This study delineates global trends in scholarly investigations on barriers to policy implementation aimed at reducing stunting, using bibliometric analysis integrated with the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) framework. Data were systematically collected from scholarly articles indexed in the Scopus database from 2015 to 2024. The PRISMA method’s stages, identification, screening, eligibility, and inclusion, ensured data relevance and quality. Results demonstrated a significant rise in academic publications, reflecting increased global attention to stunting within Sustainable Development Goals (SDGs). The United States and Indonesia emerged as the leading contributors, highlighting extensive research engagement and policy development regarding stunting. Critical barriers identified include insufficient funding, weak inter-organizational cooperation, cultural resistance, and inadequate multisectoral collaboration. Additionally, thematic analysis indicated a paradigm shift from focusing predominantly on nutritional and maternal-child health toward a broader multisectoral strategy encompassing community-based interventions and socio-economic factors. Increased international collaboration signifies growing global awareness of the necessity for integrated, holistic policy frameworks. Future research should emphasize qualitative methods to understand local contexts, assess the practical implications of policy implementation barriers, and explore digital technology applications to enhance intervention effectiveness. Collectively, these findings provide valuable insights for policymakers, researchers, and practitioners, guiding the development of sustainable, community-focused strategies to reduce stunting globally.
Public discourse on social media has given rise to various narratives that often spark debate and influence public perceptions of information. This study aims to examine pragmatic patterns and discursive constructions in social media narratives related to disaster events, with a focus on how users construct, challenge, and reframe authority. This study employs an interpretive qualitative approach using Fairclough’s three-dimensional model of Critical Discourse Analysis (CDA), which encompasses text analysis, discursive practices, and social practices. Data in the form of Instagram posts were analyzed step-by-step through the identification of linguistic elements, patterns of discourse production and distribution, and their connection to the broader social context. A pragmatic approach was used to identify speech acts, implicatures, and attitude constructions in digital discourse. The research findings indicate that disaster discourse is constructed through evaluative lexical strategies, irony, metaphors, and visual reinforcement that represent ecological crises and social inequalities. Audience responses exhibit dominant patterns of blaming, resisting, and reframing, which consistently appear in comments, likes, and content shares. These findings confirm that social media functions as a discursive arena that not only represents the reality of disasters but also shapes collective criticism of policies, power, and environmental management.
Pelaksanaan pengurusan identitas kendaraan diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Namun terhadap kendaraan milik badan hukum ditemukan adanya celah tindak pidana untuk memalsukan dokumen persyaratan pengurusan kendaraan milik badan hukum yaitu dengan membuat surat kuasa dan membubuhkan stempel milik badan hukum yang tidak sah. Maka diperlukan upaya Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dokumen kendaraan khususnya milik badan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan didukung pendekatan yuridis normatif. Upaya Subdirektorat Registrasi Dan Identifikasi untuk mencegah penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum adalah mencocokkan data persyaratan pada tahun sebelumnya pada saat perpanjangan pajak. Apabila terdapat perubahan penerima kuasa maka harus melampirkan KTP pemberi kuasa dan melampirkan SK Kemenkumham tentang Organ Badan Hukum yang berlaku dan menolak permohonan registrasi yang terindikasi menggunakan dokumen palsu serta menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwenang. Optimalisasi pencegahan penyalahgunaan dokumen kelengkapan pembuatan identitas kendaraan milik badan hukum melalui penguatan sistem digitalisasi dan integrasi data antar instansi yang terhubung secara real-time, pengembangan mekanisme verifikasi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan proses, penerapan e-BPKB sebagai bentuk transformasi layanan berbasis elektronik, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas Registrasi dan Identifikasi melalui pelatihan berkelanjutan.
Pengangkutan hasil hutan wajib disertai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan Pasal 16 UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Masih ditemukan tindak pidana kehutanan dalam bentuk pengangkutan tanpa dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan. Seperti dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/9/II/2024/SPKT/Ditreskrimsus/Polda Sumatera Barat tentang adanya tindak pidana pengangkutan kayu olahan tanpa memiliki dokumen. Oleh karena itu penyidik harus tepat menentukan ketentuan hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Sebab terdapat dua ketentuan yang sama-sama mengatur tentang pengangkutan kayu hasil hutan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder didukung data primer. yang dianalisis secara kualitatif. Penyidikan oleh Subdit Tipidter Polda Sumatera Barat terhadap tindak pidana kehutanan berbentuk pengangkutan kayu hasil olahan tanpa surat keterangan sah berawal dari temuan penyidik terhadap tersangka yang mengangkut kayu olahan tanpa memiliki dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan SKSHHK-KO. Dalam penyidikan diperoleh bukti bahwa tersangka hanya sebagai orang yang diminta mengangkut kayu untuk dikirim kepada seseorang didaerah rokan hilir. Sehingga penyidik menggunakan ketentuan Pasal 16 Juncto Pasal 88 Ayat (1) huruf a UU Nomor 18 Tahun 2013, karena tersangka bukan sebagai pelaku penebangan hutan. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan adalah (1) tidak dapat menjangkau pihak yang telah menyuruh tersangka dalam mengangkut kayu olahan tersebut, karena terputusnya informasi terkait keberadaan orang yang telah memperkerjakan tersangka. (2) penyidik kesulitan mengidentifikasi asal kayu tersebut disebabkan kondisi kayu telah diolah oleh pelaku penebangan.
This research examines the struggle of the character Mathilde in asserting her right to speak and the forms of resistance she shows against the patriarchal structure within her husband's family in Morocco. The research also highlights Mathilde’s independent attitude, demonstrated through her refusal to submit to her husband's authority and her ability to make her own decisions. This research uses a qualitative approach with content analysis as the method, in which the researcher analyzes written sources such as novels, articles, and relevant books. The main focus of this study is to identify and classify the forms of Mathilde’s resistance against patriarchy, as well as actions that reflect her independence. The analysis reveals 9 data points representing Mathilde’s resistance to patriarchal structures and 7 data points showing her independent behavior in the novel In the Country of Others by Leïla Slimani. This study applies feminist theories by Tong (2014) and Djajanegara (2000) as the theoretical foundation to identify and explain the issues being analyzed. Data were obtained from written sources such as books, articles, and literary texts, and then analyzed to explore gender dynamics and women’s struggles within the context of patriarchal and colonial cultures. This research contributes to the understanding of how female representation in postcolonial literature reflects complex social realities, and opens up discussion about the importance of women’s voices and independence in facing oppressive systems.
