budaya lembaga adat, otoritas moral aktor agama, dan dukungan prosedural institusi negara dalam resolusi konflik. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya penguatan kolaborasi kelembagaan yang menghubungkan prosedur restorative justice dengan mediasi adat dan kepemimpinan moral lintas agama agar rekonsiliasi lebih tahan lama.
In Indonesia, the celebration of Eid al Fitr in a plural and complex society is not only a religious ritual for Muslims, but can also serve as a social space that strengthens cohesion and tolerance across identities. This study aims to analyse how the celebration of Eid al Fitr in Magelang, Indonesia, fosters interreligious harmony while renewing social attachment across identities through perceptions, values, and religious practices in the midst of diversity. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation of the sequence of Eid al Fitr celebrations, including takbiran, the Eid prayer, halalbihalal, and house to house visits, as well as in depth interviews with key informants who directly experienced the dynamics of Lebaran visits and interreligious relations. The data were analysed iteratively through repeated reading, thematic grouping, and interpretation using Émile Durkheim’s framework of social solidarity, particularly mechanical solidarity, organic solidarity, and collective effervescence. The findings show that Eid al Fitr in Desa Pepe functions not only as a spiritual obligation, but also as a social mechanism that strengthens cohesion through shared emotions, norms of respect, and repeated social exchange. The findings also reveal that interreligious harmony is sustained through institutionalised coexistence and the negotiation of boundaries that preserve peaceful relations without blurring the distinct religious identities of each group. This study contributes to the strengthening of the sociology of religion, particularly in understanding religious ritual as a social practice that shapes interaction, identity, and shared life in a plural society. Di Indonesia, perayaan Idul Fitri di masyarakat yang majemuk dan kompleks tidak hanya menjadi ritus keagamaan umat Islam, tetapi juga dapat menjadi ruang sosial yang memperkuat kohesi dan toleransi lintas identitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana perayaan Idul Fitri di Magelang, Indonesia, menumbuhkan harmoni antar umat beragama sekaligus memperbarui keterikatan sosial lintas identitas melalui persepsi, nilai, dan praktik keagamaan di tengah keberagaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap rangkaian perayaan Idul Fitri, meliputi takbiran, salat Id, halalbihalal, dan silaturahmi dari rumah ke rumah, serta wawancara mendalam dengan informan kunci yang mengalami langsung dinamika kunjungan Lebaran dan relasi lintas agama. Data dianalisis secara iteratif melalui pembacaan berulang, pengelompokan tema, dan interpretasi dengan kerangka solidaritas sosial Émile Durkheim, terutama solidaritas mekanik, solidaritas organik, dan collective effervescence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Idul Fitri di Magelang tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang memperkuat kohesi melalui emosi bersama, norma penghormatan, dan pertukaran sosial yang berulang. Temuan ini juga memperlihatkan bahwa harmoni lintas agama dipelihara melalui koeksistensi yang terlembaga dan negosiasi batas yang menjaga hubungan tetap rukun tanpa mengaburkan identitas keagamaan masing-masing. Penelitian ini berimplikasi pada penguatan kajian sosiologi agama, khususnya dalam memahami ritual keagamaan sebagai praktik sosial yang membentuk interaksi, identitas, dan kehidupan bersama dalam masyarakat plural.
As a multicultural archipelago, Indonesia sustains local traditions that shape collective identity and social order, including the Sambang Punden ritual in Bulukerto Village, East Java, Indonesia. This study examines how Sambang Punden produces religious authority, regulates moral norms, and defines community boundaries through inclusion and exclusion. The research adopts a qualitative design to capture meanings, interactions, and local social dynamics surrounding the ritual. Data were collected through observation of the ritual sequence, in depth interviews, and document review related to the organization and public framing of the practice. Data analysis followed an interactive process of organizing materials, coding key themes, refining interpretations, and triangulating sources, while using the concepts of power and knowledge, discourse, and governmentality as analytical tools. The findings show that the ritual’s authority and legitimacy are produced and sustained through the roles of elders, customary actors, and village authorities, while also being questioned by differing religious interpretations. The study further indicates that participation supports moral regulation through social expectations and informal monitoring, and it marks community membership by distinguishing insiders from those positioned at the margins. The implication of this research is that local rituals should be analysed as sociological mechanisms that generate authority, sustain moral governance, and produce social boundaries in village life. Sebagai negara kepulauan multikultural, Indonesia memiliki tradisi lokal yang ikut membentuk identitas dan keteraturan sosial, termasuk ritual Sambang Punden di Desa Bulukerto, Jawa Timur, Indonesia. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana Sambang Punden menghasilkan otoritas keagamaan, mengatur norma moral, dan membentuk batas komunitas melalui inklusi dan eksklusi. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif untuk memahami makna, interaksi, dan dinamika sosial di sekitar praktik ritual. Data dikumpulkan melalui observasi rangkaian ritual, wawancara mendalam, dan telaah dokumen yang relevan dengan penyelenggaraan serta pembingkaian ritual. Data dianalisis secara interaktif melalui pengorganisasian data, pengodean tema, penajaman interpretasi, dan triangulasi sumber, dengan konsep relasi kuasa pengetahuan, wacana, dan governmentality sebagai alat bantu analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas dan legitimasi ritual diproduksi dan dipertahankan melalui peran sesepuh, lembaga adat, dan aktor pemerintahan desa, sekaligus diperdebatkan oleh pandangan keagamaan yang berbeda. Temuan juga memperlihatkan bahwa partisipasi ritual mendorong regulasi moral melalui ekspektasi sosial dan pemantauan informal, serta menandai keanggotaan komunitas melalui batas “di dalam” dan “di luar.” Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa ritual lokal dapat dipahami sebagai mekanisme sosiologis yang membentuk otoritas, tata moral, dan batas sosial dalam kehidupan desa.
