Background Ecological awareness among students in archipelagic regions is shaped by local environmental conditions and cultural practices. Integrating local wisdom into science instruction may provide a contextually relevant foundation for strengthening students’ ecological understanding and behaviors. This study aimed to explore students’ ecological awareness and to use the findings as a basis for designing an Ethno-Science, Technology, Engineering, and Mathematics Project-Based Learning (Ethno-STEM PjBL) module. Methods An exploratory and design-oriented approach was employed. Ecological awareness was profiled across four domains: sustainable consumption, energy use, waste management, and water conservation. Data was collected from 63 junior secondary students in an archipelagic region using validated questionnaires and interviews. Descriptive analysis was conducted to identify domain-specific patterns and contextual learning needs. An Ethno-STEM PjBL module was developed through a diagnostic-based design framework integrating ecological awareness data, local wisdom, and Science, Technology, Engineering, and Mathematics principles. Expert validation was conducted using content validity indices to assess feasibility. Results The findings indicate uneven ecological awareness across the four domains, suggesting that environmental attitudes and behaviors are influenced by contextual and cultural factors. These results informed the development of a context-responsive Project-Based Learning module that systematically aligns local wisdom with domain-specific ecological needs. Expert validation indicated high feasibility (content validity indices >0.90 across components). Conclusions This study presents a data-informed and context-sensitive framework for designing Ethno-Science, Technology, Engineering, and Mathematics Project-Based Learning modules grounded in ecological awareness profiling. The approach demonstrates how local wisdom can be systematically integrated into instructional design to support culturally responsive science learning in archipelagic contexts.
Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas organisasi pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Organisasi pemerintahan pada era digital membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki disiplin kerja tinggi dan kemampuan teknologi yang memadai agar aktivitas pelayanan publik dapat berlangsung secara efektif, cepat, dan profesional. UPT Samsat Toraja Utara sebagai salah satu instansi pelayanan administrasi kendaraan bermotor membutuhkan pegawai yang mampu bekerja secara disiplin dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam mendukung proses pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja dan kemampuan teknologi terhadap kinerja pegawai pada UPT Samsat Toraja Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research. Data penelitian diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada 33 responden yang merupakan pegawai pada UPT Samsat Toraja Utara. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan kemampuan teknologi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai baik secara parsial maupun simultan. Variabel kemampuan teknologi menjadi faktor yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap peningkatan kinerja pegawai dibandingkan variabel disiplin kerja. Penggunaan teknologi informasi yang efektif dapat membantu pegawai meningkatkan kecepatan pelayanan, ketepatan pengolahan data, dan efektivitas pelaksanaan tugas organisasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan disiplin kerja dan pengembangan kemampuan teknologi dapat membantu organisasi pemerintahan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara lebih optimal dan profesional. Employee performance is one of the important factors in determining the effectiveness of government organizations in providing public services to the community. Government organizations in the digital era require human resources who possess high work discipline and adequate technological capability so that public service activities can be carried out effectively, quickly, and professionally. UPT Samsat North Toraja, as one of the public service institutions in vehicle administration services, requires employees who are disciplined and capable of utilizing information technology to support service processes for the community. This study aims to analyze the influence of work discipline and technological capability on employee performance at UPT Samsat North Toraja. The study employed a quantitative approach using explanatory research methods. Research data were obtained through observation, documentation, and questionnaires distributed to 33 respondents who were employees at UPT Samsat North Toraja. Data analysis techniques used multiple linear regression analysis assisted by IBM SPSS version 26 software. The results indicate that work discipline and technological capability have a positive and significant influence on employee performance both partially and simultaneously. The technological capability variable was identified as the most dominant factor influencing employee performance compared to work discipline. The effective use of information technology can help employees improve service speed, accuracy of data processing, and effectiveness in carrying out organizational tasks. This study reveals that improving the quality of human resources through strengthening work discipline and developing technological capability can help government organizations improve the quality of public services more optimally and professionally.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas dan upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas di Kota Makassar, khususnya dalam Putusan Nomor 390/Pid.B/2025/PN Mks. