This study addresses a pivotal theoretical and empirical lacuna in corporate governance literature: the unresolved tension between formal governance structures and the informal cultural institutions that surround them. While governance codes prescribe board diversity and independence, their effectiveness varies across cultures. We theorize this inconsistency stems from power distance. To test this, we compare banking sectors in Indonesia and Malaysia, two countries with similar formal governance mandates but divergent power distance scores. Utilizing an original, unbalanced panel dataset from 33 publicly listed banks in Indonesia (2021-2022) and Malaysia (2020-2024), yielding 84 bank-year observations, we address methodological concerns by estimating a hybrid model with Driscoll-Kraay standard errors. The findings are striking: board gender diversity and board independence significantly improve ESG disclosure in Indonesia's moderate power distance context, but have null effects in Malaysia's high power distance environment. Statistical tests indicate that power distance negatively and significantly moderates these relationships. This result provides strong evidence of institutional decoupling, where informal cultural norms neutralize formally adopted governance structures. This research contributes uniquely to banking literature by establishing cultural context as a boundary condition for governance effectiveness, challenges the one-size-fits-all approach and calling for context-sensitive adaptations of international sustainability standards.
Rendahnya literasi keuangan dan digitalisasi masih menjadi kendala utama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Gorontalo dalam mempertahankan kinerja usaha secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku UMKM binaan dalam pencatatan keuangan sederhana dan pemanfaatan platform digital untuk pemasaran, sekaligus menyosialisasikan hasil evaluasi program pendampingan literasi keuangan dan digital yang telah dijalankan. Kegiatan dilaksanakan di Kota Gorontalo pada Mei-Agustus 2025, melibatkan 13 mitra yang terdiri atas pejabat dan tim internal KPwBI Gorontalo, 10 pelaku UMKM binaan sektor kuliner, makanan olahan, dan kerajinan tangan, serta perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Gorontalo. Metode pelaksanaan meliputi observasi partisipatif, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah, serta pendampingan praktik langsung berupa pengisian template pembukuan sederhana dan penyusunan strategi konten media sosial untuk promosi produk. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha sudah mulai mencatat transaksi harian secara manual namun masih kesulitan mengoperasikan aplikasi keuangan dan mengelola akun media sosial usaha secara konsisten. Pendampingan praktik langsung terbukti membantu mitra memahami tahapan pencatatan digital dan perencanaan konten promosi, sehingga disepakati kebutuhan pelatihan lanjutan berbasis praktik dan pendampingan berkala agar adopsi literasi keuangan digital berjalan konsisten.
Daerah Gorontalo memiliki kekayaan budaya lokal yang terbentuk dari perpaduan adat istiadat, nilai keislaman, dan warisan leluhur. Budaya ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bahasa, kesenian, pakaian adat, arsitektur rumah tradisional, hingga upacara adat. Urgensi Penelitian ini adalah Pelestarian budaya lokal sedang menghadapi tantangan terutama dikalangan generasi digital yang mulai kehilangan minat dan keterikatan terhadap nilai budaya Lokal karena dipengaruhi oleh Budaya Asing. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan pudarnya identitas budaya daerah yang menjadi bagian penting dari kekayaan bangsa. Tujuan Penelitian adalah melakukan Optimalisasi Pelestarian Budaya Lokal menggunakan Augmented Reality sebagai Media Pembelajaran Inovatif untuk Mendorong integrasi teknologi dalam pelestarian budaya melalui pendekatan edukatif, sesuai dengan karakteristik generasi digital dan Memberikan rekomendasi pengembangan pembelajaran dalam konteks pendidikan formal dan informal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menggukur pengetahuan generasi muda terhadap respon pemanfaatan tekologi AR untuk pelestarian budaya lokal. Sedangkan Metode kualitatif sebagai pemahaman mendalam untuk mengeksplor pemanfaatan Desain Augmented Reality sebagai media pembelajaran. Hasil perhitungan mnggunakan skala Likert terhadap 121 responden, diperoleh nilai mean sebesar 4,33 termasuk dalam kategori “Sangat Baik”. Interpretasi menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap sangat positif terhadap pelestarian budaya lokal menggunakan Augmented Reality. Hasil perancangan Augmented Reality dilakukan pada Rumah Adat Dulohupa, Bantayo Poboide, dan budaya lokal lainnya dengan hasil validasi visualisasi objek budaya dalam bentuk model tiga dimensi (3D) yang dipadukan dengan informasi tambahan berupa teks dan audio mampu meningkatkan pemahaman pengguna terhadap nilai sejarah, filosofi, arsitektur, dan makna budaya yang terkandung di dalam setiap objek. Teknologi AR terbukti mempermudah proses penyampaian informasi budaya yang sebelumnya bersifat statis menjadi lebih dinamis, kontekstual, dan mudah dipahami oleh generasi muda. Hal ini memvalidasi bahwa pemanfaatan Augmented Reality tidak hanya berfungsi sebagai media visualisasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi inovatif yang efektif dalam mendukung upaya pelestarian budaya lokal.
Purpose: to analyze cayenne pepper price volatility, market integration and price transmission, and marketing efficiency, and to examine their implications for farmer income risk in Gorontalo Province's cayenne pepper agribusiness. Method: this study used a narrative literature review of scientific publications and analyzed them thematically around price volatility, market integration, marketing efficiency, farmer income risk, and agribusiness development. Findings: cayenne pepper prices in Gorontalo are highly volatile, while marketing efficiency varies across supply-chain actors. Although markets are relatively integrated, price transmission is not always complete or symmetrical. These conditions increase farmers' exposure to price, production, and marketing risks, potentially resulting in unstable farm income. Implications: Gorontalo's cayenne pepper agribusiness requires integrated policies focusing on price stabilization, transparent market information, stronger farmer institutions, efficient marketing channels, and improved post-harvest management to reduce farmer income risk and strengthen agribusiness resilience. Originality: lies in integrating price volatility, market integration, marketing efficiency, and farmer income risk into a single analytical framework for the cayenne pepper agribusiness in Gorontalo Province.
In the realm of cultural tourism, cultural heritage destinations offer something distinctive and authentic.Cultural heritage tourism destinations, as niche-market tourism, face many challenges from mass tourism.To ensure the sustainability of cultural tourism attractions, it is essential to recognise the potential of variouscultural tourism resource assets to increase tourist visits. This study investigates, from a demand-side perspective,the priority and potential attributes of Toraja cultural tourism destinations perceived by tourists, usingan integrated Importance-Performance Analysis (IPA)-Kano model. The integration of the IPA and Kanomodel consistently demonstrated that attributes of cultural heritage tourism in Toraja can be classified intotwo main categories based on importance-performance and satisfied-dissatisfied. The findings revealed distinctcategories and implications for enhancing cultural tourist attractions. Attributes related to performingarts, social practices, rituals, festive events and cultural sites consistently fell into these categories, indicatingtheir significance in enhancing tourist satisfaction. By contrast, some attributes within oral traditions, expressions,knowledge of nature and the universe, and certain aspects of traditional craftsmanship were perceivedas indifferent by tourists. Further information from the IPA-Kano analysis regarding strategic priorities andpotential attributes of cultural heritage tourism that need to be improved and maintained was discussed.