Pesantren play a vital role in shaping social morality, religious authority, and civic orientation in Indonesia, particularly as religious values and nationalism continue to be negotiated in public life. This study aims to analyze how Mbah Liem’s religious authority and nationalist vision were constructed, remembered, and institutionalized through Pondok Pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti and its social practices. This study employs a systematic qualitative review approach. Data were collected through literature searches on Google Scholar, Garuda, and DOAJ, complemented by backward and forward citation tracking of key sources. The data were analyzed using thematic synthesis through initial coding, thematic grouping, cross study comparison, and the formulation of social mechanisms linking actors, symbols, practices, and social effects. The findings show that pesantren nationalism in the case of Mbah Liem was not produced merely through political slogans, but through charismatic authority, institutional discipline, symbolic production, religious national boundary work, and social networks. The slogan “NKRI Harga Mati” gained its force because it was attached to Mbah Liem’s reputation, repeated within pesantren practices, and validated through wider public encounters. The implication of this study is that the sociology of religion needs to pay closer attention to how charisma, symbols, and institutional practices in pesantren produce civic belonging in Indonesian Muslim society. Pesantren memiliki peran penting dalam membentuk moralitas sosial, otoritas keagamaan, dan orientasi kewargaan di Indonesia, terutama ketika nilai agama dan nasionalisme terus dinegosiasikan dalam kehidupan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana otoritas keagamaan dan visi kebangsaan Mbah Liem dikonstruksi, diingat, dan dilembagakan melalui Pondok Pesantren Al Muttaqien Pancasila Sakti serta praktik sosialnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan kualitatif sistematik. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur pada Google Scholar, Garuda, dan DOAJ, serta dilengkapi dengan backward dan forward citation tracking terhadap sumber kunci. Data dianalisis menggunakan sintesis tematik melalui coding awal, pengelompokan tema, perbandingan lintas studi, dan perumusan mekanisme sosial yang menghubungkan aktor, simbol, praktik, dan efek sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasionalisme pesantren dalam kasus Mbah Liem tidak hanya dibentuk melalui slogan politik, tetapi melalui otoritas karismatik, disiplin institusional, produksi simbol, kerja batas religius-kebangsaan, dan jejaring sosial. Slogan “NKRI Harga Mati” memperoleh kekuatan karena dilekatkan pada reputasi Mbah Liem, diulang dalam praktik pesantren, dan divalidasi melalui perjumpaan publik yang lebih luas. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya sosiologi agama dalam memahami bagaimana karisma, simbol, dan praktik kelembagaan pesantren memproduksi keterikatan kewargaan dalam masyarakat Muslim Indonesia.
Interreligious dialogue has become an urgent necessity in plural societies because social peace cannot be sustained through formal tolerance alone, but must also be grounded in shared everyday practices rooted in local culture. This study aims to analyse the relevance and implementation of Paul F. Knitter’s thought in the socio-religious life of the people of Fakfak. This research employs a qualitative method with an ethnographic approach to understand the meanings, social practices, and value systems that support interreligious dialogue in Fakfak Regency, Indonesia. Data were collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation involving religious leaders and customary leaders selected purposively. Data analysis was conducted through the stages of attending to experience, transcribing experience, analysing experience, and reading experience, and was further strengthened by the interactive model of Miles and Huberman, which includes data reduction, data display, and verification. The findings show that interreligious dialogue in Fakfak is concretely manifested through the practices of Gereja Maghi and Mesjid Maghi, interfaith mutual cooperation in the construction of houses of worship, reciprocal participation in religious celebrations, and kinship relations across different faiths. The study also reveals that the philosophy of Satu Tungku Tiga Batu, together with the values of Idu-idu, Mani-Nina, and Jojor, serves as a socio-cultural foundation that reinforces interreligious harmony. The implication of this study is that the strengthening of interreligious harmony in Indonesia needs to be built through the integration of interfaith dialogue and local wisdom as a contextual and sustainable social praxis. Dialog antaragama menjadi kebutuhan penting dalam masyarakat majemuk karena perdamaian sosial tidak cukup dibangun melalui toleransi formal, tetapi juga melalui praktik hidup bersama yang berakar pada budaya lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan implementasi pemikiran Paul F. Knitter dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Fakfak, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memahami makna, praktik sosial, dan sistem nilai yang menopang dialog antaragama di Kabupaten Fakfak. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap tokoh agama serta tokoh adat yang dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan melalui tahapan attending to experience, transcribing experience, analyzing experience, dan reading experience, lalu diperdalam dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog antaragama di Fakfak terwujud secara nyata melalui praktik Gereja Maghi dan Mesjid Maghi, gotong royong lintas agama dalam pembangunan rumah ibadah, partisipasi timbal balik dalam perayaan keagamaan, serta relasi kekeluargaan lintas iman. Temuan ini juga menegaskan bahwa falsafah Satu Tungku Tiga Batu, bersama nilai Idu-idu, Mani-Nina, dan Jojor, menjadi fondasi sosial-kultural yang memperkuat harmoni antarumat beragama. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa penguatan kerukunan antarumat beragama di Indonesia perlu dibangun melalui integrasi dialog lintas iman dan kearifan lokal sebagai praksis sosial yang kontekstual dan berkelanjutan.