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan Majelis Hakim, Penyidik Unit PPA Polrestabes Makassar, dan UPTD PPA Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab meliputi pengaruh lingkungan dan media, penyalahgunaan relasi kuasa, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan komunikasi dan intelektual korban. Upaya penanggulangan dilakukan secara represif melalui proses penegakan hukum yang disertai pendampingan dan dukungan psikologis, serta secara preventif melalui sosialisasi, penguatan pengawasan, dan peningkatan kapasitas pelayanan. Pertimbangan hakim yang menjadikan kondisi korban sebagai faktor pemberat mencerminkan keadilan substantif, namun penguatan pencegahan secara sistemik tetap diperlukan agar perlindungan terhadap penyandang disabilitas lebih optimal. This study aims to analyze: the factors causing the occurrence of criminal acts of sexual violence against persons with disabilities, and the efforts to address criminal acts of sexual violence against persons with disabilities in Makassar City, particularly in Decision Number 390/Pid.B/2025/PN Mks. This research employs a normative-empirical method with data collection techniques conducted through literature review of laws and regulations, academic literature, and court decisions, as well as interviews with the Panel of Judges, investigators of the Women and Children Protection Unit (PPA) of Makassar Metropolitan Police, and the Regional Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children (UPTD PPA) of Makassar City. The results of the study indicate that: the causal factors include environmental and media influences, abuse of power relations, weak supervision, and the victim’s communication and intellectual limitations; and countermeasures are carried out repressively through law enforcement processes accompanied by assistance and psychological support, as well as preventively through socialization programs, strengthening supervision, and improving service capacity. The judges’ consideration of the victim’s condition as an aggravating factor reflects substantive justice; however, stronger systemic preventive measures are still needed to ensure more optimal protection for persons with disabilities.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan Pesantren Kabupaten Maros. Penelitian ini dilakukan pada Pengadilan Negeri Maros dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Sumber data dari penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari teratur-literatur, dokumen-dokumen, serta dari peraturan perundang-undangan. Kemudian hasil dari data yang diperoleh dianilisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku dijatuhi pidana selama 12 Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketetntuan jika denda tidak di bayar harus di ganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan perlindungan hukum dilaksanakan secara multidimensional melalui penegakan hukum yang tegas, pendampingan dan jaminan keamanan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan demikian, Aparat penegak hukum dan lembaga terkait perlu meningkatkan intensitas pemulihan psikologis korban secara berkelanjutan guna mengatasi trauma mendalam yang dialami. This study aims to analyze criminal liability and examine the forms of protection provided to victims of sexual violence in Islamic boarding schools in Maros Regency. The research was conducted at the Maros District Court and the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) using a normative-empirical research method. The data sources consisted of primary data obtained through interviews and secondary data collected from literature, documents, and relevant laws and regulations. The collected data were then analyzed using a qualitative approach. The results of the study indicate that the perpetrator was sentenced to 12 (twelve) years of imprisonment and fined Rp 1,000,000,000 (one billion rupiah), with the provision that if the fine is not paid, it shall be substituted with 6 (six) months of imprisonment. Legal protection for the victim is implemented multidimensionally through strict law enforcement, assistance, and security guarantees provided by the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Therefore, law enforcement officers and related institutions need to enhance the intensity of continuous psychological recovery efforts to address the deep trauma experienced by the victim.
Rendahnya minat baca di kalangan siswa sekolah dasar menjadi tantangan serius dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran Bahasa Indonesia. Literasi bukan hanya keterampilan membaca, melainkan juga fondasi penting bagi pengembangan kompetensi berpikir kritis dan kreatif. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kondisi minat baca siswa serta strategi pembelajaran yang digunakan guru menjadi sangat krusial. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan tingkat minat baca Bahasa Indonesia siswa kelas VI di UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I Kota Makassar, serta (2) menguraikan strategi guru dalam meningkatkan minat baca pada pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Fokus penelitian mencakup identifikasi minat baca siswa serta strategi yang digunakan guru dalam pembelajaran literasi. Subjek dalam penelitian ini adalah guru dan siswa kelas VI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan angket. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi literasi yang diterapkan guru, seperti kegiatan membaca rutin, pemanfaatan sudut baca, dan pemberian penghargaan, mampu mendorong peningkatan minat baca siswa. Meskipun demikian, hambatan masih ditemui, antara lain keterbatasan bahan bacaan dan kurangnya alokasi waktu membaca. Temuan ini menekankan pentingnya dukungan sekolah dalam pengadaan koleksi buku yang variatif dan penyediaan waktu khusus membaca. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi berbasis lokal di wilayah pesisir seperti Pulau Lae-Lae. Low reading interest among elementary school students remains a significant challenge in improving the quality of Indonesian language instruction. Literacy is not merely a reading skill but also a foundational element in developing critical and creative thinking competencies. Therefore, understanding students’ reading interest levels and the strategies employed by teachers is essential. This study aims to (1) describe the level of reading interest in Indonesian among sixth-grade students at UPT SPF SD Inpres Lae-Lae I in Makassar City, and (2) elaborate on the teacher's strategies in enhancing reading interest during Indonesian language instruction. The research employed a qualitative approach with a descriptive method. The focus of the study includes identifying students’ reading interest and examining the literacy strategies implemented by the teacher. The subjects were sixth-grade students and their classroom teacher. Data were collected through interviews, observation, and questionnaires. Data analysis involved data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that teacher-initiated literacy strategies—such as regular reading activities, reading corner utilization, and reward systems—effectively encourage students’ reading interest. However, obstacles remain, including limited book collections and insufficient reading time allocation. The study recommends that schools expand their reading resources and provide dedicated reading time. These findings contribute to the development of locally-based literacy programs, especially in coastal areas like Lae-Lae Island.
