This research analyzes the legal position of secured creditors who reject the composition in the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) process, particularly in relation to the normative conflict between the Law on Mortgage Rights (UUHT) and the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK PKPU). The UUHT provides absolute protection through the principles of droit de préférence and droit de suite, whereas the PKPU limits these rights through the stay period and the voting mechanism of the composition plan. Tension arises when secured creditors who reject the composition remain bound by the voting outcome, even though their rights originate from proprietary security rights that constitute real rights. By using a normative juridical method enriched with a legal hermeneutic approach, a limited comparative analysis, and a legal-political analysis, this research finds that Articles 281 and 286 of the UUK PKPU do not provide adequate protection mechanisms for secured creditors. The minutes of the Working Committee of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) in 2004 indicate that the lawmakers did not intend to downgrade the status of proprietary rights; thus, the current normative design of the PKPU creates a legislative gap that deviates from the original objectives of its formation. The lack of synchronization between the Law on Mortgage Rights (UUHT) and the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK PKPU) creates legal uncertainty, undermines substantive justice, and has serious implications for the investment climate and national financial stability. This research recommends regulatory harmonization through objection procedures, opt-out mechanisms, protection of collateral value, and the revision of Article 286 of the UUK PKPU to align with the principles of proprietary rights and international standards of creditor protection. Keywords: Mortgage rights, legal certainty, secured creditors, Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU)
This study applies Evolutionary Game Theory (EGT) to analyze transportation mode choices in Jakarta, a city grappling with severe traffic congestion and diverse mobility options. Four modes are modeled: public transportation, private vehicles, ride-hailing services, and a combination of public transportation and ride-hailing. The research incorporates Jakarta-specific variables, including traffic congestion, odd/even zoning policies, and cost constraints, to simulate how commuters adapt their strategies over time. By estimating payoffs based on travel time, cost, and policy impacts, the EGT framework reveals the evolutionary stability of mode choices. Results indicate that cost and travel time dominate decision-making, with odd/even zoning significantly reducing private vehicle use. These insights offer a foundation for designing sustainable urban mobility policies tailored to Jakarta’s unique context.
Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan pengelolaan terapi jangka panjang, sehingga kualitas pelayanan informasi obat berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pasien terhadap pengobatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan informasi obat pada pasien tuberkulosis rawat jalan di Puskesmas Kabupaten Pandeglang berdasarkan tingkat kepuasan, kejelasan, dan kelengkapan informasi obat yang diberikan. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Sampel penelitian sebanyak 300 pasien tuberkulosis rawat jalan yang dipilih menggunakan teknik total sampling. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner SERVQUAL yang mencakup lima dimensi kualitas pelayanan, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Analisis data dilakukan secara univariat dan gap analysis untuk membandingkan skor harapan dan persepsi pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata skor harapan pasien berada pada kisaran 3,4-4,4, sedangkan skor persepsi berada pada kisaran 3,0-4,0. Sebagian besar indikator pelayanan menunjukkan nilai gap negatif dengan rentang -0,2 hingga -1,2, yang mengindikasikan bahwa pelayanan informasi obat belum sepenuhnya memenuhi harapan pasien. Meskipun demikian, beberapa indikator menunjukkan gap nol dan gap positif (+0,2 hingga +0,8), menandakan adanya aspek pelayanan yang telah sesuai atau melebihi harapan pasien. Dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan informasi obat pada pasien tuberkulosis rawat jalan di Puskesmas Kabupaten Pandeglang secara umum masih perlu ditingkatkan, terutama pada dimensi Empati (Empathy, Jaminan (Assurance), Daya Tanggap (Responsiveness) dengan gap negatif yang dominan, guna mendukung keberhasilan pengobatan tuberkulosis.
Abstract : This study aims to analyze fans' parasocial interactions with Polcasan within the TayNew fandom. A qualitative approach with a constructivist paradigm was employed. Data were collected through in-depth interviews with three active members of the Polca fandom and online observation of interactions on the social media platform X. Data were analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana (2014) model, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. The findings identified four main themes: the construction of Polcasan's identity as a social figure, fans' parasocial interactions with Polcasan, the manifestation of parasocial interactions in fan behavior, and the symbolic meaning of Polcasan within the TayNew fandom. Polcasan is perceived as a social figure through personification, which fosters emotional attachment and encourages various forms of fan participation. The study concludes that Polcasan functions not only as a mascot but also as a medium that strengthens the emotional bond between TayNew and their fan community. Keywords : Fandom, Parasocial Interaction, Polcasan, TayNew, X Social Media.
Perkembangan anak memerlukan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak untuk mendukung tumbuh kembang secara optimal. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah melalui pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai ruang publik yang berfungsi sebagai sarana bermain, edukasi, olahraga, interaksi sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dalam pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak untuk mendukung Kota Layak Anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Informan penelitian terdiri atas Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial (Kasie Kesra), Pengelola RPTRA, Tim Penggerak PKK Kelurahan Papanggo, dan Ketua RT. Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana serta teori strategi David J. Korten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Kelurahan Papanggo dilakukan melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah, penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan berbagai program, serta pelibatan masyarakat dalam pemanfaatan RPTRA. Meskipun masih terdapat kendala dalam pemeliharaan fasilitas dan partisipasi masyarakat, strategi yang diterapkan mampu mendukung optimalisasi fungsi RPTRA sebagai ruang publik yang berkontribusi dalam mewujudkan Kota Layak Anak.