Religious conflict in Indonesia does not always stem from doctrinal differences, but often arises from issues of communication, governance, public perception, and social relations within heterogeneous urban spaces. This study aims to analyze the intervention of the Indonesian Ulema Council in the conflict involving Majelis Taklim Umi Cinta in Bekasi City Indonesia, with a focus on how MUI exercised its authority in resolving a non-doctrinal religious conflict. This research employed a qualitative approach with a descriptive case study design. Data were collected through in-depth interviews with MUI administrators, local government officials, Islamic religious counselors, community leaders, reporting residents, and the leader of the study group, as well as through document analysis of MUI decrees, mediation records, media reports, and activity documentation. The data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing and verification. The findings show that the conflict was not primarily caused by doctrinal deviation, but by miscommunication, media framing, environmental disturbance, and weak governance of a non-formal religious assembly. The study also finds that MUI’s authority operated effectively through tabayyun, mediation, and cross-institutional coordination based on moral legitimacy rather than legal coercion. The implication of this research is that religious authority in contemporary Indonesia should be understood not only as a guardian of doctrine, but also as a form of social mediation in managing public perception, religious governance, and coexistence in heterogeneous communities. Konflik keagamaan di Indonesia tidak selalu berakar pada perbedaan doktrin, tetapi kerap muncul dari persoalan komunikasi, tata kelola, persepsi publik, dan relasi sosial dalam ruang perkotaan yang heterogen. Penelitian ini bertujuan menganalisis intervensi Majelis Ulama Indonesia dalam konflik yang melibatkan Majelis Taklim Umi Cinta di Kota Bekasi Indonesia, dengan fokus pada cara MUI menjalankan otoritasnya dalam menyelesaikan konflik keagamaan yang bersifat non-doktrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus MUI, aparatur pemerintah setempat, penyuluh agama, tokoh masyarakat, warga pelapor, dan pimpinan majelis taklim, serta melalui analisis dokumen seperti surat keputusan MUI, notulen mediasi, laporan media, dan dokumentasi kegiatan. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak terutama disebabkan oleh penyimpangan akidah, melainkan oleh miskomunikasi, framing media, gangguan lingkungan, dan lemahnya tata kelola majelis taklim non-formal. Penelitian ini juga menemukan bahwa otoritas MUI bekerja secara efektif melalui tabayyun, mediasi, dan koordinasi lintas institusi berbasis legitimasi moral, bukan paksaan hukum. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan di Indonesia kontemporer perlu dipahami tidak hanya sebagai pengawas doktrin, tetapi juga sebagai mediator sosial dalam mengelola persepsi publik, tata kelola keagamaan, dan koeksistensi di Masyarakat heterogen.
Modern social science, shaped by a positivist epistemology, tends to separate facts from values, so religion is often placed outside the realm of legitimate social knowledge, even though in many Muslim societies it continues to shape norms, authority, and public life. This study aims to reconstruct Kuntowijoyo’s Prophetic Social Science as a conceptual-analytical framework within contemporary Islamic social theory. This research is a conceptual paper employing a qualitative literature review approach. The data were collected purposively from Kuntowijoyo’s major works, especially Islam Sebagai Ilmu and related writings, as well as supporting literature in social theory, Islamic epistemology, and recent studies on religion, normativity, and knowledge production. The analysis was conducted through reflexive thematic analysis by means of repeated close reading, identification of conceptual patterns, thematic grouping, and interpretive reconstruction of theoretical relationships. The findings show that Prophetic Social Science can be reconstructed not merely as a normative-ethical project, but as a conceptual-analytical framework that integrates revelation, reason, and social reality in a dialogical manner. The categories of humanization, liberation, and transcendence can therefore be positioned as analytical tools for examining socio-religious dynamics such as authority, inequality, moral contestation, and institutional relations. This study implies that Prophetic Social Science offers an alternative path for developing a non-reductionist social theory that connects normative orientation with empirical analysis. Ilmu sosial modern yang dibentuk oleh epistemologi positivistik cenderung memisahkan fakta dari nilai sehingga agama kerap ditempatkan di luar sumber pengetahuan sosial yang sah, padahal dalam banyak masyarakat Muslim, agama tetap aktif membentuk norma, otoritas, dan kehidupan publik. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo sebagai kerangka konseptual-analitis dalam teori sosial Islam kontemporer. Penelitian ini merupakan artikel konseptual yang menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Data dikumpulkan secara purposif dari karya utama Kuntowijoyo, khususnya “Islam Sebagai Ilmu” dan tulisan terkait lainnya, serta literatur pendukung dalam teori sosial, epistemologi Islam, dan kajian mutakhir tentang agama, normativitas, dan produksi pengetahuan. Analisis dilakukan melalui reflexive thematic analysis dengan pembacaan berulang, identifikasi pola konseptual, pengelompokan tema, dan rekonstruksi interpretatif atas hubungan teoretis antarkonsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ilmu Sosial Profetik dapat direkonstruksi bukan sekadar sebagai proyek normatif-etis, tetapi sebagai kerangka konseptual-analitis yang mengintegrasikan wahyu, rasio, dan realitas sosial secara dialogis. Kategori humanisasi, liberasi, dan transendensi terbukti dapat diposisikan sebagai perangkat analitis untuk membaca dinamika sosio-keagamaan seperti otoritas, ketimpangan, kontestasi moral, dan relasi institusional. Implikasi penelitian ini adalah bahwa Ilmu Sosial Profetik menawarkan jalur alternatif bagi pengembangan teori sosial non-reduksionis yang menghubungkan orientasi normatif dengan analisis empiris.
