Chrysanthemums (Chrysanthemum spp.) are a floricultural commodity with high economic value and widespread demand as both cut flowers and ornamental plants. However, chrysanthemums generally grow optimally in highlands with cool temperatures, so their cultivation in lowlands faces various physiological constraints, such as decreased flower quality, delayed flowering, and impaired nutrient absorption. This study aimed to evaluate the effects of different NPK fertilizer dosages and types of Plant Growth Regulators (PGRs) on soil nutrient availability (N, P, K), phenolic content, and flowering development of chrysanthemums cultivated in lowlands. The research was conducted in July–October 2024 at the greenhouse of the Jember State Polytechnic Plant Laboratory (±89 m above sea level) using a factorial Completely Randomized Design (CRD) with two factors: NPK 16-16-16 fertilizer dosage (N1 = 4 g/L, N2 = 5 g/L, N3 = 6 g/L) and PGR types (P1 = paclobutrazol, P2 = gaviota, P3 = BAP). The observed variables included soil NPK content, leaf phenolics, flower number, flower diameter, and chlorophyll. The results showed that PGR had a more dominant effect than fertilizer dosage. The N3P3 treatment produced the highest phenolic content (0.257%), while the N1P1 combination increased soil nitrogen accumulation (0.566%), and the N2P3 combination provided the highest phosphorus (0.338%) and potassium (0.190%). The NPK fertilizer dosage did not significantly affect all parameters, while PGR significantly affected the flowering time and flower number. No interaction was found between the two treatment factors.
eXtensible Business Reporting Language (XBRL) offers transformative potential for tax data communication, yet its adoption in developing economies remains complex. In Indonesia, XBRL implementation began with a pilot project under Regulation KEP-159/PJ/2022 involving selected taxpayers. This study assesses the current adoption stage, identifies institutional and technical challenges, and formulates strategies for sustainable transformation. Using a qualitative approach, we analyzed semi-structured interviews with tax authorities, pilot taxpayers, and academic experts. The findings reveal that while XBRL promises enhanced transparency and standardization, early implementation suffers from regulatory misalignment, technical instability, and a scarcity of digital skills. These hurdles reflect broader structural constraints typical of developing nations. To ensure scalability, this study recommends a phased regulatory framework, the development of automated conversion tools, and infrastructure reforms aligned with the Core Tax Administration System (CTAS) 2024. By offering strategies tailored to limited regulatory capacity and infrastructure gaps, this research provides valuable insights for other developing economies pursuing digital tax reforms.
Penelitian ini merupakan simulasi penilaian terhadap Aset Tak Berwujud (ATB) berupa akun Instagram, dengan menggunakan Model Hibrida melalui pendekatan pendapatan. Pada suatu akun media sosial, terdapat dua karakteristik ATB yang berbeda, yaitu aset terkait pemasaran (merek pribadi) dan aset terkait pelanggan (basis pengikut). Untuk mengakomodir kedua karakteristik tersebut, penggunaan Model Hibrida dianggap dapat menjembatani celah metodologis dengan mengintegrasikan dua metode penilaian yang terkait, yaitu metode Penghematan Royalti (Relief from Royalty) dan Metode Arus Kas Terdiskonto (Discounted Cash Flow-DCF). Metode Relief from Royalty digunakan untuk mengukur nilai dari komponen merek pribadi (endorsement), sedangkan Discounted Cash Flow-DCF digunakan untuk mengukur nilai dari komponen basis pengikut. Untuk mendapatkan gambaran secara lebih riil dan mendalam, penelitian ini menggunakan akun Instagram Amanda Zahra (@aamandazahra) sebagai objek studi kasus. Dari penilaian dengan menggunakan Model Hibrida pada penelitian ini, diperoleh Nilai Kini atas Komponen Personal Brand (Endorsement) sebesar Rp286.464.314 dan Nilai Kini atas Komponen Langganan (Subscribers) sebesar Rp1.151.999.766. Dengan melakukan agregasi terhadap kedua komponen tersebut, estimasi nilai ekonomi total atas ATB berupa akun Instagram @aamandazahra setelah dibulatkan per Juni 2025 adalah sebesar Rp1.438.000.000. This research is a simulation of the valuation of an Intangible Asset (IA) in the form of an Instagram account, using a Hybrid Model through an income approach. A social media account possesses two distinct characteristics of IAs: marketing-related assets (personal brand) and customer-related assets (follower base). To accommodate both characteristics, the use of a Hybrid Model is considered capable of bridging the methodological gap by integrating two related valuation methods: the Relief from Royalty (RFR) method and the Discounted Cash Flow (DCF) method. The Relief from Royalty method is used to measure the value of the personal brand component (endorsement), while the Discounted Cash Flow (DCF) method is used to measure the value of the follower base component. To obtain a more realistic picture, this research uses the Instagram account of Amanda Zahra (@aamandazahra) as a case study object. From the valuation using the Hybrid Model in this research, the Present Value of the Personal Brand (Endorsement) Component was found to be IDR 286,464,314, and the Present Value of the Subscription (Subscribers) Component was IDR 1,151,999,766. By aggregating these two components, the estimated total economic value of the IA in the form of the Instagram account @aamandazahra, rounded as of June 2025, is IDR 1,438,000,000.
Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Kelompok Tani Usapi, Desa Suanae dalam memanfaatkan potensi lokal untuk pembuatan pupuk bokashi. Kelompok Tani Usapi memiliki sumber daya organik melimpah seperti kotoran ternak, jerami, daun gamal, dan limbah rumah tangga, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Kelompok tani usapi masih bergantung pada pupuk kimia yang berdampak negatif terhadap tanah dan lingkungan. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini meliputi (1) sosialisasi dan penyuluhan, (2) pelatihan teknis pembuatan pupuk bokashi, serta (3) pendampingan dan evaluasi hasil penerapan. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan proses, sehingga diharapkan pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara mandiri dan berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengalami peningkatan pemahaman tentang konsep pertanian organik dan teknik pembuatan bokashi. Pengamatan pupuk bokashi yang di inkubasi selama 21 hari terhadap tekstur sudah memenuhi kriteria pupuk bokashi yang sudah matang dan memiliki tekstur remah dan tidak menggumpal sehingga bokashi dapat meningkatkan kesuburan tanah dan produksi tanaman. Dampak sosial yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan potensi lokal yang ada dalam bentuk pembuatan pupuk bokashi.
Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan pondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Namun, masih banyak pemerintah daerah yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, mencerminkan kualitas laporan keuangan yang belum optimal. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah belum terintegrasinya sistem informasi keuangan daerah secara nasional dan berbedanya sistem antar-OPD, yang menyebabkan data keuangan tidak konsisten dan sulit dikonsolidasikan. Kajian ini merekomendasikan kebijakan utama berupa Optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi dan pengawasan berbasis digital. Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat akuntabilitas dan memperbaiki kualitas pelaporan keuangan daerah melalui penerapan SIPD secara wajib, terpadu, dan real-time oleh seluruh pemerintah daerah. Implementasi kebijakan dilakukan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan didukung oleh monitoring berbasis indikator kinerja, termasuk opini WTP, keterpaduan data, dan partisipasi publik melalui dashboard terbuka dan e-Musrenbang. Diharapkan, kebijakan ini mampu mendorong akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