In Scientists view the climate crisis as an urgent emergency, yet many government policies move slowly and can easily shift direction. In this context, Ibn Khaldun’s theoretical framework helps explain why collective commitment weakens and why authority often fails to prioritise long term protection. This study aims to analyse a Neo Khaldunian framework to explain the social foundations of climate governance and to guide institutional design that can strengthen solidarity, asabiyya, and redirect authority, mulk, toward ecological stewardship. The study uses an integrative literature review with a critical interpretive approach to develop a theoretical framework, rather than to test hypotheses with field data. The data were collected purposively from peer reviewed journal articles, scholarly books, and major reports, including selected studies on Islamic environmental politics in Indonesia and other Muslim contexts, through Google Scholar and Scopus. The analysis proceeded through repeated reading, comparison, conceptual grouping, and critical synthesis that connects scholarship on climate governance, social solidarity, sociology of religion, and Ibn Khaldun. The findings show that climate governance failure can be understood as a problem of civilisational order unfolding across five dimensions, namely ideas, individuals, society, the state, and civilisation. The study also finds that the erosion of asabiyya and the distortion of mulk undermine ecological commitment, while Islamic institutions, as contested organisational actors, can strengthen or weaken commitment through networks, legitimacy, organisational capacity, public influence, and political alliances. The sociological implication is that climate governance should be understood as a problem of social order and legitimacy, so institutional design that protects long term commitments becomes essential. Para ilmuwan menilai krisis iklim sebagai keadaan mendesak, tetapi banyak kebijakan pemerintah berjalan lambat dan mudah berubah. Dalam konteks ini, kerangka teori Ibn Khaldun membantu menjelaskan mengapa komitmen bersama melemah dan otoritas sering tidak fokus pada perlindungan jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerangka Neo Khaldunian guna menjelaskan dasar sosial tata kelola iklim dan memberi arah desain lembaga yang dapat memperkuat solidaritas asabiyya serta mengarahkan otoritas mulk menuju pengelolaan ekologis. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur integratif dengan pendekatan interpretif kritis untuk menyusun kerangka teoretis, bukan untuk menguji hipotesis dengan data lapangan. Data dikumpulkan secara purposif dari artikel jurnal, buku ilmiah, dan laporan utama, termasuk studi terpilih tentang politik lingkungan Islam di Indonesia dan konteks Muslim, melalui Google Scholar dan Scopus. Analisis dilakukan lewat pembacaan berulang, perbandingan, pengelompokan konsep, dan sintesis kritis yang menghubungkan literatur tata kelola iklim, solidaritas sosial, sosiologi agama, dan kajian Ibn Khaldun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan tata kelola iklim dapat dipahami sebagai masalah tatanan peradaban dalam lima dimensi, yaitu ide, individu, sosial, negara, dan peradaban. Temuan juga menunjukkan bahwa melemahnya asabiyya dan menyimpangnya mulk merusak komitmen ekologis, sementara institusi Islam sebagai aktor organisasi yang diperebutkan dapat memperkuat atau melemahkan komitmen melalui jejaring, legitimasi, kapasitas organisasi, pengaruh publik, dan aliansi politik. Implikasi sosiologisnya adalah isu iklim perlu dipahami sebagai masalah keteraturan sosial dan legitimasi, sehingga desain lembaga yang menjaga komitmen jangka panjang menjadi hal penting.
In contemporary Javanese Muslim society, the title Gus functions as a marker of religious distinction rooted in pesantren tradition, yet it now circulates within a public sphere that is increasingly mediatized and politicized. This study aims to explain how the title Gus works as a source of symbolic legitimacy that is produced, recognized, contested, and translated into public authority through the case of Gus Miftah, with reference to Max Weber’s typology of authority. This study employs a qualitative design based on document analysis by taking the issue of the title Gus in relation to Gus Miftah. Data were collected from secondary sources, such as scholarly works, books, journal articles, online news reports, and digital materials, which were selected purposively based on relevance, their connection to claims about authority and legitimacy, and public traceability. The analysis was conducted through repeated reading, thematic grouping, and Weberian interpretation, by comparing diverse types of sources to strengthen the credibility of the analysis. The findings show that the title Gus operates as inherited symbolic legitimacy that provides an initial basis for recognition, but its effectiveness depends on performance and circulation in public arenas. The issue of the title Gus in the case of Gus Miftah shows that when the title enters broader public spaces and political networks, legitimacy becomes open to dispute and forms a hybrid configuration of traditional prestige, charismatic visibility, and limited legal rational recognition. The implication of this study is the need to examine religious titles as mechanisms of legitimacy that are negotiated in digital and political public spheres. Gelar Gus dalam masyarakat Muslim Jawa kontemporer berfungsi sebagai penanda distingsi religius yang berakar pada tradisi pesantren, namun kini beredar dalam ruang publik yang semakin termediatisasi dan terpolitisasi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana gelar Gus bekerja sebagai sumber legitimasi simbolik yang diproduksi, diakui, diperdebatkan, dan diterjemahkan menjadi otoritas publik melalui kasus Gus Miftah dengan rujukan tipologi otoritas Max Weber. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif berbasis analisis dokumen dengan mengambil isu gelar Gus pada Gus Miftah. Data dikumpulkan dari sumber sekunder, seperti karya ilmiah, buku, artikel jurnal, laporan berita daring, dan materi digital yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, keterkaitan dengan klaim otoritas/legitimasi, dan keterlacakan publik. Analisis dilakukan melalui pembacaan berulang, pengelompokan tematik, serta interpretasi Weberian, dengan membandingkan beragam jenis sumber untuk memperkuat kredibilitas analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gelar Gus beroperasi sebagai legitimasi simbolik yang diwariskan dan memberi basis awal pengakuan, tetapi efektivitasnya bergantung pada performa dan sirkulasi dalam arena publik. Isu gelar 'Gus' pada Gus Miftah memperlihatkan bahwa ketika gelar memasuki ruang publik luas dan jejaring politik, legitimasi menjadi terbuka untuk dipersoalkan dan membentuk konfigurasi hibrid antara prestise tradisional, visibilitas karismatik, dan pengakuan legal-rasional yang terbatas. Implikasi penelitian ini adalah perlunya mengkaji gelar religius sebagai mekanisme legitimasi yang dinegosiasikan di ruang publik digital dan politik.
Extract The genealogy of critical social thought finds its constitutive locus in the long-standing debates surrounding social science methodologies, from positivism to postmodernism and poststructuralism. This book delineates the framework of critical humanities knowledge while simultaneously engaging with a wide array of contemporary social issues. Although grounded in sociological reasoning, the book adopts an interdisciplinary perspective, addressing themes such as medical regimes, the political economy of higher education, and the vulnerabilities of digital subjects. These include challenges such as data concentration, surveillance capitalism, algorithmic power, and the logic of sharing economies within digital capitalism. The urgency of this publication lies in its potential to balance discourses of development with emancipatory and democratic ideals while also providing an academic impetus to strengthen civil supremacy in society.
Extract In Fundamentals of Rural Development, Pattanaik examines rural transformation in contemporary India. Drawing on decades of empirical research, the book explores themes such as poverty alleviation, sustainable livelihoods, institutional reform, and participatory governance. Pattanaik integrates insights from development studies, economics, and rural sociology to challenge state-centric approaches, advocating for community-driven models rooted in local contexts. The book is organized into thematic sections covering historical foundations and urgent issues, including environmental degradation, gender disparities, and digital exclusion. Pattanaik engages with global discussions on neoliberal development, globalization, and ecological resilience, presenting a vision for rural futures that emphasizes human agency, equity, and sustainability. Similar to Ariyanto’s (2023) review of Scoones’ framework, this volume rejects technocratic oversimplifications and embraces complexity. As both a scholarly text and a practical guide, Fundamentals of Rural Development is an essential resource for researchers, development practitioners, and policymakers aiming to reimagine rural development beyond market-driven imperatives.
Global neoliberalism and rapid urbanization have transformed cities worldwide, redefining social life and religious identities. In Jakarta, Indonesia’s capital, these forces have intensified through economic growth, migration, and global connectivity, challenging the Muslim majority to sustain their faith within a consumerist and market-driven urban order. This study aims to analyze how neoliberal policies and globalization shape the social and cultural dynamics of Muslims in Jakarta and how they negotiate and adapt their identities amid modern urban transformation. Employing a qualitative descriptive design, this research relies on literature review and document analysis of official statistical reports and scholarly works on Jakarta’s socio-economic context. Data were analyzed thematically following Mezmir’s framework, involving coding, theme clustering, and narrative construction to interpret the relationship between urban transformation, neoliberalism, and Muslim identity. The findings reveal that Muslim identity in Jakarta is not eroded but hybridized—integrating Islamic ethics with modern practices such as digital zakat, halal lifestyle consumption, and mosque-based social welfare systems. These adaptations show resilience, creativity, and negotiation between religious tradition and global modernity. The implication of this study is the need for inclusive urban policies that protect religious practices, promote social equity, and strengthen community solidarity amid neoliberal pressures. Neoliberalisme global dan urbanisasi yang cepat telah mengubah wajah kota-kota di seluruh dunia, sekaligus memengaruhi kehidupan sosial dan identitas keagamaan masyarakat. Di Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, kekuatan tersebut semakin terasa melalui pertumbuhan ekonomi, arus migrasi, dan keterhubungan global yang tinggi. Kondisi ini menantang masyarakat Muslim untuk tetap mempertahankan nilai-nilai keagamaannya di tengah budaya kota yang kompetitif dan konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan neoliberal dan globalisasi membentuk dinamika sosial dan budaya umat Muslim di Jakarta serta bagaimana mereka menegosiasikan dan menyesuaikan identitasnya di tengah transformasi kota modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan analisis dokumen yang terkait kondisi sosial-ekonomi Jakarta. Data dianalisis dengan metode tematik berdasarkan kerangka Mezmir, melalui proses pengkodean, pengelompokan tema, dan penyusunan narasi untuk menafsirkan hubungan antara transformasi kota, neoliberalisme, dan identitas Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas Muslim di Jakarta tidak hilang, tetapi bertransformasi menjadi bentuk hibrid yang memadukan etika Islam dengan praktik modern seperti zakat digital, gaya hidup halal, dan solidaritas sosial berbasis masjid. Adaptasi ini menunjukkan ketahanan dan kreativitas umat Muslim dalam menghadapi modernitas. Implikasi penelitian ini adalah pentingnya kebijakan kota yang inklusif, yang mampu melindungi praktik keagamaan, memperkuat keadilan sosial, dan mendorong solidaritas komunitas di tengah tekanan neoliberal.
The recent resurgence of pro-Palestinian activism among Indonesian youth reflects not only growing humanitarian concern but also the evolving role of digital communities in political discourse. Within this landscape, K-pop fandoms—once seen as apolitical entertainment spaces—have emerged as unexpected yet powerful platforms for solidarity movements. This research aims to examine how Indonesian K-Popers, particularly the Xkwavers community, construct digital solidarity networks for Palestine. This study employs a qualitative case study approach, utilizing digital data collection techniques through Xkwavers’ online content, virtual participant observation, and in-depth interviews with community members. Data were analyzed using thematic coding, guided by Manuel Castells’ theory of the network society, specifically his four dimensions of power. The findings reveal that Xkwavers operates not only as a fandom collective but also as a religio-cultural movement that mobilizes donations, performs BDS campaigns, and shapes pro-Palestinian narratives through Islamic-pop aesthetics. Symbolic figures such as Fuad Naim serve as authoritative nodes who legitimize religious and political messages, amplified further by algorithmic logics of social media platforms. The study shows that K-pop-based activism is neither spontaneous nor purely cultural; rather, it is the outcome of complex power configurations within digitally mediated networks. The implication of this research is the need to recognize fandom-based digital communities as emerging sociopolitical actors in shaping transnational solidarity and public discourse in the digital age. Meningkatnya kembali aksi dukungan terhadap Palestina di kalangan anak muda Indonesia tidak hanya menunjukkan kepedulian kemanusiaan, tetapi juga peran baru komunitas digital dalam wacana politik. Di tengah fenomena ini, fandom K-pop—yang sebelumnya dianggap sekadar ruang hiburan apolitis—berubah menjadi wadah solidaritas yang aktif dan berpengaruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana K-Popers Indonesia, khususnya komunitas Xkwavers, membangun jaringan solidaritas digital untuk Palestina. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa studi kasus dengan teknik pengumpulan data secara digital pada konten-konten Xkwavers, observasi virtual partisipatif, dan dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap anggota komunitas. Data dianalisis menggunakan teknik pengodean tematik dengan kerangka teori masyarakat jaringan dari Manuel Castells, khususnya empat bentuk kekuasaan dalam jaringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Xkwavers tidak hanya berperan sebagai komunitas penggemar, tetapi juga sebagai gerakan budaya-religius yang menggalang donasi, melakukan kampanye BDS, dan membangun narasi pro-Palestina melalui estetika Islam-pop. Figur seperti Fuad Naim menjadi simpul otoritatif yang memberi legitimasi religius dan politik, diperkuat oleh algoritma media sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa aktivisme berbasis K-pop bukanlah gerakan spontan atau murni budaya, melainkan hasil dari konfigurasi kuasa yang kompleks dalam jaringan digital. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya mengakui komunitas digital berbasis fandom sebagai aktor sosial-politik baru dalam membentuk solidaritas lintas negara dan wacana publik di era digital.
Genealogical documentation has long been a central tradition in Javanese pesantren communities, serving not only to trace lineage but also to preserve spiritual authority and cultural continuity. In Bani Qomaruddin, genealogy plays a significant role in shaping social relations, moral legitimacy, and institutional leadership. This research aims to examine how genealogical practice is capitalized as symbolic capital in socio-religious, economic, and political domains. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with key figures across sub-lineages, selected via purposive and snowball sampling. The data were analyzed using Miles, Huberman, and Saldaña’s interactive model, with Bourdieu’s theory of capital and field serving as the theoretical framework. Findings show that genealogy in Bani Qomaruddin operates as a dynamic field where various forms of capital—social, symbolic, economic, and political—are produced, converted, and contested. It also reveals that genealogical legitimacy functions as both a spiritual ethos and a mechanism for structuring authority and resource distribution. The implication of this study is that genealogical practice serves as a key instrument in the reproduction of power, solidarity, and identity within Indonesian Muslim society. Tradisi pencatatan silsilah telah lama menjadi bagian penting dalam masyarakat pesantren Jawa, tidak hanya untuk melacak garis keturunan, tetapi juga menjaga otoritas spiritual dan kesinambungan budaya. Di komunitas Bani Qomaruddin, praktik genealogis berperan besar dalam membentuk hubungan sosial, legitimasi moral, dan kepemimpinan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik genealogis dikapitalisasi sebagai modal simbolik dalam ranah sosial-religius, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh kunci yang dipilih dengan teknik purposive dan snowball sampling. Data dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña, dan menggunakan teori modal dan ranah dari Pierre Bourdieu sebagai kerangka teoritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa genealogis di Bani Qomaruddin merupakan arena dinamis tempat berbagai bentuk modal diproduksi, dikonversi, dan diperebutkan. Legitimasi genealogis juga berfungsi sebagai etos spiritual sekaligus mekanisme dalam pengelolaan otoritas dan distribusi sumber daya. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa praktik genealogis menjadi instrumen penting dalam reproduksi kekuasaan, solidaritas, dan identitas dalam masyarakat Muslim Indonesia.
The escalating ecological crisis driven by capitalist expansion has prompted new approaches to environmental activism, including those rooted in religious traditions. In Indonesia, structural failures in natural resource governance have further marginalized rural communities, prompting faith-based responses. This research explores how the Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) strategically mobilizes religious identity and cultural practices to advance ecological justice. Using a qualitative, descriptive-interpretative method, the research gathers data through library research and online ethnographic observation, including organizational publications and digital media. Analysis combines interpretive tracing of ecotheological thought and descriptive mapping of FNKSDA's advocacy strategies. The findings show that FNKSDA integrates progressive Islamic values with Nahdliyyin cultural traditions, including pesantren, silaturahmi, and istighāthah, to build grassroots solidarity and mobilize resistance. Religious identity functions not only as a moral framework but also as a strategic resource in socio-ecological movements. The implication of this research is that religious traditions can play a transformative role in environmental activism, offering alternative frameworks of resistance beyond secular and legal-political approaches. Krisis ekologi yang semakin meningkat akibat ekspansi kapitalisme telah mendorong lahirnya pendekatan-pendekatan baru dalam aktivisme lingkungan, termasuk yang berakar pada tradisi keagamaan. Di Indonesia, kegagalan struktural dalam tata kelola sumber daya alam semakin meminggirkan komunitas pedesaan, sehingga mendorong munculnya respons berbasis agama. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana Front Nahdliyyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) secara strategis memobilisasi identitas keagamaan dan praktik budaya dalam memperjuangkan keadilan ekologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-interpretatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan observasi daring terhadap publikasi FNKSDA dan media digital. Analisis dilakukan dengan menelusuri pemikiran ekoteologis FNKSDA secara interpretatif serta memetakan strategi advokasinya secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FNKSDA mengintegrasikan nilai-nilai Islam progresif dengan tradisi budaya Nahdliyyin—termasuk pesantren, silaturahmi, dan istigasah—untuk membangun solidaritas akar rumput dan mengorganisasi perlawanan. Identitas keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai kerangka moral, tetapi juga sebagai sumber daya strategis dalam gerakan sosial-ekologis. Implikasi penelitian ini adalah bahwa tradisi keagamaan memiliki potensi transformatif dalam aktivisme lingkungan, menawarkan kerangka perlawanan alternatif di luar pendekatan sekuler dan politik-hukum.
Environmental degradation caused by poor waste management has become an urgent global issue, particularly in rapidly urbanizing cities like Makassar, Indonesia, where rivers have long been treated as natural dumping sites. This research aims to analyze how socio-cultural practices and Islamic religious values shape community behavior in waste disposal along Makassar’s riverbanks. Using a qualitative approach, the research employed in-depth interviews, observation, and documentation to capture the perspectives of residents, community leaders, and religious figures. Data were analyzed through thematic interpretation and triangulated to ensure validity and depth. The findings reveal that waste management behavior is strongly influenced by generational habits and weak social norms, while religious teachings emphasizing cleanliness as part of faith are not consistently translated into environmental action. The study further shows that collaboration between local government and religious institutions can strengthen environmental awareness and transform these values into concrete practices. The implication of this research is that integrating religious ethics with community-based environmental programs can create sustainable behavioral change and enrich sociological discourse on faith-based environmental movements. Degradasi lingkungan akibat pengelolaan sampah yang buruk telah menjadi isu global yang mendesak, terutama di kota-kota yang berkembang pesat seperti Makassar, Indonesia, dimana sungai sejak lama diperlakukan sebagai tempat pembuangan alami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik sosial-budaya dan nilai-nilai keagamaan Islam membentuk perilaku masyarakat dalam isu pembuangan sampah di sepanjang bantaran sungai Makassar. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk menggali perspektif warga, tokoh masyarakat, dan pemimpin agama. Data dianalisis secara tematik dan divalidasi melalui triangulasi untuk memastikan kedalaman dan keabsahannya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh kebiasaan turun-temurun dan lemahnya norma sosial, sementara ajaran agama tentang kebersihan sebagai bagian dari iman belum sepenuhnya diterapkan dalam tindakan lingkungan. Penelitian ini juga menemukan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan institusi keagamaan dapat memperkuat kesadaran lingkungan dan mentransformasikan nilai-nilai tersebut ke dalam praktik nyata. Implikasi penelitian ini adalah bahwa integrasi etika keagamaan dengan program lingkungan berbasis komunitas dapat menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan serta memperkaya kajian sosiologis tentang gerakan lingkungan berbasis iman.
After nearly half a century of totalitarian atheism, Albania’s transition to democracy in 1991 represented one of the most complex transformations in post-communist Eastern Europe. Framed within Samuel Huntington’s ‘third wave’ of democratization, this study revisits Albania’s early years of political transition to analyze the intertwined processes of democratic change and religious revival. The aim of this research is to understand how U.S. foreign policy, particularly through diplomatic and symbolic interventions, contributed to shaping Albania’s democratization and restoration of freedom of conscience. Using a qualitative historical-political approach, the study relies on library research that integrates primary sources—including diplomatic archives, official speeches, and media documents—with secondary literature from Scopus-indexed journals and academic books. Data were thematically analyzed across six interpretive clusters, connecting political, social, and religious dimensions of Albania’s transformation. The findings reveal that U.S. diplomatic engagement, especially Secretary James Baker’s 1991 visit, catalyzed pro-democracy movements and symbolized external support for Albania’s reentry into the democratic world, while the revival of religion expanded civil liberties and strengthened pluralism. The implication of this research is that international pressure, moral encouragement, and religious freedom jointly served as enduring safeguards against authoritarian relapse and remain essential to Albania’s democratic consolidation. Setelah hampir setengah abad hidup di bawah rezim ateis totaliter, transisi demokrasi Albania pada tahun 1991 menjadi salah satu perubahan politik dan sosial paling kompleks di Eropa Timur pascakomunis. Berangkat dari kerangka ‘gelombang ketiga’ demokratisasi yang dikemukakan Samuel Huntington, penelitian ini meninjau kembali tahun-tahun awal transisi politik Albania untuk memahami kaitan antara perubahan demokratis dan kebangkitan kehidupan beragama. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Amerika Serikat, melalui diplomasi dan simbol-simbol politik, berperan dalam mendorong demokratisasi sekaligus memulihkan kebebasan berkeyakinan di Albania. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis historis-politik melalui studi pustaka yang menggabungkan sumber primer—seperti arsip diplomatik, pidato resmi, dan laporan media—dengan literatur akademik terkini. Data dianalisis secara tematik melalui enam klaster utama yang menghubungkan dimensi politik, sosial, dan keagamaan dalam proses transformasi Albania. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan diplomatik Amerika Serikat, terutama melalui kunjungan bersejarah James Baker pada tahun 1991, menjadi katalis bagi gerakan pro-demokrasi dan menandai dukungan internasional bagi kembalinya Albania ke dunia demokratis, sementara kebangkitan agama memperluas kebebasan sipil dan memperkuat pluralisme. Implikasi penelitian ini adalah bahwa tekanan internasional, dukungan moral, dan kebebasan beragama menjadi pilar penting bagi keberlanjutan demokrasi dan konsolidasi politik di Albania.
In Indonesia, debates around Islam and politics often revolve around tensions between secular democracy and religious identity, usually spotlighting mass-based movements or populist Islamism. However, the role of religious elites like The Alawiyyin—descendants of the Prophet Muhammad—remains understudied despite their subtle influence on political discourse. This study aims to examine how The Alawiyyin in Surakarta interpret Islamic politics and practice political participation without direct involvement in electoral processes. Employing a qualitative case study approach, it draws on data collected through semi-structured interviews, participant observation, and document analysis. The analysis uses triangulation techniques to ensure validity across multiple sources and methods. The study is framed by Bayat’s post-Islamism, Roy’s depoliticization thesis, Weber’s patrimonial authority, and Tilly’s concept of contentious politics. The findings indicate that for The Alawiyyin, politics is inherently ethical and inseparable from religious duty, where governance and leadership are regarded as moral responsibilities rather than instruments of power. Their participation is expressed through teaching, da’wah, and ethical dialogue, enabling them to influence civic and political values while maintaining independence from partisan agendas. The implication of this study is that Islamic political participation can extend beyond formal institutions, taking the form of ethical leadership and moral engagement that strengthen democratic pluralism in Indonesia. Di Indonesia, perdebatan tentang hubungan Islam dan politik sering berfokus pada ketegangan antara demokrasi sekuler dan identitas keagamaan, dengan sorotan utama pada gerakan massa atau Islamisme populis. Namun, peran elite agama seperti Alawiyyin—keturunan Nabi Muhammad—masih jarang dibahas meskipun mereka memiliki pengaruh halus dalam wacana politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana komunitas Alawiyyin di Surakarta memahami politik dalam Islam dan bagaimana mereka terlibat dalam politik tanpa terlibat langsung dalam proses elektoral. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Analisis dilakukan dengan teknik triangulasi untuk menjaga validitas dari berbagai sumber dan metode. Penelitian ini menggunakan kerangka teori dari Bayat (post-Islamisme), Roy (depolitisasi Islamisme), Weber (otoritas patrimonial), dan Tilly (politik kontestasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi komunitas Alawiyyin, politik tidak dapat dipisahkan dari etika keagamaan, di mana kepemimpinan dan tata kelola dipahami sebagai tanggung jawab moral, bukan sebagai sarana untuk meraih kekuasaan. Partisipasi politik mereka diekspresikan melalui pendidikan, dakwah, dan dialog etis yang memungkinkan mereka memengaruhi nilai-nilai sosial dan politik tanpa terikat pada kepentingan partai atau afiliasi politik tertentu. Implikasi penelitian ini adalah bahwa partisipasi politik Islam dapat melampaui batas-batas institusional formal dengan mewujud dalam bentuk kepemimpinan etis dan keterlibatan moral yang memperkuat pluralisme demokrasi di Indonesia.
In Indonesia’s intellectual landscape, Kuntowijoyo’s Prophetic Social Science emerged as a critical response to the dominance of Western positivism, which has been criticized for its inability to grasp the ethical and transcendental dimensions of social reality. Despite its transformative vision, this framework has long faced a fundamental challenge: the absence of a coherent ontological foundation that could sustain its three pillars—humanization, liberation, and transcendence. This research aims to address that gap by proposing Heideggerian social ontology as a new philosophical basis for Prophetic Social Science. Using a qualitative method of critical conceptual analysis, this research examines key philosophical and sociological texts through a hermeneutic–phenomenological lens. The analysis proceeds through interpretive deconstruction and reflexive engagement to uncover the ontological and epistemological assumptions behind positivism and Heideggerian thought. The findings show that positivism’s ‘flat’ ontology cannot accommodate the prophetic vision, while Heideggerian social ontology provides a more authentic foundation for a Sociology of Ereignis—a framework that centers meaningful events, reflexivity, and disclosure. The implication of this research is that sociological inquiry, especially within Muslim societies, must be reoriented toward ontologically grounded and ethically engaged methodologies that take lived meaning and transcendence seriously. Dalam lanskap intelektual Indonesia, Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo lahir sebagai respons kritis terhadap dominasi positivisme Barat yang sering dianggap gagal memahami dimensi etis dan transendental dari realitas sosial. Meskipun memiliki visi yang transformatif, kerangka ini menghadapi tantangan mendasar berupa ketiadaan landasan ontologis yang kokoh untuk menopang tiga pilarnya—humanisasi, liberasi, dan transendensi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab celah tersebut dengan mengusulkan ontologi sosial Heideggerian sebagai dasar filosofis baru bagi Ilmu Sosial Profetik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis konseptual kritis, membaca teks-teks filsafat dan sosiologi utama melalui lensa hermeneutik-fenomenologis. Analisis dilakukan melalui proses dekonstruksi interpretatif dan refleksi kritis untuk menyingkap asumsi ontologis dan epistemologis di balik positivisme dan pemikiran Heidegger. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ‘flat’ ontology dalam positivisme tidak mampu menampung visi profetik, sedangkan ontologi sosial Heideggerian menawarkan dasar yang lebih otentik bagi Sosiologi Ereignis—sebuah kerangka yang menempatkan peristiwa bermakna, refleksivitas, dan pengungkapan makna sebagai inti kajian. Implikasi penelitian ini adalah bahwa sosiologi, terutama dalam masyarakat Muslim, perlu diarahkan kembali pada metodologi yang berlandaskan ontologi dan komitmen etis, yang mampu menangkap makna dan dimensi transendensi secara lebih mendalam.
The global environmental crisis, marked by climate change, deforestation, and ecosystem degradation, has brought widespread social impacts, including economic inequality, health crises, and food insecurity. In Indonesia, environmental pressures have intensified due to unsustainable agricultural practices, rapid urbanization, and extractive industries, necessitating new development models that prioritize environmental regeneration and social resilience. This study aims to explore how Islamic ecological principles are operationalized through permaculture practices at the Bumi Langit Institute and Kedai Teh Umran in Yogyakarta. This research employed a qualitative method with an interpretive approach. Data were collected through semi-structured interviews, participant observation, and document analysis conducted at both research sites. The data were then analyzed using thematic analysis techniques based on Groat and Wang’s six-phase framework. The findings reveal that the principles of khilafah (stewardship), barakah (blessing), and mizan (balance) have been effectively embodied in agroforestry systems, waste-to-resource cycles, and community development initiatives grounded in Islamic ethics. The study implies that faith-based and community actors play a vital role in addressing contemporary ecological crises and highlights the need for stronger partnerships between religious institutions, academic bodies, and environmental practitioners to advance spiritually grounded innovations in the Anthropocene era. Krisis lingkungan global yang ditandai oleh perubahan iklim, deforestasi, dan degradasi ekosistem telah membawa dampak sosial yang luas, termasuk ketidaksetaraan ekonomi, krisis kesehatan, dan kerawanan pangan. Di Indonesia, tekanan lingkungan semakin meningkat akibat praktik pertanian tidak berkelanjutan, urbanisasi cepat, dan industri ekstraktif, sehingga diperlukan model pembangunan baru yang berfokus pada regenerasi lingkungan dan ketahanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip ekologi Islam dioperasionalkan melalui praktik permakultur di Bumi Langit Institute dan Kedai Teh Umran di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen di Bumi Langit Institute dan Kedai Teh Umran. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik berdasarkan kerangka enam fase Groat dan Wang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip khilafah, keberkahan (barakah), dan keseimbangan (mizan) telah berhasil diwujudkan dalam sistem agroforestri, siklus limbah, dan pengembangan komunitas berbasis etika Islam. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa aktor berbasis agama dan komunitas memiliki peran vital dalam mengatasi krisis ekologi kontemporer, serta mendorong perlunya kemitraan antara lembaga keagamaan, akademisi, dan praktisi lingkungan untuk memperkuat inovasi berbasis nilai spiritual di era Antroposen.
